Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model teoretis tentang negosiasi antara wakil pekerja dan wakil manajemen dalam menghasilkan persetujuan bersama. Selain itu juga, untuk mengetahui pengaruh variabel sosial, variabel psikologis, serta variabel eksternal terhadap tercapainya persetujuan bersama. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh norma perundingan masing-masing wakil perunding terhadap tercapainya persetujuan bersama.

Berdasar acuan dari Douglas dan Walton, bahwa perunding dari suatu organisasi sebagai individu merupakan subyek yang dapat dipengaruhi oleh anggota kelompoknya, dan sebagai wakil kelompok juga dipengaruhi oleh mitra rundingnya, disamping itu juga dapat dipengaruhi oleh intervensi dari pihak ketiga. Dari acuan tersebut, diajukan model negosiasi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara wakil pekerja dan wakil manajemen (Model I). Model ini diajukan dan diuji dengan model negosiasi yang digunakan oleh Pegawai Departemen Tenaga Kerja sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan industrial di sektor industri (Model II).

Penelitian dilakukan di DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Pemilihan kedua daerah tersebut didasarkan pada data bahwa kasus pemogokan terbanyak di Indonesia ada pada kedua daerah tersebut, disamping Provinsi Jawa Timur.

Sampel penelitian ini adalah kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial di sektor industri pengolahan yang telah terdaftar dan terdokumentasikan sejak tahun 1989 sampai dengan akhir tahun 1994. Sampel terdiri dari 140 kasus perselisihan, dengan perincian; 38 kasus perselisihan Industrial di DKI Jakarta, dan 102 kasus perselisihan untuk Provinsi Jawa Barat.

Data variabel-variabel penelitian diperoleh dari dokumen hasil pemerantaraan yang tersedia di Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat. Di samping itu dilakukan observasi dan wawancara untuk melengkapi dan melakukan validasi silang terhadap kesahihan data yang diperoleh.

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, dilakukan analisis dengan teknik LISREL (Linear Structural Relations) dan Chi-kuadrat ( x2 ). LISREL digunakan untuk menguji kesesuaian model teoritik yang diajukan dengan data, serta pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya dalam menghasilkan persetujuan bersama. Selanjutnya Chi-kuadrat digunakan untuk melihat perbedaan tercapainya persetujuan bersama ditinjau dari norma perundingan masing-masing wakil perunding. Analisis kualitatif dilakukan untuk memberikan gambaran lebih jauh situasi yang nyata dalam proses negosiasi antara wakil pekerja dan wakil manajemen dengan bantuan mediator.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Model negosiasi alternatif pertama (perampingan dari model I) lebih sesuai untuk menjelaskan data, dibandingkan dengan model negosiasi alternatif kedua (perampingan dari model II);
2. mediator sangat berperan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara pihak pekerja dan pihak pengusaha;
3. Variabel sosial dan vanabel psikologis berpengaruh terhadap tercapainya persetujuan bersama antara wakil pekerja dan wakil manajemen; dan
4. norma perundingan dari masing-masing wakil perunding yang bersifat kooperatif akan menghasilkan persetujuan bersama lebih banyak dibandingkan dengan norma perundingan dari masing-masing wakil perunding yang bersifat kompetitif.

Dari hasil penelitian, disarankan perlunya

1. Peningkatan kemampuan masing-masing negosiator, baik dari pihak wakil pekerja maupun pihak wakil manajemen.
2. Perlu dilakukan empowerment secara struktural terhadap komposisi Bipartit dan Tripartit untuk memecahkan masalah ketenagakerjaan yang sering terjadi di sektor industri.

Sumber:

Link: http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/abstrak.jsp?id=74580&lokasi=lokal

Kata Kunci Pencarian: abstrak: manajemen sumber daya manusia

Related posts:

1. KEP. 224/MEN/2003 – KEWAJIBAN PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/BURUH PEREMPUAN ANTARA PUKUL 23.00 SAMPAI DENGAN 07.00 KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...
2. KEP.15A/MEN/1994: PETUNJUK PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI TINGKAT PERUSAHAAN DAN PEMERANTARAAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NO.KEP.15A/MEN/1994 TENTANG PETUNJUK PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN...
3. KEP- 201/MEN/2001: KETERWAKILAN DALAM KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP-201/MEN/2001...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

NOMOR : KEP.12/DPHI/IV/2005

TENTANG

MEKANISME DAN WAKTU PELAKSANAAN PENDATAAN DAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Menimbang :

a.       bahwa untuk memperoleh data keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh secara lengkap dan akurat, maka perlu dilakukan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

b.      bahwa sebagaimana diamanatkan pada pasal 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.06/MEN/IV/2005 tanggal 8 April 2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh perlu ditetapkan mekanisme dan waktu pelaksanaan pendataan dan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial.

