Indosdm.com » Benefits – Compensation Law

PER. 02/MEN/XII/2004 – PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA ASING

Chief Editor — Sun, 08 Feb 2009 08:46:49 +0000

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER – 02/MEN/XII/2004

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

BAGI TENAGA KERJA ASING

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja beserta keluarganya;
bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, mengamanatkan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja diberlakukan kepada setiap tenaga kerja yang bekerja di Indonesia;
bahwa sebagian tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia telah mendapatkan perlindungan melalui berbagai program asuransi jaminan sosial tenaga kerja di negara asalnya;
bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c maka perlu diatur Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Asing dengan Peraturan Menteri ;

Mengingat :

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1951 Nomor 4);
Undang-undang nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1993 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER 05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA ASING.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud :

1 Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerjajdalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

2 Pengusaha adalah :

a.       orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.      orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.       orang peserorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pasal 2

Pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki perlindungan melalui program jaminan sosial tenaga kerja di negara asalnya yang sejenis dengan program jamian sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tidak wajib mengikutsertakan tenaga kerja asing yang bersangkutan dalam program jamian sosial tenaga kerja di Indonesia.

Pasal 3

Keikutsertaan Tenaga Kerja Asing pada progam jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus dibuktikan dengan polis asuransi asli.

Pasal 4

Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri ini maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 67/MEN/ IV/2004 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31-12-2004

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

FAHMI IDRIS

Readers who viewed this page, also viewed:

KEP-67/MEN/IV/2004 – PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA ASING KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 1998 – TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN...
KEP – 21/MEN/III/2004 – PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING SEBAGAI PEMANDU NYANYI / KARAOKE KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

KEP-67/MEN/IV/2004 – PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA ASING

Chief Editor — Sun, 08 Feb 2009 04:10:48 +0000

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-67/MEN/IV/2004

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA ASING

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan sosial Tenaga Kerja pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja diberlakukan kepada setiap tenaga kerja yang bekerja di Indonesia:

b. bahwa perlu ditetapkan kewajiban bagi pengusaha untuk mengukutsertakan tenaga kerja asing yang dipekerjakannya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Keputusan Menteri;

Mengingat :

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4 );
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) ;
Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3520);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/ M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER 05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI KERJA ASING.

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud :

1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja,sakit,hamil,bersalin,hari tua dan meninggal dunia.

2. Pengusaha adalah :

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b. orang perseorangan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pasal 2

Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia wajib mengikutsertakan tenaga kerja asing yang bersangkutan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 3

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Pasal 4

Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Segala ketentuan bertentangan dengan Keputusan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 April 2004

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

JACOB NUWAWEA

Readers who viewed this page, also viewed:

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 1998 – TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN...
KEP.173/MEN/2000 – JANGKA WAKTU IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP.173/MEN/2000 TENTANG...
PER-15/MEN/IV/2006 – PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER: 07/MEN/III/2006 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

PER – 12/MEN/VI/2007 – PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN KEPESERTAAN, PEMBAYARAN IURAN, PEMBAYARAN SANTUNAN DAN PELAYANAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Chief Editor — Tue, 06 Jan 2009 19:39:09 +0000

(Bagian 2 dari 2)

PERATURAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: PER – 12/MEN/VI/2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN KEPESERTAAN, PEMBAYARAN IURAN, PEMBAYARAN SANTUNAN DAN PELAYANAN

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

BAB VII

PENGAJUAN DAN PELAYANAN

JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN.

Pasal 22

Untuk memberikan pelayanan pemeliharaan kesehatan kepada peserta Badan Penyelenggara menunjuk Pelaksana Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

a. Balai Pengobatan;

b. Puskesmas;

c. Dokter praktek swasta;

d. Rumah Sakit;

e. Rumah Bersalin;

f. Rumah Sakit Bersalin;

g. Apotek;

h. Optik;

i. Perusahaan alat-alat kesehatan.

Pasal 23

(1) Badan Penyelenggara menyelenggarakan paket jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar.

(2) Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pelayanan :

a. Rawat jalan tingkat pertama;

b. Rawat jalan tingkat lanjutan;

c. Rawat inap;

d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;

e. Penunjang diagnostik

f. Pelayanan khusus;

g. Gawat darurat.

Pasal 24

(1) Pelayanan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, meliputi :

a. Bimbingan dan konsultasi kesehatan;

b. Pemeriksaan kehamilan,nifas dan ibu menyusui;

c. Keluarga berencana;

d. Imunisasi bayi, anak dan ibu hamil;

e. Pemeriksaan dan pengobatan dokter umum;

f. Pemeriksaan dan pengobatan dokter gigi;

g. Pemeriksaan laboratorium sederhana;

h. Tindakan medis sederhana.

i. Pemberian obat-obatan sesuai dengan standard program JPK Jamsostek yang berpedoman pada DOEN Plus.

j. Rujukan ke rawat tingkat lanjutan.

(2) Pelayanan rawat jalan tingkat pertama dilakukan di Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat pertama.

Pasal 25

(1) Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, meliputi :

a. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis;

b. Pemeriksaan penunjang diagnostik lanjutan;

c. Pemberian obat-obatan sesuai dengan standard obat program JPK Jamsostek yang berpedoman pada DOEN Plus

d. Tindakan khusus lainnya.

(2) Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan dilakukan di Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan yang ditunjuk Badan Penyelenggara.

Pasal 26

(1) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf c meliputi:

a. a.Pemeriksaan dokter.

b. b.Tindakan medis

c. c.Penunjang diagnostik.

d. d.Pemberian obat-obatan DOEN Plus atau Generik.

e. e.Menginap dan makan.

(2) Pelayanan rawat inap dilakukan di semua rumah sakit

Pasal 27

(1) Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf d meliputi:

a. Pemeriksaan kehamilan oleh dokter umum atau bidan.

b. Pertolongan persalinan oleh dokter umum atau bidan atau dukun beranak yang diakui.

c. Perawatan ibu dan bayi.

d. Pemberian obat-obatan sesuai dengan standar obat program JPK Jamsostek yang berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional Plus (DOEN Plus).

e. Menginap dan makan.

f. Rujukan ke Rumah Sakit atau Rumah Sakit Bersalin.

(2) Pelayanan persalinan (partus) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan kepada tenaga kerja atau istri tenaga kerja yang melahirkan anak setelah hamil sekurang-kurangnya 26 minggu.

(3) Pertolongan persalinan bagi tenaga kerja atau istri tenaga kerja dilakukan pada pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama atau Rumah Bersalin dengan ketentuan sebagai berikut: a.Persalinan kesatu, kedua dan ketiga; b.Tenaga kerja pada permulaan kepesertaan sudah mempunyai tiga anak atau lebih,

(4) tidak berhak mendapat pertolongan persalinan. c.Untuk persalinan dengan penyulit yang memerlukan tindakan spesialistik maka berlaku ketentuan rawat inap di Rumah Sakit. d.Rawat inap minimum 3 hari dan maksimum 5 hari .

(5) Biaya persalinan normal ditetapkan maksimal Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah).

Pasal 28

(1) Pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf e meliputi :

a. Pemeriksaan laboratorium .

b. Pemeriksaan Radiologi.

c. Pemeriksaan :

- Electro Encephalograpy (EEG)

- Electro Cardiografi (ECG)

- Ultra Sonografi (USG).

- Computerized Tomograpy Scaning (CT.Scaning).

d. Pemeriksaan diagnostik lanjutan lainnya.

(2) Pelaksanaan pelayanan diagnostik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan daerah.

(3) Pemeriksaan diagnostik dilakukan di Rumah Sakit atau Pelaksana Pelayanan Kesehatan.

Pasal 29

(2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf f, meliputi:

a. Kacamata.

b. Prothese mata.

c. Prothese gigi.

d. Alat Bantu dengar

e. Prothese anggota gerak.

(3) Pelayanan khusus dilakukan di optik, balai pengobatan, rumah sakit dan perusahaan alat kesehatan yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara.

(4) Penggantian biaya pelayanan khusus diberikan kepada tenaga kerja sesuai standard yang ditetapkan dan atas indikasi medis dengan pengaturan sebagai berikut :

a. Tenaga Kerja yang mendapat resep kacamata dari dokter spesialis mata dapat memperoleh kacamata dioptik dengan ketentuan:

a.1. biaya untuk frame dan lensa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

a.2. penggantian lensa dua tahun sekali sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

a.3. penggantian frame tiga tahun sekali sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

b. Tenaga kerja yang memerlukan prothese mata dapat diberikan atas anjuran dokter spesialis mata dan diambil di rumah sakit atau perusahaan alat-alat kesehatan, dengan biaya penggatian maksimum Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

c. Tenaga kerja yang memerlukan prothese gigi dapat diberikan dibalai pengobatan gigi dengan maksimum biaya Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) dan prothese gigi yang diberikan adalah jenis Removable dengan bahan acrylic dengan ketentuan per rahang:

c.1. gigi pertama sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

c.2. gigi kedua dan seterusnya sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)

(5) Tenaga kerja yang memerlukan prothese kaki dan prothese tangan dapat diberikan atas anjuran dokter spesialis di rumah sakit, dengan pengaturan sebagai berikut:

a. prothese tangan dengan penggantian biaya maksimum Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

b. prothese kaki dengan penggantian biaya maksimum Rp, 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

c. Tenaga kerja yang memerlukan alat Bantu dengar atas anjuran dokter spesialis di rumah sakit dapat diberikan biaya maksimum sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

(5) Kerusakan atau kehilangan prothese dan orthese sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mendapat penggantian dari Badan Penyelenggara.

Pasal 30

(1) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf g, meliputi:

a. Pemeriksaan dan pengobatan.

b. Tindakan medik

c. Pemberian obat-obatan sesuai dengan standar obat program JPK Jamsostek yang berpedoman pada DOEN Plus atau Generik.

d. Rawat inap.

(2) Gawat Darurat yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:

a. Kecelakaan dan ruda paksa bukan karena kecelakaan kerja.

b. Serangan jantung.

c. Serangan Asma berat.

d. Kejang.

e. Pendarahan berat.

f. Muntah berak disertai dehidrasi.

g. Kehilangan kesadaran (koma) termasuk epilepsy atau ayan

h. Keadaan gelisah pada penderita gangguan jiwa

i. Colic renal/colic abdomen atau kelahiran mendadak, pendarahan, ketuban pecah dini.

(3) Pelayanan gawat darurat dilakukan di semua pelaksana pelayanan kesehatan

Pasal 31

(1) Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan harus melalui rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.

(2) Pelaksana pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang tidak lengkap dapat melakukan rujukan kepada pelaksana pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang lebih lengkap.

