Legal

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 1998 – TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 1998 – TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1998 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1989 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

By November 20, 2008 1 Comments Read More →
Peraturan Pemerintah No.14 th. 1993 – PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Peraturan Pemerintah No.14 th. 1993 – PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

By November 20, 2008 0 Comments Read More →
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1981 – PERLINDUNGAN UPAH

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1981 – PERLINDUNGAN UPAH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH

By November 20, 2008 3 Comments Read More →
MODEL PENGEMBANGAN DINAMIKA KELOMPOK KARYAWAN

MODEL PENGEMBANGAN DINAMIKA KELOMPOK KARYAWAN

Inti dari semua pendekatan itu adalah mengembangkan pemahaman siapa diri masing-masing, siapa anda (teman-teman kerja), dan siapa kita sebagai satu tim. Kalau pemahaman yang solid terjadi maka itulah yang namanya dinamika kelompok. Idealnya terjadi kekompakan dan bukan keegoan sentris.

By November 19, 2008 2 Comments Read More →
KEP. 223/MEN/2003 – JABATAN-JABATAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR KOMPENSASI

KEP. 223/MEN/2003 – JABATAN-JABATAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR KOMPENSASI

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 223 /MEN/2003 TENTANG JABATAN-JABATAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR KOMPENSASI

By November 17, 2008 0 Comments Read More →
KEP. 224/MEN/2003 – KEWAJIBAN PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/BURUH PEREMPUAN ANTARA PUKUL 23.00 SAMPAI DENGAN 07.00

KEP. 224/MEN/2003 – KEWAJIBAN PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/BURUH PEREMPUAN ANTARA PUKUL 23.00 SAMPAI DENGAN 07.00

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP. 224 /MEN/2003 TENTANG KEWAJIBAN PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/BURUH PEREMPUAN
ANTARA PUKUL 23.00 SAMPAI DENGAN 07.00

By November 17, 2008 0 Comments Read More →
KEP. 225/MEN/2003 – ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA

KEP. 225/MEN/2003 – ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP. 225 /MEN/2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA

By November 17, 2008 0 Comments Read More →
KEP. 226/MEN/2003 – TATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA

KEP. 226/MEN/2003 – TATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP. 226 /MEN/2003 TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA

By November 16, 2008 0 Comments Read More →
KEP. 227/MEN/2003 – TATA CARA PENETAPAN STANDARD KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

KEP. 227/MEN/2003 – TATA CARA PENETAPAN STANDARD KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP. 227/MEN/2003 TENTANG TATA CARA PENETAPAN STANDARD KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

By November 15, 2008 0 Comments Read More →