Mengingat :

1.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

2.      Undang-Undang     Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3.      Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu.

4.      Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;

5.      Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.06/MEN/IV/2005 tanggal 8 April 2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANINSME DAN WAKTU PELAKSANAAN PENDATAAN DAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH.

Pasal 1.

Ruang lingkup, mekanisme dan waktu pendataan dan verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam keputusan ini adalah untuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan yang telah tercatat pada Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

Pasal 2

(1)     Mekanisme pendataan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a.       Instansi yang bertanggung jawab Dibidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota menyampaikan surat permintaan data keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada pimpinan perusahaan dan pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada Instansi yang Bertanggung jawab Dibidang Ketenagakerjaan untuk meminta data keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mutakhir;

b.      Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pimpinan perusahaan bersama pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyampaikan hasil pendataan keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Instansi yang Bertanggung jawab Dibidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;

c.       Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, oleh Instansi yang Bertanggung jawab Dibidang Ketenagakerjaan disusun dan dibuat rekapitulasi data keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berada di Kabupaten/Kota menurut afiliasi Federasi/Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lampiran II pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.06/MEN/IV/2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, selanjutnya disebut Permenakertrans Nomor : PER.06/MEN/IV/2005);

d.      Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, oleh Instansi yang Bertanggung jawab Dibidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Instansi yang Bertanggung jawab Dibidang Ketenagakerjaan Provinsi menurut afiliasi Federasi/Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lampiran III pada Permenakertrans Nomor : PER.06/MEN/IV/2005);

e.       Setelah menerima hasil rekapitulasi dari seluruh Kabupaten/Kota, Instansi yang Bertanggung jawab Dibidang Ketenagakerjaan Provinsi, menyusun rekapitulasi data keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

(2)     Dalam hal mekanisme pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan jumlah anggota yang tidak disepakati oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ada di perusahaan harus dilakukan verifikasi dengan tahapan sebagai berikut :

a.       Instansi yang Bertanggung jawab Dibidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota menunjuk petugas untuk menyaksikan pelaksanaan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada perusahaan yang bersangkutan;

b.      Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, berkoordinasi dengan pimpinan perusahaan dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk bersama-sama melakukan kegiatan verifikasi sesuai dengan Pasal 6 Permenakertrans Nomor ER.06/MEN/IV/2005 tanggal 8 April 2005;

c.       Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, oleh Instansi yang Bertanggung jawab Dibidang Ketenagakerjaan dibuat rekapitulasi data keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berada di Kabupaten/Kota;

d.      Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, oleh Instansi yang Bertanggung jawab Dibidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Instansi yang Bertanggung jawab Dibidang Ketenagakerjaan Provinsi;

e.       Instansi yang Bertanggung jawab Dibidang Ketenagakerjaan Provinsi, setelah menerima hasil rekapitulasi dari seluruh Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi data Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.

(3)     a. Verifikasi di perusahaan dilakukan dan dibuktikan dengan menunjukkan kartu anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bersangkutan;

b. Apabila anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh belum memiliki kartu anggota sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pekerja/buruh baik perorangan maupun kolektif wajib membuat surat pernyataan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan.

Pasal 3

Pelaksanaan pendataan dan verifikasi menggunakan tabel dan atau formulir isian sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) dan (6) dan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.06/MEN/IV/2005 tanggal 8 April 2005.

Pasal 4

Pendataan dan verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dilaksanakan selama 45 hari kerja.

Pasal 5

(1)     Pelaksanaan seluruh kegiatan dilakukan sesuai tahapan sebagai berikut : Pendataan dan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tingkat perusahaan, rekapitulasi hasil pendataan dan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tingkat Kabupaten/Kota, rekapitulasi hasil pendataan dan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tingkat Provinsi, dilaksanakan sedemikian rupa sehingga hasil rekapitulasi tingkat Provinsi sudah diterima di Pusat Cq. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial selambat-lambatnya tanggal 17 Juni 2005;

(2)     Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud butir (1) dapat menggunakan fax nomor (021)5203607/5269353 atau melalui Pos Kilat khusus.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 April 2005

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

MUZNI TAMBUSAI

.

.

.

.

LAMPIRAN I

SURAT PERNYATAAN

KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH (PERORANGAN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Umur Jenis:

Kelamin :

Perusahaan:

Divisi/Unit:

Menyatakan bahwa saya adalah anggota/bukan anggota *) Pekerja/Serikat Serikat Buruh…………………………….. di perusahaan …………………………………….

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

.

.

………………………..,………………..200

Yang membuat pernyataan

.

.

.

( ……………………………..)

*) coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN II

SURAT PERNYATAAN DATA KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

DI PERUSAHAAN ………………………….