Pasal 32

Dalam hal tertanggung memerlukan rawat jalan tingkat pertama:

a. Tertanggung memlih satu pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang diingini

b. Setiap kali Tertanggung memerlukan pelayanan kesehatan harus menunjukkan kartu pemeliharaan kesehatan.

c. Tertanggung mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard yang telah ditetapkan

d. Bila memerlukan pemeriksaan lebih lanjut Tertanggung dirujuk ke pelaksana pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang ditentukan.

Pasal 33

Dalam hal diperlukan rawat jalan tingkat lanjutan:

a. Tertanggung membawa surat rujukan dan kartu pemeliharaan kesehatan ke pelaksana pelayanan kesehatan tingkat lanjutan untuk mendapatkan pelayanan.

b. Apabila diperlukan konsultasi dengan bagian lain atau penunjang diagnostik maka dokter spesialis memberikan surat jalan.

c. Apabila diperlukan rujukan ke rumah sakit lain maka dokter spesialis memberikan surat rujukan.

d. Apabila tertanggung mendapat resep obat harus diambil di apotik yang sudah ditunjuk oleh Badan Penyelenggara

Pasal 34

(1) Dalam hal diperlukan rawat inap:

a. Tertanggung yang akan rawat inap harus membawa surat rujukan dari pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama atau surat rawat dari dokter poli rumah sakit dan kartu pemeliharaan kesehatan.

b. Bagi tertanggung yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung ke rumah sakit.

c. Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak mulai dirawat tenaga kerja atau keluarganya harus mengurus surat jaminan dari Badan Penyelenggara.

(2) Jumlah hari rawat inap maksimum 60 (enam puluh) hari termasuk perawatan ICU/ICCU untuk setiap jenis penyakit dalam satu tahun.

(3) Jumlah hari perawatan ICU/ICCU sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maksimum 20 (dua puluh) hari.

(4) Standard rawat inap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Kelas dua pada Rumah Sakit Pemerintah.

b. Kelas tiga pada Rumah Sakit swasta

Pasal 35

(1) Pelayanan Persalinan diberikan oleh pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama atau rumah bersalin dengan membawa kartu pemeliharaan kesehatan

(2) Dalam hal persalinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat ditangani maka tenaga kerja/isteri dirujuk ke rumah sakit bersalin.

Pasal 36

(1) Pembayaran kepada pelaksana kesehatan dilakukan secara praupaya dengan system kapitasi.

(2) Badan Penyelenggara menunjuk pelaksana pelayanan kesehatan dengan pembayaran system kapitasi yang disepakati oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian tertulis

(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:

a. Ruang lingkup pelayanan kesehatan.

b. Pembiayaan.

c. Tata cara pembayaran.

d. Tata cara penagihan.

e. Harga masing-masing jenis pelayanan.

f. Kewajiban dan tanggung jawab pelaksana pelayanan kesehatan.

g. Perselisihan.

h. Masa berlaku.

Pasal 37

(1) Setiap peserta memilih pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang ada di wilayah tempat tinggal atau tempat kerja.

(2) Bagi peserta dan atau keluarganya yang sedang bepergian dapat memperoleh pelayanan kesehatan pada pelaksana pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara selain yang telah dipilih oleh peserta.

(3) Peserta dan keluarganya dapat dirujuk pada pelaksana pelayanan kesehatan lanjutan/lengkap di daerah lain dalam hal dipandang perlu oleh dokter yang merawat.

(4) Bagi peserta dan keluarga yang terpisah alamat domisilinya memperoleh pelayanan kesehatan pada pelaksana pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara di masing-masing domisili sesuai dengan pilihannya.

(5) Biaya transportasi dan biaya akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi beban peserta.

Pasal 38

Badan Penyelenggara menilai setiap pelaksana pelayanan kesehatan antara lain mengenai kunjungan, pemakaian obat, rujukan penunjang diagnostik, lamanya perawatan dalam rangka memenuhi efisiensi dan efektivitas pelaksana pelayanan kesehatan.

Pasal 39

Dalam pelaksanaan penilaian kerja sejawat dilakukan bersama-sama antara Badan Penyelenggara dengan kantor wilayah Departemen Kesehatan setempat dan dokter ahli atau direktur medik di rumah sakit, terutama bila terjadi keluhan pasien atas tindakan dokter kepada pasien.

Pasal 40

(1) Tiap pelaksana pelayanan kesehatan mengadakan administrasi yang khusus dalam penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan termasuk pembuatan kartu pasien per keluarga (Family Folder) sesuai prinsip dokter keluarga

(2) Tiap pelaksana pelayanan kesehatan membuat laporan setiap bulan dan menyerahkan kepada Badan Penyelenggara selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 41

Hal-hal yang tidak ditanggung dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan oleh Badan Penyelenggara:

a. Pelayanan:

a.1 Pelayanan kesehatan diluar pelaksana pelayanan kesehatan yang ditunjuk.

a.2 Penyakit atau cidera yang diakibatkan karena hubungan kerja dan karena kesengajaan.

a.3 Penyakit yang diakibatkan oleh alkohol dan narkotik, penyakit kelamin dan AIDS.

a.4 Perawatan kosmetik untuk kecantikan.

a.5 Pemeriksaan kesehatan umum/berkala.

a.6 Transplantasi organ tubuh termasuk sumsum tulang.

a.7 Pemeriksaan dan tindakan untuk mendapatkan kesuburan.

a.8 Penyakit kanker dan

a.9 Hemodialisa

b. Obat-obatan:

b.1 Obat-obatan kosmetik untuk kecantikan.

b.2. Semua obat/vitamin yang tidak ada kaitannya dengan penyakit.

b.3. Obat-obatan berupa makanan antara lain susu untuk bayi.

b.4. Obat-obat gosok seperti minyak kayu putih dan sejenisnya.

b.5. Obat-obatan untuk kesuburan dan.

b.6. Obat-obat kanker.

c. Alat-alat perawatan kesehatan antara lain termometer, dan eskap.

d. Pembiayaan :

d.1. Biaya pengangkutan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pengurusan administrasi.

d.2. Biaya tindakan medik super spesialistik.

Pasal 42

(1) Pengusaha yang telah mengusahakan sendiri pelayanan kesehatan bagi tenaga kerjanya, diwajibkan melaporkan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dengan tembusan kepada Badan Penyelenggara setempat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara triwulan yang memuat:

a. Standar pelayanan yang diberikan.

b. Tertanggung yang mendapat pelayanan pemeliharaan kesehatan.

c. Jenis dan jumlah pelaksana pelayanan kesehatan.

d. Jumlah tenaga kerja dan keluarganya yang mendapat pelayanan pemeliharaan kesehatan.

Pasal 43

Peningkatan manfaat jaminan dan perluasan cakupan layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, pasal 29 dan pasal 41, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Menteri.

BAB VIII
BENTUK FORMULIR JAMSOSTEK

Pasal 44

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini yang terdiri dari :
1. Formulir pendaftaran kepesertaan meliputi:
2. Formulir Jamsostek 1 : Pendaftaran Perusahaan
3. Formulir Jamsostek 1a : Pendaftaran Tenaga Kerja dan Pemberitahuan Perubahan Indentitas Tenaga Kerja dan Susunan Keluarga
4. Formulir Jamsostek 1b : Daftar Tenaga Kerja Keluar
5. Formulir pembayaran iuran meliputi:
6. Formulir Jamsostek 2 : Rekapitulasi Rincian Pembayaran Iuran
7. Formulir Jamsostek 2a : Rincian Iuran Tenaga Kerja
8. Formulir pengajuan dan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja meliputi:
9. Formulir Jamsostek 3 : Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I
10. Formulir Jamsostek 3a : Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II
11. Formulir Jamsostek 3b : Surat Keterangan Dokter
12. Formulir Jamsostek 3c : Surat keterangan dokter untuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja
13. Formulir pengajuan Jaminan Kematian:
14. Formulir Jamsostek 4 : Pengajuan Pembayaran Jaminan Kematian, Santunan Berkala dan Jaminan Hari Tua.
15. Formulir pengajuan Jaminan Hari Tua:
16. Formulir Jamsostek 5 : Pengajuan pembayaran Jaminan Hari Tua
Contoh bentuk-bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terlampir dalam Peraturan Menteri ini.
Perubahan bentuk Formulir Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

BAB. IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 45

Badan Penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha, tenaga kerja atau ahli waris tenaga kerja mengenai perhitungan jaminan sosial tenaga kerja yang menjadi hak pengusaha, tenaga kerja atau ahli waris.
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 70 (tujuh puluh) hari.
Dalam hal jangka waktu 70 (tujuh puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir maka perhitungan jaminan tersebut dibatalkan.
Dalam hal pengusaha, tenaga kerja atau ahli waris tenaga kerja mengajukan permintaan pembayaran jaminan kembali setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Badan Penyelenggara wajib menghitung dan membayar jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, masih tetap berlaku sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini.
Bagi tenaga kerja yang menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja sebelum berlakunya peraturan Menteri ini wajib mengisi formulir Jamsostek 1a sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri ini dan menyerahkan kepada Badan Penyelenggara.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Dengan ditetapkan Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-236/MEN/2003 tentang Perubahan Atas Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 43 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per-01/MEN/I/2005 tentang Perubahan Formulir Jamsostek 1, 1a, 1b, dan 2a pada Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diubah terakhir Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-03/MEN/2001, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 – 6 – 2007

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

TTD

ERMAN SUPARNO

Readers who viewed this page, also viewed:

PER – 12/MEN/VI/2007 – PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN KEPESERTAAN, PEMBAYARAN IURAN, PEMBAYARAN SANTUNAN DAN PELAYANAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER...
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 1998 – TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN...
Peraturan Pemerintah No.14 th. 1993 – PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

PER – 12/MEN/VI/2007 – PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN KEPESERTAAN, PEMBAYARAN IURAN, PEMBAYARAN SANTUNAN DAN PELAYANAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Chief Editor — Tue, 06 Jan 2009 19:13:58 +0000

(Bagian 1 dari 2)

PERATURAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: PER – 12/MEN/VI/2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN KEPESERTAAN, PEMBAYARAN IURAN, PEMBAYARAN SANTUNAN DAN PELAYANAN

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, perlu diatur petunjuk teknis pendaftaran kepesertaan, pembayaran iuran, pembayaran santunan, dan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja;

b. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( LN RI Tahun 1992 No.14 Tambahan LN RI No. 3468).

2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1993 No. 20, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3520):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Jaminan sosial Tenaga Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

6. Keputusan Presiden RI Nomor 22 tahun 1993 tentang Penyakit yang timbul karena hubungan kerja

7. Keputusan Presiden Nomor : 187/M tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN/1990 tentang Kewajiban Pengusaha Untuk Membuat, Memiliki dan Memelihara Buku Upah;

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dengan Manfaat Lebih Baik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN KEPESERTAAN, PEMBAYARAN IURAN, PEMBAYARAN SANTUNAN DAN PELAYANAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

(1) Badan Penyelenggara adalah PT. Jamsostek (Persero).

(2) Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat pertama adalah dokter umum, dokter gigi Pusat Kesehatan Masyarakat atau pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara.

(3) Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan adalah dokter spesialis dan rumah sakit yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara.

(4) Tertanggung adalah tenaga kerja dan atau keluarga yang terdaftar dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan.

(5) Keluarga adalah :

a. Suami atau isteri yang sah menjadi tanggungan tenaga kerja dan terdaftar pada Badan Penyelenggara.

b. Anak kandung, anak angkat, anak tiri yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, belum menikah, tidak mempunyai pekerjaan, yang menjadi tanggungan tenaga kerja maksimal 3 (tiga) orang dan terdaftar pada Badan Penyelenggara.

(6) Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB II

PENDAFTARAN KEPESERTAAN

Pasal 2

(1) Setiap pengusaha yang mengajukan pendaftaran kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara harus mengisi formulir:

a. Pendaftaran perusahaan (formulir Jamsostek 1).

b. Pendaftaran tenaga kerja (formulir Jamsostek 1a).

c. Daftar upah/rincian iuran tenaga kerja (formulir Jamsostek 2a).

(2) Setiap tenaga kerja yang telah menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja sebelum Peraturan Menteri ini berlaku yang akan diikutsertakan pada program jaminan pemeliharaan kesehatan harus mengisi formulir Jamsostek 1a dan menyerahkan kepada Badan Penyelenggara.

(3) Pengusaha harus menyampaikan formulir Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Penyelenggara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir tersebut oleh pengusaha yang bersangkutan yang dibuktikan dengan tanda terima atau tanda terima pengirirman pos dan diterima oleh Badan Penyelenggara sebelum efektif berlakunya kepesertaan.

(4) Kepesertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dimulai sejak tanggal 1 (satu), bulan sebagaimana dinyatakan pada formulir Jamsostek 1.

Pasal 3

(1) Berdasarkan pengajuan pendaftaran dari pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Badan Penyelenggara menetapkan besarnya iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sesuai dengan kelompok jenis usahanya dan memberitahukan besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja kepada pengusaha.

(2) Badan Penyelenggara menerbitkan sertifikat kepesertaan, kartu peserta dan kartu pemeliharaan kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan iuran pertama dibayar.

(3) Bentuk sertifikat kepesertaan untuk pengusaha, kartu peserta untuk tenaga kerja dan kartu pemeliharaan kesehatan untuk tertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

Pasal 4

(1) Pengusaha wajib melaporkan kepada Badan Penyelenggara apabila terjadi :

a. Perubahan data perusahaan dengan mengisi formulir Jamsostek 1.

b. Penambahan tenaga kerja dengan mengisi formulir Jamsostek 1a.

c. Pengurangan tenaga kerja karena tenaga kerja berhenti bekerja atau meninggal dunia dengan mengissi formulir Jamsostek 1b;

d. Perubahan terhadap identitas data tenaga kerja dan susunan keluarga, dengan mengisi formulir 1a;

e. Perubahan upah dan atau tenaga kerja dengan mengisi formulir Jamsostek 2a.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada bulan terjadinya penambahan dan atau pengurangan tenaga kerja serta perubahan terhadap identitas data tenaga kerja dan susunan keluarga yang harus sudah diterima oleh Badan Penyelenggara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.

(3) Dalam hal perubahan identitas data tenaga kerja dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlambat dilaporkan oleh pengusaha kepada Badan Penyelenggara, apabila terjadi risiko yang dialami oleh tenaga kerja dan keluarganya menjadi tanggung jawab pengusaha.

BAB III

PEMBAYARAN IURAN

Pasal 5

(1) Pengusaha wajib membayar iuran pertama kali secara lunas untuk bulan mulainya menjadi peserta sebagaimana dinyatakan oleh pengusaha dalam formulir Jamsostek 1, pada bulan yang bersangkutan.

(2) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan rincian iuran untuk masing-masing tenaga kerja sesuai dengan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana tercantum dalam formulir Jamsostek 2a.

(3) Iuran setiap bulan wajib dibayar oleh pengusaha secara berurutan dihitung berdasarkan upah bulan yang bersangkutan yang diterima oleh tenaga kerja dan dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Badan Penyelenggara dengan melampirkan formulir Jamsostek 2 dan formulir Jamsostek 2a untuk bulan yang bersangkutan beserta data pendukungnya.

(4) Dalam hal tidak terdapat perubahan upah, jumlah tenaga kerja dan program jaminan sosial tenaga kerja yang diikuti pembayaran iuran setiap bulan oleh perusahaan kepada Badan Penyelenggara cukup dengan melampirkan formulir Jamsostek 2.

(5) Apabila pengusaha membayar iuran setiap bulan tidak berurutan, Badan Penyelenggara memperhitungkan sebagian atau seluruh iuran bulan berikutnya untuk melunasi kekurangan iuran bulan sebelumnya.

(6) Apabila pengusaha membayar iuran kurang dari yang sebenarnya maka Badan Penyelenggara memperhitungkan sebagian atau seluruh iuran bulan berikutnya untuk melunasi kekurangan iuran bulan sebelumnya.

(7) Apabila pengusaha karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar iuran setiap bulan, tetap wajib menyampaikan formulir Jamsostek 2 dan formulir Jamsostek 2a untuk bulan yang bersangkutan kepada Badan Penyelenggara atau hanya menyampaikan formulir Jamsostek 2 apabila pada bulan yang bersangkutan tidak terjadi perubahan upah, jumlah tenaga kerja dan program jaminan sosial tenaga kerja yang diikuti.

(8) Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan piutang Badan Penyelenggara terhadap pengusaha.

(9) Iuran yang diterima oleh Badan Penyelenggara diberikan bukti penerimaan iuran yang bentuknya ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

Pasal 6

(1) Badan Penyelenggara wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengusaha yang belum memenuhi kewajiban membayar iuran dan atau belum menyampaikan formulir 2a sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah batas hari terakhir kewajiban pengusaha membayar iuran dengan tembusan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

(2) Badan Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran kepada pengusaha yang bersangkutan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya iuran dan atau formulir Jamsostek 2a.

(3) Pengusaha wajib menyelesaikan kelebihan atau kekurangan iuran sebagaimana dimaksud ayat (2), dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Badan Penyelenggara, selambat-lambatnya bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

(4) Apabila terjadi kelebihan pembayaran iuran oleh pengusaha maka akan diperhitungkan dengan iuran bulan berikutnya.

(5) Apabila iuran yang diterima oleh Badan Penyelenggara belum sama dengan jumlah iuran yang tercantum pada formulir Jamsostek 2a untuk bulan yang bersangkutan, maka iuran tersebut belum dapat dirinci kedalam akun individu Jaminan Hari Tua masing-masing peserta dan program lainnya oleh Badan Penyelenggara.

Pasal 7

Dalam hal pengusaha menunggak iuran 1 (satu) bulan maka:

(1) Pengusaha wajib membayar terlebih dahulu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian yang menjadi hak tenaga kerja.

(2) Pengusaha wajib memberikan terlebih dahulu pelayanan pemeliharaan kesehatan kepada tenaga kerja.

(3) Badan Penyelenggara akan mengganti jaminan yang menjadi hak tenaga kerja kepada pengusaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah pengusaha membayar seluruh tunggakan iuran beserta dendanya.

(4) Permintaan penggantian jaminan yang menjadi hak tenaga kerja oleh pengusaha kepada Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), tidak boleh melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan.

(5) Badan Penyelenggara wajib membayar penggantian jaminan sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen pendukung dinyatakan lengkap.

BAB IV

PELAPORAN PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN JAMINAN KECELAKAAN
KERJA.

Pasal 8

(1) Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir Jamsostek 3, serta melampirkan foto copy kartu peserta.

(2) Pengusaha wajib mengirimkan laporan kecelakaan kerja tahap II kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara setempat dengan mengisi formulir Jamsostek 3a dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan:

a. keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir; atau

b. keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya; atau

c. keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; atau

d. meninggal dunia.

(3) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menggunakan formulir Jamsostek 3b.

Pasal 9

(1) Pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dengan mengisi formulir Jamsostek 3 sejak menerima hasil diagnosis dari dokter pemeriksa.

(2) Dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunankan Formulir Jamsostek 3c.

Pasal 10

(1) Laporan Kecelakaan Kerja tahap II (Form.Jamsostek 3 a) yang disampaikan kepada Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja kepada Badan Penyelenggara.

(2) Penyampaian Formulir Jamsostek 3a sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai bukti-bukti :

a. Fotocopy kartu peserta ;

b. Surat Keterangan Dokter formulir Jamsostek 3b atau 3c ;

c. Kuitansi Biaya Pengobatan dan Pengangkutan ;

d. Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

(3) Dalam hal bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak lengkap, maka Badan Penyelenggara memberitahukan kepada Pengusaha selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Laporan Kecelakan Kerja tahap II diterima.

Pasal 11

(1) Berdasarkan pengajuan permintaan pembayaran jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Badan Penyelenggara menghitung besarnya santunan dan penggantian biaya.

(2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan Penyelenggara membayar penggantian biaya kepada pengusaha dan membayar santunan kepada tenaga kerja atau keluarga.

(3) Dalam hal Jaminan Kecelakaan Kerja dibayar terlebih dahulu oleh Pengusaha maka Badan Penyelenggara membayar penggantian jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Pengusaha sebesar perhitungan Badan Penyelenggara.

(4) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) lebih besar dari Jaminan Kecelakaan Kerja yang telah dibayarkan oleh Pengusaha, kelebihannya diserahkan kepada tenaga kerja yang bersangkutan.

Pasal 12

(1) Dalam hal terjadi perbedaan penetapan mengenai Kecelakaan Kerja atau bukan Kecelakaan Kerja, maka Pengusaha atau tenaga kerja/keluarga atau Badan Penyelenggara mememinta Penetapan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

(2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pegawai pengawas ketenagakerjaan dan petugas Badan Penyelenggara mengadakan penelitian dan pemeriksaan atas kecelakaan dimaksud;

(3) Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pegawai pengawas ketenagakerjaan membuat penetapan kecelakaan kerja atau bukan kecelakaan kerja.

(4) Dalam hal penetapan pegawai pengawas ketenagakerjaan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak maka pihak yang bersangkutan mengajukan kepada Menteri.

(5) Sambil menunggu penetapan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka pengusaha wajib membayar terlebih dahulu biaya pengangkutan, pengobatan dan perawatan kepada tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

(6) Dalam hal menteri menetapkan kecelakaan kerja maka Badan Penyelenggara wajib membayar Jaminan Kecelakaan Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(7) Dalam hal Menteri menetapkan bukan kecelakaan kerja dan tenaga kerja yang bersangkutan diikut sertakan dalam program JPK, maka biaya pengobatan dan perawatan dapat dibebankan dalam program JPK sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13.

(1) Dalam hal terjadi perbedaan besarnya santunan yang diterima oleh tenaga kerja/keluarganya disebabkan adanya pelaporan yang tidak benar oleh pengusaha kepada Badan Penyelenggara maka tenaga kerja yang bersangkutan meminta perhitungan kembali kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan.

(2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pegawai pengawas ketenagakerjaan meminta pertimbangan dokter penasehat untuk menetapkan presentase cacat.

(3) Dalam hal penetapan pegawai pengawas ketenagakerjaan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada menteri.

(4) Sambil menunggu penetapan menteri sebagaimana dimaksud ayat (3) dan tenaga kerja dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawat, Badan Penyelenggara membayar biaya penggantian pengangkutan, pengobatan, perawatan dan santuan sementara tidak mampu bekerja kepada pengusaha, sedangkan santuan cacat baru dibayarkan setelah ada penetapan menteri.

(5) Apabila Menteri menetapkan presentase cacat sebagaimana dimaksud ayat (3), maka Badan Penyelenggara menghitung dan membayarkan besarnya JKK kepada yang berhak.

Pasal 14

(2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pegawai pengawas ketenagakerjaan menghitung kembali besarnya santunan berdasarkan upah satu bulan terakhir sebelum terjadinya kecelakaan.

(3) Dalam hal besarnya santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) lebih besar daripada santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara, maka pengusaha wajib membayar kekurangannya.

(4) Dalam hal penetapan pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat diterima oleh pengusaha atau tenaga kerja/keluarganya, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan kepada menteri.

(5) Penetapan menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan keputusan akhir dan wajib dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan.

BAB V

PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN JAMINAN KEMATIAN.

Pasal 15

(1) Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, pengusaha atau keluarga tenaga kerja mengajukan permintaan pembayaran Jaminan Kematian kepada Badan Penyelenggara dengan mengisi formulir Jamsostek 4. dengan melampirkan : a.Kartu peserta Jamsostek (KPJ) asli; b.Surat keterangan kematian dari rumah sakit/kepolisian/kelurahan c.Identitas keluarga yang masih berlaku (foto copy kartu tanda penduduk/Surat ijin

(2) mengemudi dan kartu keluarga) yang masih berlaku.

(3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Badan Penyelenggara membayar Jaminan Kematian dan santunan berkala kepada keluarga tenaga kerja yang bersangkutan.

Pasal 16

(1) Peserta program kematian masih berhak mendapat perlindungan Jaminan Kematian selama 6 (enam) bulan sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja

(2) Keluarga dari peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permintaan pembayaran Jaminan Kematian kepada Badan Penyelenggara dengan melampirkan :

a. Formulir Jamsostek 4;

b. Surat keterangan kematian dari rumah sakit/kepolisian/kelurahan;

c. Identitas keluarga yang masih berlaku (foto copy kartu tanda penduduk/Surat ijin mengemudi dan kartu keluarga) yang masih berlaku.

BAB VI

PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN JAMINAN HARI TUA

Pasal 17

(1) Tenaga kerja yang telah menerima pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari sebelum usia 55 (lima puluh lima) tahun, maka tenaga kerja yang bersangkutan melalui pengusaha mengajukan permintaan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara dengan mengisi formulir Jamsostek 5 selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut.

(2) Berdasarkan pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Penyelenggara menetapkan dan membayarkan Jaminan Hari Tua secara sekaligus atau berkala sesuai dengan pilihan tenaga kerja yang bersangkutan.

(3) Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia dan masih berhak menerima Jaminan Hari Tua secara berkala, maka keluarga tenaga kerja yang bersangkutan mengajukan permintaan pembayaran sisa jaminannya kepada Badan Penyelenggara dengan disertai surat kematian dan selanjutnya Badan Penyelenggara membayarkan secara sekaligus kepada ahli waris tenaga kerja yang bersangkutan

Pasal 18

(1) Tenaga kerja yang berhenti bekerja dari perusahaan sebelum usia 55 (lima puluh lima) tahun dan telah mempunyai masa kepesertaan aktif (membayar iuran ) maupun non aktif (tidak membayar iuran) sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dan setelah melewati masa tunggu 6 (enam) bulan maka tenaga kerja dapat mengajukan permintaan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara dengan mengisi formulir Jamsostek 5 dengan melampirkan:

a. Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) asli.

b. Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau penetapan pengadilan hubungan industrial;

c. Kartu Identitas (foto copy kartu tanda penduduk/Surat ijin mengemudi dan kartu keluarga) yang masih berlaku.

(2) Masa kepesertaan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung sejak pembayaran iuran pertama program Jaminan Hari Tua berdasarkan PP No. 14 Tahun 1993.

(3) Berdasarkan pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan Penyelenggara menghitung dan membayar Jaminan Hari Tua secara sekaligus kepada tenaga kerja yang bersangkutan.

Pasal 19

(1) Tenaga kerja yang meninggalkan wilayah Republik Indonesia untuk selama-lamanya, dapat mengajukan permintaan pembayaran Jaminan Hari Tua dengan menyerahkan kartu peserta dan mengisi formulir Jamsostek 5 disertai dengan bukti-bukti:

a. Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia.

b. Foto copy pasport.

c. Foto copy Visa bagi tenaga kerja Warga Negara Indonesia.

(2) Berdasarkan pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan Penyelenggara menghitung dan membayarkan Jaminan Hari Tua secara sekaligus kepada tenaga kerja yang bersangkutan.

Pasal 20

(1) Tenaga Kerja yang menyandang cacat total tetap untuk selama-lamanya, berhak mengajukan permintaan pembayaran Jaminan Hari Tua dengan mengisi formulir Jamsostek 5, disertai bukti-bukti:

a. kartu peserta Jamsostek

b. surat keterangan dokter.

(2) Berdasarkan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Penyelenggara menghitung dan membayar Jaminan Hari Tua secara sekaligus atau berkala kepada tenaga kerja sesuai pilihan tenaga kerja yang bersangkutan.

Pasal 21

(1) Besarnya Jaminan Hari Tua adalah keseluruhan iuran Jaminan Hari Tua yang telah disetorkan oleh pengusaha kepada Badan Penyelenggara beserta hasil pengembangannya.

(2) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Penyelenggara yang besarnya sesuai dengan hasil pengelolaan dan investasi dana iuran Jaminan Hari Tua.

(3) Hasil pengembangan Jaminan Hari Tua untuk masing-masing tenaga kerja dihitung sejak tanggal iuran dibayar lunas.

(4) Iuran dan hasil pengembangan akan dibukukan dalam akun individu masing-masing tenaga kerja.

(5) Tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun maka tenaga kerja yang bersangkutan melalui pegusaha mengajukan permintaan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara dengan mengisi formulir Jamsostek 5

(6) Jaminan Hari Tua akan dibayar oleh Badan Penyelenggara sebesar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4).

(7) Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran Jaminan Hari Tua yang menjadi hak tenaga kerja yang disebabkan pengusaha menunggak atau kurang membayar iuran maka pengusaha wajib membayar kekurangan Jaminan Hari Tua yang menjadi hak tenaga kerja

(8) Badan Penyelenggara membayar kekurangan Jaminan Hari Tua setelah pengusaha melunasi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(9) Berdasarkan pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Badan Penyelenggara menetapkan dan membayarkan Jaminan Hari Tua sekaligus atau berkala sesuai dengan pilihan tenaga kerja yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

(10) Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia dan masih berhak menerima Jaminan Hari Tua secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka keluarga tenaga kerja yang bersangkutan mengajukan permintaan pembayaran sisa Jaminan Hari Tuanya kepada Badan Penyelenggara dengan disertai surat kematian dan selanjutnya Badan Penyelenggara membayarkan secara sekaligus kepada ahli waris tenaga kerja yang bersangkutan.

(Bersambung)

Readers who viewed this page, also viewed:

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 1998 – TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN...
Peraturan Pemerintah No.14 th. 1993 – PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN...
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 64 TAHUN 2005 – PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PP NO. 14 TH 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 64 TAHUN 2005 TENTANG...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

PER-03/MEN/I/2005: TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL

Chief Editor — Wed, 24 Dec 2008 00:20:35 +0000

PERATURAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER-03/MEN/I/2005

TENTANG

TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN

DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 13 ayat (6) Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, perlu diatur mengenai Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional dengan Peraturan Menteri;

Mengingat

1.	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
3.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

Memperhatikan-

1.	Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 2 Desember 2004;
2.	Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 13 Desember 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.	Dewan Pengupahan Nasional yang selanjutnya disebut Depenas adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat triparti.
2.	Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, dan tanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
3.	Organisasi pengusaha adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia(APINDO).
4.	Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta.
5.	Pakar adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang pengupahan.
6.	Menten adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB II

KEANGGOTAAN

Bagian Pertama

Jumlah Anggota

Pasal 2

Anggota Dewan Pengupahan Nasional berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang, yang terdiri dari :

a. unsur pemerintah sebanyak 10 (sepuluh) orang;

b. unsur serikat pekerja/serikat buruh sebanyak 5 (lima) orang;

c. unsur organisasi pengusaha sebanyak 5 (lima) orang;dan

d. unsur perguruan tinggi dan pakar sebanyak 3 (tiga) orang.

Bagian kedua

Keterwakilan Masing-masing Unsur

Pasal 3

(1)	Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional dan unsur pemerintah terdiri dari :
	a. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 3(tiga) orang; b. Kantor Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian 1(satu) orang; c. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 1(satu) orang; d. Badan Pusat Statistik 1(satu) orang; e. Departemen Perindustrian 1 (orang); f. Departemen Perdagangan 1 (satu) orang; g. Departemen Pertanian 1(satu) orang; h. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 1(satu) orang.
(2)	Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional dari unsur organisasi pengusaha diwakili oleh APINDO.
(3)	Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional dari unsur serikat pekerja/serikat buruh ditetapkan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.
(4)	Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional dari unsur perguruan tinggi dan pakar terdiri dari : a. Akademis; b. Pakar Ekonomi.
BAB III PROSEDUR PENGUSULAN KEANGGOTAAN Bagian Kesatu Unsur Pemerintah Pasal 4 Calon anggota Dewan Pengupahan Nasional dari unsur Departemen Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi, Perguruan Tinggi dan Pakar ditunjuk oleh Menteri. Pasal 5 Permintaan nama calon anggota dari instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), huruf b sampai dengan huruf h disampaikan oleh Menteri kepada Pimpinan Departemen atau Kementrian atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan. Bagian Kedua Unsur Organisasi Pengusaha Pasal 6 Permintaan nama calon anggota dari organisasi pengusaha sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), disampaikan oleh Menteri kepada Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN APINDO). Bagian Ketiga Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 7

(1)	Permintaan nama calon anggota dari unsur serikat pekerja/serikat buruh disampaikan oleh Menteri kepada serikat pekerja/serikat buruh yang berhak duduk di Dewan Pengupahan Nasional.
(2)	Penentuan serikat pekerja/serikat buruh yang berhak duduk di Dewan Pengupahan Nasional sebagaimana dimakdwsud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.
BAB IV SUSUNAN KEANGGOTAAN Pasal 8
Susunan keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional yang diusulkan oleh Menteri kepada Presiden:
a.	Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Ketua merangkap anggota;
b.	satu orang wakil dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebagai wakil ketua merangkap anggota;
c.	satu orang wakil dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai wakil ketua merangkap anggota;
d.	Direktur Pengupahan, Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai sekretaris merangkap anggota ;
e.	anggota.
Pasal 9 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31-1-2005 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, FAHMI IDRIS

Readers who viewed this page, also viewed:

KEP. 255/MEN/2003 – TATA CARA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...
KEP. 227/MEN/2003 – TATA CARA PENETAPAN STANDARD KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...
KEP. 231/MEN/2003 – TATA CARA PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

PER-04/MEN/1994 – TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN

Chief Editor — Wed, 17 Dec 2008 20:53:29 +0000

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENGA KERJA R.I

NO.PER-04/MEN/1994

TENTANG

TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN

MENTERI TENAGA KERJA R.I.

Menimbang:

a. bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakatpemeluk agama yang setiap tahunnya merayakan, hariraya keagamaan sesuai dengan agamanya’masing-masing;

b. bahwa basi pekerja untuk merayakan hari tersebut memerlukan biaya tambahan;

c. bahwa untuk merayakan hari Raya tersebut sudah sewajarnya pengusaha memberikan Tunjangan Hari RayaKeagamaan ;

d. bahwa untuk menciptakan ketenangan usaha, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keseragaman mengenaipemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan perluditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Mengingat:

Undang-Undang No.3 tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara tahun-1951 Nomor 4).
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja(Lembaran Negara tahun 1969 No.55,Tambahan Lembaran Negara No.2912).
Keputusan PresideD RI No, 96/M tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet pembangunan VI.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGIPEKERJA DI PERUSAHAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturun Menteri ini yang dimaksud dengan:

a. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menpekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak baik milik swasta maupun milik Pemerintah

b. Pengusaha adalah :

Orang, Persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri
Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, yang berkedudukan di luar Indonesia.

c. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja pada Pengusaha_dengan menerima upah.

d. Tunjangan Hari Raya Kee.gamaan yang selanjutnya disebut THR, adalahpendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepadapekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan yang berupauang atau bentuk lain.

e. Hari Raya Keagamaan adalah Hari Raya redul Fitri bagi pekerja yangberagama Islam, Hari Raya Natal bagi pekerja yang beragama Kristen Katholik dan Protestan, Hari Raya Nyepi bagi pekerja yang beragama Hindu dan Hari Raya Waisak bagi pekerja yang beragama Budha.

Pasal 2

1. Pengusaha wajib memberikan T H R kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih.

2. T H R sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan satu kali dalam satu tahun.

Pasal 3

1. Besarnya THR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 ditetapkan sebagai berikut:

a. pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar 1(satu) bulan upah.

b. Pekerja yang mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerustetapi kurang dari 12 bulan diberikan secra proporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan masa kerja/12 x 1(satu) bulanupah .

2. Upah satu bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah upah pokok di tambah tunjangan-tunjangan tetap.

3. Dalam hal penetapan besarnya nilai THR menurut Kesepakatan Kerja(KK), atau Peraturan Perusahaan (PP) atau Kesepakatan Kerja Bersama(KKB) atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilaiTHR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka THR yang dibayarkankepada pekerja sesuai dengan Kesepakatan Kerja, Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan.

Pasal 4

1 Pemberian THR sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2)disesuaikan dengan Hari Raya Keagamaan, masing-masing pekerja kecuali kesepakatan pengusaha dan pekerja menentukan lain.

2 Pembayaran THR sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) wajibdibayarkan oleh pengusaha selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Hari, Raya Keagamaan.

Pasal 5

1. Dengan persetujuan pekerja, THR sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagian dapat diberikan dalam bentuk lain kecualiminuman keras, obat-obatan atau .bahan obat-obatan, dengan ketentuHn ni_ainya tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai THR yang seharusnya diterima.

2. Bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan bersamaan dengan pembayaran THR.

Pasal 6

1. Pekerja yang putus hubungan kerjanya terhitung sejak waktu 30(tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo Hari Raya Keagamaanberhak alas THR.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tidak berlaku bag pekerja daIam hubungan kerja untuk waktu tertentu yang hubungan kerjanya berakhir sebelum jatuh tempo Hari Raya Keagamaan.

3. Dalam hal pekerja dipindahkan ke perusahaan lain dengan masakerja berlanjut, maka pekerja berhak atas THR pada perusahaan yang baru, apabila dari perusahaan yang lama, pekerja yangbersangkutan belum mendapatkan THR.

Pasal 7

1. Pengusaha yang karena kondisi perusahaannya tidak mampu membayar THR dapat mengajukan permohonan penyimpangan mengenai besarnya jumlah THR kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

2. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harusdiajukan paling lambat 2 bulan sebelum Hari Raya Keagamaan yang terdekat.

3. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan menetapkan besarnya jumlah THR, setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan keuangan perusahaan.

Pasal 8

1. Bagi pengusaha yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1)- dan pasal 4 ayat (2), diancam dengan hukuman sesuai denganketentuan pasal 17 Undang-Undang No.14 tahun 1969 tentangKetentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pe1anggaran.

Pasal 9

1 Pengawasan untuk ditaatinya peraturan ini dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan,

2 Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, jugakepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tnmbahan lemmbaran Negara Nomor3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam peraturan ini.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan MenteriTenaga Kerja No.16 tahun 1968 tentang Tunjangan Hari Raya bagi Buruh Perusahaan Swasta dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta: 16 September 1994

Menteri Tenaga Kerja R. I.

Drs. Abdul Latief

Readers who viewed this page, also viewed:

KEP. 51/MEN/2004 – Tentang ISTIRAHAT PANJANG PADA PERUSAHAAN TERTENTU KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...
KEP.101/MEN/VI/2004 – Tentang TATA CARA PERIJINAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...
KEP. 224/MEN/2003 – KEWAJIBAN PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/BURUH PEREMPUAN ANTARA PUKUL 23.00 SAMPAI DENGAN 07.00 KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

KEP-226/MEN/2000 – PERUBAHAN PASAL 1, PASAL 3, PASAL 4, PASAL 8, PASAL,11, PASAL20, DAN PASAL 21 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA – NOMOR PER-01/MEN/1999 TENTANG UPAH MINIMUM

Chief Editor — Tue, 16 Dec 2008 09:21:34 +0000

			KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
			NOMOR : KEP-226/MEN/2000

			TENTANG
			PERUBAHAN PASAL 1, PASAL 3, PASAL 4, PASAL 8, PASAL,11, PASAL20, DAN PASAL 21 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
			NOMOR PER-01/MEN/1999 TENTANG UPAH MINIMUM

			MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang :		a.	bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,Propinsi berwenang menetapkan Upah Minimum.
		b.	bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kewenangan tersebut pada huruf a, dipandang perlu melakukan perubahan beberapa pasal Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum,untuk digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan Upah Minimum;
		c.	bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Mengingat :		1.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.25 Tahun 2000 tentang Kewenganan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
		2.	Keputusan Presiden Republik Indonesia No.234/M Tahun 2000;
		3.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.01/Men/1999 tentang Upah Minimum.

			M E M U T U S K A N
Menetapkan :			KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN PASAL 1, PASAL 3, PASAL 4, PASAL 8, PASAL 11, PASAL 20,DAN PASAL 21,PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR PER-01/MEN/1999 TENTANG UPAH MINIMUM.

			Pasal 1
			Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per 01/MEN/1999 tentang upah Minimum,diubah sebagai berikut :
		1.	Penulisan dan penyebutan istilah dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per-01/MEN/1999 yaitu:

			Istilah ‘Upah Minimum Regional tingkat 1(UMR Tk.1)” diubah menjadi “Upah Minimum Propinsi”. istilah “Upah Minimum Regional Tingkat II(UMRTk.II)” diubah menjadi “Upah Minimum Kabupaten/Kota.istilah “Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat 1(UMSR Tk.I)” diubah menjadi “Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi),dan istilah “Upah Minimum sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk.II)”diubah menjadi “Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMS Kabupaten/Kota).
		2.	Ketentuan Pasal 1 angka 2,angka 3, angka 4 dan angka 5, diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

			Pasal 1
	2.		Upah Minimum Propinsi adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Propinsi.
	3.		Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota.
	4.		Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi) adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh Kabupaten/Kota di satu Propinsi.
	5.		Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/kota)adalah Upah Minimum yang berlaku secara Sektoral di Daerah Kabupaten/Kota.
		3.	Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

			Pasal 3
			Upah Minimum terdiri dari Upah Minimum Propinsi,Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi),Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota(UMS Kabupaten/kota)”.
		4.	Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

			Pasal 4
	(1).		Gubernur menetapkan besarnya Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota,sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
	(2).		Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus lebih besar dari Upah Minimum Propinsi.
	(3).		Selain Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) Gubernur dapat menetapkan Upah MinimumSektoral Propinsi (UMS Propinsi) atau Upah Kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh.
	(4).		Ketetapan Upah Minimum Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 60(enam puluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.
	(5).		Ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 40(empat puluh ) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.
	(6).		Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2001,berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 2001.
	(7).		Peninjauan terhadap besarnya Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota diadakan 1(satu) tahun sekali”.

		5.	Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

			Pasal 8
	(1).		Gubernur dalam menetapkan Upah Minumum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah.
	(2).		Dalam merumuskan usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang dipandang perlu.
	(3).		Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja/Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Propinsi.
		6.	Ketentuan Pasal 9 dihapus.
		7.	Pasal 10 diubah menjadi Pasal 9.
		8.	Pasal 11 diubah menjadi Pasal 10 dan ketentuan ayat (5) dihapus serta ketentuan ayat(4) diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

			Pasal 10
	(1).		Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) disampaikan kepada gubernur melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen tenaga Kerja/Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Propinsi.
		9.	Pasal 12,Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, diubah menjadi Pasal 11, Pasal 12,Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18.
		10.	Pasal 20 diubah menjadi Pasal 19 dan ketentuan ayat(2) diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

			” Pasal 19
	(2).		Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja/Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Propinsi”.

		11	Pasal 21 diubah menjadi Pasal 20 dan ketentuan ayat (5) dihapus serta ketentuan ayat (2),ayat(4),dan ayat(6) diubah menjadi ayat (2),ayat (4),dan ayat(5) sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

			Pasal 20
	(3).		Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),Gubernur dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidak mampuan perusahaan tersebut atas biaya perusahaan.
	(4).		Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ,Gubernur menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum.
	(5).		Persetujuan Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),Gubernur berlaku untuk waktu paling lama 1 tahun”.

		12.	Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 diubah menjadi Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24.
		13.	Sesudah Pasal 24 ditambah Pasal baru yaitu 25 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

			Pasal 25
			Bab II, Bab IV, dan Bab V, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum,serta Keputusan Menteri ini digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan upah minimum”.

			Pasal II
			Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetepkan.

			Ditetapkan di : J A K A R T A
			Pada tanggal : 5 Oktober 2000
			MENTRI
			TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			REPUBLIK INDONESIA
			ttd
			ALHILAL HAMDI

Readers who viewed this page, also viewed:

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 64 TAHUN 2005 – PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PP NO. 14 TH 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 64 TAHUN 2005 TENTANG...
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 1998 – TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN...
PER-01/MEN/1999: UPAH MINIMUM PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-01/MEN/1999 Tentang UPAH MINIMUM...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

PER-01/MEN/1999: UPAH MINIMUM

Chief Editor — Tue, 16 Dec 2008 09:01:40 +0000

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-01/MEN/1999 Tentang UPAH MINIMUM
Menimbang	a.	bahwa dalam rangka upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja,perlu ditetapkan upah minimum dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya;
	b.	bahwa untuk mewujudkan penetapan upah minimum yang lebih realistis sesuai dengan kemampuan perusahaan secara sektoral,maka disamping penetapan Upah Minimum Regioanal juga dilakukan penetapan Upah Minimum Sektoral Regional;
	c.	bahwa sehunngan dengan huruf a dan b,Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/MEN/1997 tentang Upah Minimum Regional, dipandang sudah tidak sesuai lagi,sehingga perlu diadakan penyempurnaan.
	d.	Bahwa untuk itu,perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Mengingat	1	Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Titel 7A pasal 1601.
	2	Undang-undang No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1946 No.12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara No.2 Tahun 1951).
	3	Undang-undang Nomor 3 tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Tahun 1951 Nomor 4 ).
	4	Undang-undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya (Lembaran Negara Nomor 171 Tahun 1957 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2153).
	5	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1961 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No.106 tentang Istirahat Mingguan.
	6	Undang-undang No.14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912).
	7	Undang-undang Nomor 5 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
	8	Undang-undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201).
	9	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3190).
	10	Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1969 tentang Pembentukan Dewan Penelitian Pengupahan Nasional.
	11	Keputusan Presiden RI No. 122/M/Tahun 1995 tentang Kabinet Reformasi Pembangunan.
	12	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per-06/MEN/1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas.
	13	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No Per-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu.
	14	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per-06/MEN/1993 tentang Waktu Kerja 5(lima) Hari Seminggu 8(delapan)Jam Sehari.
	15	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.05/MEN/1998 tentang Pendaftaran Organisasi Pekerja.
Memperhatikan		Surat Dewan Penelitian Pengupahan Nasional No.42/DPPN/1999 tanggal 11 Januari 1999 perihal Saran dan Pertimbangan Penetapan Upah Minimum.

M E M U T U S K A N :
Menetapkan		PERATURAN MENTERI T E N A G A K E R J A TENTANG UPAH MINIMUM

			BAB I
			PENGERTIAN

			PASAL 1
			Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
		1	Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
		2	Upah Minimum Regional Tingkat 1 untuk selanjutnya disebut UMR Tk.1 adalah upah minimum yang berlaku di satu propinsi.
		3	Upah Minimum Regional Tingkat II untuk selanjutnya disebut UMR Tk.II adalah upah minimum yang berlaku di daerah Kabupaten/Kotamadya atau menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau karena kekhususan wilayah tertentu.
		4	Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II untuk selanjutnya disebut UMSR Tk.I adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu propinsi.
		5	Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II untuk selanjutnya disebut UMSR Tk.II adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten/Kotamadya atau menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau karena kekhususan wilayah tertentu.
		6	Sektoral adalah kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI).
		7	Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja para pengusaha dengan menerima upah.
		8	Pengusaha adalah :
		a	Orang perseorangan,persekutuan,atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
		b	Orang perseorangan,persekutuan,atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
		c.	Orang perseorangan,persekutuan,atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagai dimaksud dalam huruf (a)dan(b) yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
		9	Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak milik orang perseorangan,persekutuan atau badan hukum,baik milik swasta maupun milik negara.
		10	Serikat pekerja adalah organisasi pekerja atas dasar lapangan pekerjaan yang bersifat mandiri,demokratis,bebas,dan tanggung jawab yang di bentuk dari,oleh dan untuk pekerja,untuk memperjuangkan hak dan kepentingan kaum pekerja dan keluarganya.
		11	Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan.
		12	Kesepakatan Kerja Bersama adalah kesepakatan hasil perundingan yang di selenggarakan oleh serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja dengan pengusaha atau gabungan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja,untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak.
		13	Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tertulis,baik,untuk waktu tertentu maupun untuk waktu yang tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja,hak dan kewajiban para pihak.
		14	Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

			Pasal 2
			Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang berbentuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan pekerja.

			Pasal 3
			Upah Minimum terdiri dari UMR Tk.1,UMR Tk.II, UMSR,Tk.1 dan UMSR Tk.II.

			BAB II
			DASAR DAN WEWENANG PENETAPAN UPAH MINIMUM

			Pasal 4
		(1).	Menteri menetapkan besarnya upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
		(2).	Dalam satu propinsi ditetapkan UMR Tk.1
		(3).	Selain UMR Tk. 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan UMR Tk.II danatau UMSR Tk.II.
		(4).	Dalam hal di seluruh daerah Kabupaten/Kotamadya dalam satu propinsi sudah ada penetapan UMR Tk.II ,ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),tidak berlaku.
		(5).	Besarnya upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan peninjauan selambat-lambatnya 2(dua) tahun sekali.
		(6).	Ketetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 40(empat puluh) hari sebelum tanggal berlakunya Upah Minimum.

			Pasal 5
			Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ditetapkan:
		a.	UMSR Tk.1 harus lebih besar sekurang-kurangnya 5%(lima persen) dari UMR Tk.1
		b.	UMSR TK.II harus lebih besar sekurang-kurangnya 5%(lima persen) dari UMR Tk.II.

			Pasal 6
		(1).	UMR Tk.1 dan UMR Tk.II ditetapkan dengan mempertimbangkan :
		a.	kebutuhan
		b.	indeks harga konsumen(IHK);
		c.	kemampuan,perkembangan dan kelangsungan perusahaan;
		d.	upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah ;
		e.	kondisi pasar kerja;
		f.	tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita.
		(2)	UMSR Tk.1 dan UMSR Tk.II ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mempertimbangkan kemampuan perusahaan secara sektoral.

			Pasal 7
		(1).	Upah Minimum wajib dibayar dengan upah bulanan kepada pekerja
		(2)	Berdasarkan kesepakatan antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha upah dapat dibayarkan mingguan atau 2 mingguan dengan ketentuan perhitungan upah didasarkan pada upah bulanan .

			BAB III
			TATA CARA PENETAPAN UPAH MINIMUM
			Bagian Kesatu
			Upah Minimum Regional

			Pasal 8
	(1).		Usulan penetapan UMR Tk.1 dan UMR Tk.II dirumusakan oleh Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah.
	(2).		Dalam merumuskan usulan.Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah dapat berkonsultasi dengan organisasi pengusaha,serikat pekerja dan instansi terkait ditingkat daerah.
	(3).		Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setelah memperoleh rekomendasi persetujuan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1.
	(4).		Dalam hal Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 menolak memberikan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) usulan tersebut dikembalikan kepada Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah disertai alasan penolakan untuk dikaji dan diusulkan kembali.
	(5).		Berdasarkan usulan sebagaimana pada ayat (3),Menteri menetapkan upah minimum setelah mendengar saran dan pertimbangan Dewan Penelitian Pengupahan Nasional.
	(6).		Dalam memberikan saran dan pertimbangan,Dewan Penelitian Pengupahan Nasional dapat berkonsultasi dengan organisasi pengusaha,serikat pekerja dan instansi terkait ditingkat nasional.

			Pasal 9
			Menteri dapat menetapkan UMR Tk.I atau UMR Tk.II berbeda dari usulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 setelah mendengarkan saran dan pertimbangan Dewan Penelitian Pengupahan Nasional.
			Bagian Kedua
			Upah Minimum Sektoral Regional

			Pasal 10
	(1).		Untuk menetapkan UMSR Tk.I dan atau UMSR Tk.II,Komisi Penelitian Pengupahan dan jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah,mengadakan penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai:
		(a).	homogeneitas perusahaan;
		(b).	jumlah perusahaan;
		(c).	jumlah tenaga kerja;
		(d).	devisa yang dihasilkan;
		(e).	nilai tambah yang dihasilkan;
		(f).	kemampuan perusahaan;
		(g).	asosiasi perusahaan;
		(h).	seikat pekerja terkait;
	(2).		Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah menentukan sector dan sub sector unggulan yang selanjutnya disampaikan kepada masing-masing asosiasi perusahaan dan serikat pekerja.

			Pasal 11
	(1).		Usulan penetapan UMSR Tk.I dan UMSR Tk.II dirundingkan dan disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja.
	(2).		Dalam hal sektor atau sub sektor belum mempunyai asosiasi perusahaan di sektor atau sub sektor yang bersangkutan bersama APINDO dengan serikat pekerja terkait.
	(3).		Dalam hal sektor atau sub sektor belum mempunyai asosiasi perusahaan dan serikat pekerja,perundingan dan kesepakatan UMSR Tk.I dan atau UMSR Tk.II dilakukan oleh APINDO dengan gabungan serikat pekerja yang terkait dengan sektor atau sub sektor.
	(4).		Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3)dimintakan rekomendasi kepada Gubernur melalui Komisi Penelitian pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah.
	(5).		Kesepakatan yang telah memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , disampaikan kepada Menteri melalui Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat untuk penetapan UMSR Tk.I dan atau UMSR Tk.II .

			Pasal 12
			Asosiasi perusahaan dan serikat pekerja di luar sektor atau sub sektor yang telah ditentukan oleh Komisi dapat mengajukan usulan penetapan UMSR Tk.I atau UMSR Tk.II.

			BAB IV
			PELAKSANAAN KETETAPAN UPAH MINIMUM

			Pasal 13
	(1).		Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMR Tk.I atau UMR Tk.II atau UMSR Tk.I atau UMSR Tk.II.
	(2).		Dalam hal di daerah sudah ada penetapan UMR Tk.II perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMR Tk.II.
	(3).		Dalam hal di suatu sektor uasaha telah ada penetapan UMSR Tk. II dan atau UMSR Tk.II perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMSR Tk.I atau UMSR Tk.II tersebut.

			Pasal 14
	(1).		Bagi pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap dan dalam masa percobaan,upah diberikan oleh pengusaha serendah-rendahnya sebesar upah minimum.
	(2).		Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1(satun) tatun.
	(3).		Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1(satu) tahun,dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha.

			Pasal 15
	(1).		Bagi pekerja dengan sistim kerja borongan atau berdasarkan satuan hasil yang dilaksanakan 1 (satu) bulan atau lebih,upah rata-rata sebulan serendah-rendahnya sebesar Upah Minimum di perusahaan yang bersangkutan.
	(2).		Upah pekerja harian lepas,ditetapkan secara upah bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari:
		a.	bagi perusahaan dengan sistim waktu kerja 6(enam) hari dalam seminggu,upah bulanan dibagi 25(dua puluh lima).
		b.	bagi perusahaan dengan sistim waktu kerja 5(lima) hari dalam seminggu,upah bulanan dibagi 21 (dua puluh satu ).

			Pasal 16
	(1).		Bagi perusahaan yang mencakup lebih dari satu sektor atau sub sektor,maka upah yang di berlakukan sesuai dengan UMSR Tk.I atau UMSR Tk.II.
	(2).		Dalam hal satu perusahan mencakup beberapa saktor atau sub sektor yang satu lebih belum ada penetapan UMSR Tk.I dan atau UMSR Tk.II untuk sektor tersebut diberlakukan UMSR Tk.I atau UMSR Tk.II tertinggi diperusahaan yang bersangkutan.
	(3).		Dalam hal perusahaan untuk menjalankan usahanya memerlukan pekerjaan jasa penunjang yang belum terdapat penetapan UMSR Tk.I atau UMSR Tk.II tertinggi di perusahaan yang bersangkutan.

			Pasal 17
			Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku,pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

			Pasal 18
			Peninjauan besarnya upah bagi pekerja yang telah menerima upah lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku,dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja .Peraturan Perusahaan,atau Kesepakatan Kerja Bersama.
			Pasal 19
	(1).		Dengan kenaikan upah minimum,para pekerja harus memelihara prestasi kerja sehingga tidak lebih rendah dari prestasi kerja sehingga tidak lebih rendah dari prestasi kerja sebelum kenaikan upah.
	(2).		Ukuran prestasi kerja untuk masing-masing perusahaan dirumuskan bersama oleh pengusaha dan pekerja atau Lembaga Kerjasama Bipartit perusahaan yang bersangkutan.
	(3).		Dalam hal tingkat prestasi kerja tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2),pengusaha dapat mengambil tindakan kepada pekerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,Perjanjian Kerja,Peraturan Perusahaan,atau Kesepakatan Kerja Bersama.

			BAB V
			TATA CARA PENANGGUHAN

			Pasal 20
	(1).		Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum.
	(2).		Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

			Pasal 21
	(1).		Permohonan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) didasarkan atas kesepakatan tertulis antara serikat pekerja yang terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja dan didukung oleh mayoritas pekerja di perusahaan yang bersangkutan dengan pengusaha,atau kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja yang mewakili lebih dari 50% pekerja penerima upah minimum bagi perusahaan yang belum ada serikat pekerja,disertai dengan:
		a.	salinan kesepakatan bersama;
		b.	salinan akte pendirian perusahaan;
		c.	laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca,perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2(dua) tahun terakhir;
		d.	perkembangan produksi dan pemasaran selama 2(dua) tahun terakhir;
		e.	data upah menurut jabatan pekerja;
		f.	jumlah pekerja seluruhnya dan jumlah pekerja yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum;
		g.	surat pernyataan kesediaan perusahaan untuk melaksanakan upah minimum yang baru setelah berakhirnya waktu penangguhan.
	(2).		Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 91 Menteri atau Pejabat yang ditunjuk,dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidak mampuan perusahaan tersebut atas biaya perusahan.
	(3).		Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b,huruf c dan ayat 2 tidak diwajibkan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja sampai dengan 100(seratus) orang.
	(4).		Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Menteri atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan penolakkan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum.
	(5).		Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 adalah:
		a.	Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan untuk perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 500 (lima ratus) orang atau lebih.
		b.	Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat untuk perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja 101 (sertaus satu) sampai dengan 500(lima ratus) orang;
		c.	Kantor Departemen Tenaga Kerja/Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat untuk perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sampai dengan 100(seratus) orang.
	(6).		Persetujuan penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5),berlaku untuk waktu paling lama 1(satu) tahun.

			Pasal 22
	(1).		Persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) diberikan kepada pengusaha dalam bentuk:
		a.	membayar upah terendah,tetap sesuai ketetapan upah minimum yang lama atau
		b.	membayar lebih rendah dari upah minimum yang baru atau
		c.	menangguhkan pembayaran upah minimum yang baru secara bertahap
	(2).		Besarnya UMSR Tk.I dan atau UMSR Tk.II,selama penangguhan tidak boleh lebih rendah dari UMR Tk.I atau Tk.II yang berlaku.
	(3).		Bagi perusahaan yang diberikan penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan (2),pengusaha tidak diwajibkan membayar kekurangan upah selama jangka waktu pelaksanaan penangguhan upah minimum.

			Pasal 23
	(1).		Permohonan penangguhan upah minimum diajukan oleh pengusaha paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya ketetapkan upah minimum.
	(2).		Penolakan atau persetujuan atas permohonan penangguhan yang diajukan oleh pengusaha,diberikan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan terhitung sejak diterima secara lengkap permohonan penangguhan upah minimum.
	(3).		Apabila waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) telah terlampaui dan belum ada keputusan dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) dan(5),permohonan penangguhan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dianggap telah disetujui.
	(4).		Selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian perusahaan yang bersangkutan dapat membayar upah yang biasa diterima pekerja.
	(5).		Dalam hal permohonan penanggulangan ditolak,upah yang diberikan pengusaha kepada pekerja serendah-rendahnya sama dengan upah minimum yang berlaku terhitunh tanggal berlakunya ketentuan upah minimum yang baru.

			BAB VI
			ATURAN PERALIHAN

			Pasal 24
			Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini,rekomendasi Gubernur yang belum sesuai dengan ketentuan pasal 5 tetap berlaku untuk penetapan UMSR Tk.I dan atau UMSR Tk.II tahun 1999.

			BAB VII
			KETENTUAN SANKSI

			Pasal 25
	(1).		Berdasarkan pasal 17 undang-undang No.14 tahun 1969 pengusaha yang melanggar ketentuan pasal 7 dan pasal 13 atau tidak memenuhi pasal 14 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.100.000;(seratus ribu rupiah).
	(2).		Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),hakim dapat menjatuhkan putusan membayar upah pekerja.

			BAB VIII
			P E N U T U P

			Pasal 26
			Selain dari pegawai penyidik pada umumnya,pegawai pengawas perburuhan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.3 tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 No.23 berwenang melakukan pengawasan dan penyidaikan atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

			Pasal 27
			Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini,maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.03/Men/1997 tentang Upah Minimum Regional,dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep.16/BW/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upah minimum Regional bagi Perusahaan Padat Karya tertentu dan Perusahaan Kecil dinyatakan tidak berlaku lagi.

			Pasal 28
			Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
			Ditetapkan di : J A K A R T A
			Pada tanggal :12 Januari 1999
			MENTERI TENAGA KERJA
			REPUBLIK INDONESIA
			ttd
			FAHMI IDRIS

Readers who viewed this page, also viewed:

KEP. 231/MEN/2003 – TATA CARA PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...
KEP. 49/MEN/2004 – KETENTUAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...
KEP. 232/MEN/2003 – AKIBAT HUKUM MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

SKB 4 Menteri: PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL

Chief Editor — Tue, 09 Dec 2008 10:56:41 +0000

PERATURAN BERSAMA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PERINDUSTRIAN, DAN MENTERI PERDAGANGAN.

NOMOR : PER.16/MEN/IX/2008

NOMOR : 49/2008

NOMOR : 922.1/M-IND/10/2008

NOMOR : 39/M-DAG/PER/10/2008

TENTANG

PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PERINDUSTRIAN, DAN MENTERI PERDAGANGAN.

Menimbang	:	a.	Bahwa krisis keuangan global yang dihadapi bebagai Negara akhir-akhir ini juga berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, sehingga akan berdampak negative terhadap perkembangan dunia usaha dan ketenagakerjaan ;

		b.	Bahwa untuk mengantisipasi dampak negative dari krisis keuangan global, perlu diambil langkah-langkah konkrit untuk memelihara pertumbuhan perekonomian melalui pengaturan berbagai kebijakan yang menjamin ketenangan berusaha ketenangan bekerja ;

		c.	Bahwa untuk tetap terjaganya kelangsungan usaha, maka kebijakan penetapan upah diarahkan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan perusahaan, dengan tetap memperhatikan kehidupan pekerja/buruh beserta keluarganya ;

		d.	Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu ditetapkan peraturan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan.

Mengingat	:	1.	Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4279) ;

		2.	Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

		3.	Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3274) ;

		4.	Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3214) ;
		5.	Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4866).

			MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN BERSAMA MENTERI MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI , MENTERI PERINDUSTRIAN DAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL.

	Pasal 1

	Dalam menghadapi dampak krisis perekonomian global, Pemerintah melakukan berbagai upaya agar ketenangan berusaha dan bekerja tidak terganggu.

	Pasal 2

	Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

	(a).	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan .

		-	Konsolidasi unsur pekerja/buruh dan pengusaha melalui forum LKS Tripartit Nasional dan Daerah serta Dewan Pengupahan Nasional dan Daerah agar merumuskan rekomendasi penetapan Upah Minimum yang mendukung kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja dengan senantiasa memperhatikan kemampuan dunia usaha khususnya usaha padat karya dan pertumbuhan ekonomi nasional ;

		-	Upaya mendorong komunikasi Bipartit yang efektif antar unsur pekerja/buruh dan pengusaha di perusahaan ;

		-	Upaya meningkatkan efektivitas mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara cepat dan berkeadilan serta pencegahan terjadinya pemutusan hubungan kerja ;

	(b).	Menteri Dalam Negeri melakukan :

		-	Upaya agar Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menetapkan segala kebijakan ketenagakerjaan di wilayah mendukung kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja, termasuk meningkatkan komunikasi yang efektif dalam Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah, dan Dewan Pengupahan Daerah ;

		-	Upaya agar Gubernur dalam menetapkan Upah minimum dan segala kebijakan ketenagakerjaan di wilayahnya mendukung kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja dengabn senantiasa memperhatikan kemapuan dunia usaha khususnya usaha padat karya dan pertumbuhann ekonomi nasional ;

		-	Upaya agar Gubernur dan Bupati/Walikota mengoptimalkan peran, fungsi dan pelaksanaan tugas pejabat fungsional ketenagakerjaan dan lembaga – lembaga ketenagakerjaan lainnya.


	(c).	Menteri Perindustrian melakukan :

		-	Mendorong efisiensi proses produksi, optimalisasi kapasitas produksi dan daya saing produk industri ;

		-	Menyusun kebijakan penggunaan produksi dalam negeri dan melaksanakan monitoring pelaksanaannya.

	(d).	Menteri Perdagangan melakukan :

		-	Upaya peningkatan pencegahan dan penangkalan penyeludupan barang – barang dari luar negeri ;

		-	Memperkuat pasar dalam negeri dan promosi penggunaan produk dalam negeri ;

		-	Mendorong ekspor hasil industri padat karya.

	Pasal 3

	Gubernur dalam menetapkan upah minimum mengupayakan agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.

	Pasal 4

	Tindak lanjut Peraturan Bersama ini dilakukan oleh masing – masing Menteri.

	Pasal 5

	Peraturan Bersama ini mulai berlaku sejak ditetapkan.


			Ditetapkan di Jakarta
			Pada tanggal 22 Oktober 2008
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, ttd ERMAN SUPARNO			MENTERI DALAM NEGERI, , ttd H. MARDIYANTO


MENTERI PERINDUSTRIAN, ttd FAHMI IDRIS			MENTERI PERDAGANGAN ttd MARI ELKA PANGESTU

AKHIRNYA SKB ITU DIREVISI

Demo yang digelar kalangan buruh diberbagai daerah agar pemerintah lebih bijaksana dalam menetapkan setiap kebijakan yang dikeluarkan (dalam hal ini SKB 4 menteri) ternyata sampai ke telinga presiden juga. Usai sidang kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (27/11) pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Soeparno akhirnya merevisi SKB 4 menteri yang menimbulkan gejolak di kalangan buruh dari Medan di ujung barat sana sampai Sidoarjo di ujung timur pulau Jawa sini.

Revisi yang dilakukan kali ini hanya untuk pasal 3 dan inilah revisi SKB 4 menteri itu.

Pasal 3 pada SKB 4 menteri yang sebelumnya berbunyi,

“Gubernur dalam menetapkan upah minimum diupayakan tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.”

Akhirnya diganti menjadi,

“Gubernur dalam menetapkan upah minimum diupayakan memperhatikan tingkat inflasi di masing-masing Daerah.”

Ketentuan itu berlaku semenjak diumumkan pemerintah 27 November 2008.

Readers who viewed this page, also viewed:

KEP. 223/MEN/2003 – JABATAN-JABATAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR KOMPENSASI KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP....
KEP. 227/MEN/2003 – TATA CARA PENETAPAN STANDARD KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...
KEP. 230/MEN/2003 – GOLONGAN DAN JABATAN TERTENTU YANG DAPAT DIPUNGUT BIAYA PENEMPATAN TENAGA KERJA KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 64 TAHUN 2005 – PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PP NO. 14 TH 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Chief Editor — Thu, 20 Nov 2008 09:26:29 +0000

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 64 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

bahwa besarnya santunan kematian dan biaya pemakaman bagi pekerja/buruh yang meninggal dunia sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan keluarga pekerja/buruh yang ditinggalkan;
bahwa besarnya biaya pengobatan dan perawatan untuk satu peristiwa kecelakaan bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakan kerja sudah tidak sesuai lagi;
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu mengubah ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2002, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah dan menambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)	Jaminan kematian dibayar sekaligus kepada janda atau duda atau anak, yang meliputi :
	a.	santunan kematian diberikan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
	b.	santunan berkala sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan selama 24 (dua puluh empat) bulan;
	c.	biaya pemakaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
(2)		Dalam hal janda atau duda atau anak tidak ada, maka jaminan kematian dibayar sekaligus kepada keturunan sedarah yang ada dari tenaga kerja, menurut garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas dihitung sampai derajat kedua
(3)		Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai keturunan sedarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka jaminan kematian dibayarkan sekaligus kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya.
(4)		Dalam hal tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha atau pihak lain guna pengurusan pemakaman.
(5)		Dalam hal magang atau murid, dan mereka yang memborong pekerjaan, serta narapidana meninggal dunia bukan karena akibat kecelakaan kerja, maka keluarga yang ditinggalkan tidak berhak atas jaminan kematian.

2. Ketentuan pada Lampiran II Romawi I huruf A angka 2 butir b. b2, angka 3 butir b dan c dan huruf B serta Romawi II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut :

LAMPIRAN II

I.	BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA
	A.	Santunan
		1.	Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) 4 bulan pertama 100% upah sebulan, 4 bulan kedua 75% x upah sebulan dan bulan seterusnya 50% x upah sebulan.
		2.	Santunan cacat :
			a.	santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya % sesuai tabel x 70 bulan upah;
			b.	santunan cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah :
				b.1.	santunan sekaligus sebesar 70% x 70 bulan upah;
				b.2.	santunan berkala sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan;
			c.	santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya santunan adalah : % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 70 bulan upah.
		3.	Santunan kematian dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah :
			a.	santunan sekaligus sebesar 60% x 70 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar santunan kematian;
			b.	santunan berkala sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan;
			c.	biaya pemakaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
	B.	Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan :
		1.	dokter;
		2.	obat;
		3.	operasi;
		4.	rontgen, laboratorium;
		5.	perawatan Puskesmas, Rumah Sakit Umum Kelas I;
		6.	gigi;
		7.	mata;
		8.	jasa tabib/sinshe/tradisional yang telah mendapatkan ijin resmi dari instansi yang berwenang. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk satu peristiwa kecelakaan tersebut pada BI sampai dengan B8 dibayarkan maksimum Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
	C.	Biaya rehabilitasi harga berupa penggantian pembelian alat bantu (orthose) dan atau alat pengganti (prothese) diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Profesor Dokter Suharso Surakarta dan ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut.
	D.	Penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Besarnya santunan dan biaya pengobatan/perawatan sama dengan A dan B.
	E.	Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari tempat kejadian kecelakaan kerja ke rumah sakit diberikan penggantian biaya sebagai berikut :
		1.	Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan darat/sungai maksimum sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
		2.	Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
		3.	Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

II.. TABEL PERSENTASE SANTUNAN TUNJANGAN CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT-CACAT LAINNYA

MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN	% x UPAH
Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah	40
Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah	35
Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah	35
Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah	30
Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah	32
Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah	28
Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah	70
Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah	35
Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	50
Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	25
Kedua belah mata	70
Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat	35
Pendengaran pada kedua belah telinga	40
Pendengaran pada sebelah telinga	20
Ibu jari tangan kanan	15
Ibu jari tangan kiri	12
Telunjuk tangan kanan	9
Telunjuk tangan kiri	7
Salah satu jari lain tangan kanan	4
Salah satu jari lain tangan kiri	3
Ruas pertama telunjuk kanan	4,5
Ruas pertama telunjuk kiri	3,5
Ruas pertama jari lain tangan kanan	2
Ruas pertama jari lain tangan kiri	1,5
Salah satu ibu jari kaki	5
Salah satu jari telunjuk kaki	3
Salah satu jari kaki lain	2

CACAT-CACAT LAINNYA	% x UPAH

Terkelupasnya kulit kepala	10 – 30
Impotensi	30
Kaki memendek sebelah
kurang dari 5 cm	10
5 – 7,5 cm	20
7,5 cm atau lebih	30
Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel	6
Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel	3
Kehilangan daun telinga sebelah	5
Kehilangan kedua belah daun telinga	10
Cacat hilangnya cuping hidung	30
Perforasi sekat rongga hidung	15
Kehilangan daya penciuman	10
Hilangnya kemampuan kerja fisik
51% – 70%	40
25% – 50%	20
10% – 25%	5
Hilangnya kemampuan kerja mental tetap	70
Kehilangan sebagian fungsi penglihatan 10%, Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan : (3 x % ef.peng.terbaik)+% ef.peng.terburuk	7
Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%	7
Kehilangan penglihatan warna	10
Setiap kehilangan pandang 10%	7

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 22 Desember 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal : 22 Desember 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
AD INTERIM
ttd
YUSRIL IHZA MAHENDRA

————————————————————————-

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993

TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

I. UMUM

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan program perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya, oleh karena itu perlu selalu diupayakan peningkatan jaminan sesuai perkembangan keadaan.

Tenaga kerja yang meninggal dunia atau mengalami cacat total atau cacat sebagian mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya penghasilan yang sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi tenaga kerja dan keluarganya. Sehubungan dengan hal itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja memberikan kepastian perlindungan melalui jaminan kematian dan cacat total atau cacat sebagian sebagai upaya meringankan beban tenaga kerja dan atau keluarga dalam bentuk santunan kematian, biaya pemakaman, santunan kematian karena kecelakaan kerja, santunan cacat total dan cacat sebagian karena kecelakaan kerja.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan ketersediaannya dana Badan Penyelenggara, maka besarnya jumlah santunan kematian, biaya pemakaman, santunan kematian karena kecelakaan kerja, santunan cacat total dan cacat sebagian karena hilangnya kemampuan kerja fisik yang telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 perlu diubah.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu untuk mengubah ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Lampiran II Romawi I huruf A angka 2 butir b.b2, angka 3 butir b dan c dan huruf B serta Romawi II Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002, dengan Peraturan Pemerintah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4528

Readers who viewed this page, also viewed:

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 1998 – TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN...
Peraturan Pemerintah No.14 th. 1993 – PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN...
PERPEPU NOMOR 1 TAHUN 2005 – PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2005...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.