(KOLEKTIF)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama:                                              Ketua SP/SB ………….

2. Nama:                                              Ketua SP/SB ………….

3. Nama:                                              Ketua SP/SB ………….

4. dst

Dengan ini kami masing-masing untuk dan atas nama Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan menyatakan bahwa jumlah dan nama-nama pekerja yang tercantum dalam lampiran Surat Pernyataan ini sebagai anggota Serikat Pekerja/serikat Buruh kami.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tidak ada sangkalan dari pihak manapun.

…………………………..,……………………………..200

LAMPIRAN III

Lampiran Surat             Pernyataan       Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Perusahaan                                        :………………………………

Serikat Pekerja/Serikat Buruh   : ………………………………

Related posts:

1. PER.06/MEN/IV/2005 – PEDOMAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...
2. KEP.16/MEN/2001 – TATA CARA PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...
3. KEP.187/MEN IX/2004 – IURAN ANGGOTA SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP.187/MEN...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP.16/MEN/2001

TENTANG

TATA CARA PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG :

a.       bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, perlu ditetapkan Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

b.      bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

MENGINGAT :

1.      Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 Tahun 1949 mengenai Berlakunya Dasar-dasar dari pada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1050;

2.      Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);

3.      Keputusan Presiden Republik         Indonesia Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/ SERIKAT BURUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.      Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

2.      Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan.

3.      Serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan.

4.      Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh.

5.      Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh.

BAB II

PEMBERITAHUAN

Pasal 2

1.      Serikat       pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah dibentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota berdasarkan domisili, untuk dicatat.

2.      Pemberitahuan secara tertulis          sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :

a.       daftar nama anggota pembentuk;

b.      anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

c.       susunan dan nama pengurus;

3.      Dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya harus memuat :

a.       nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh;

b.      dasar negara, asas dan tujuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

c.       tanggal pendirian;

d.      tempat kedudukan;

e.       persyaratan menjadi anggota dan persyaratan pemberhetiannya;

f.        hak dan kewajiban anggota;

g.       persyaratan menjadi pengurus dan persyaratan pemberhetiannya;

h.       hak dan kewajiban pengurus;

i.         sumber, tata cara penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan;

j.        ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga;

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan Menteri ini.

BAB III

PENCATATAN

Pasal 3

1.      Instansi       yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan atau menangguhkan pencatatan.

2.      Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam buku pencatatan.

3.      Buku pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurangkurangnya memuat:

a.       nama dan alamat serikat pekerja/serikat buruh;

b.      nama anggota pembentuk;

c.       susunan dan nama pengurus;

d.      tanggal pembuatan dan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga;

e.       nomor bukti pencatatan;

f.        tanggal pencatatan;

Tanggal pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dilakukan selambat-lambatnya 21 (duapuluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri ini.

Pasal 4

1.      Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri ini instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat menangguhkan pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan dengan memberitahukan kelengkapan yang harus dipenuhi, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan Menteri ini.

2.      Apabila      setelah lewat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh belum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri ini, maka berkas pemberitahuan dikembalikan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Keputusan Menteri ini.

Pasal 5

Pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh setelah menerima nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatan organisasinya.

Pasal 6

1.      Dalam hal terjadi perpindahan domisili, pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus memberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dimana serikat pekerja/serikat buruh tercatat dan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota di domisili baru dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran V Keputusan Menteri ini.

2.      Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dimana serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh tercatat sebelumnya, setelah menerima pemberitahuan pemindahan domisili harus menghapus nomor bukti pencatatan serikat pekerja/seikat buuruh tersebut.

3.      Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota domisili serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang baru, setelah menerima pemberitahuan pemindahan domisili harus mencatat permohonan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh tersebut dan memberikan nomor bukti pencatatan.

Pasal 7

1.      Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, pengurus harus memberitahukan secara tertulis mengenai pasal-pasal perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan dilampiri anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang baru, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Keputusan Menteri ini.

2.      Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mencatat perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh dalam buku pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri ini.

Pasal 8

1.      Dalam hal pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh menerima bantuan keuangan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 untuk kegiatan organisasi, maka pengurus harus memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sesuai dengan domisili organisasinya sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari setelah bantuan tersebut diterima, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Keputusan Menteri ini.

2.      Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagekerjaan kabupaten/kota setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus membuat tanda bukti pemberitahuan bantuan keuangan dari luar negeri dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Keputusan Menteri ini.

Pasal 9

1.      Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan b Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000, pengurus memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Keputusan Menteri ini.

2.      Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dinyatakan bubar dengan keputusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000, maka setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, instansi pemerintah selaku penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Keputusan Menteri ini.

3.      Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau (2) di atas segera mencabut nomor bukti pencatatan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran X Keputusan Menteri ini.

Pasal 10

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota harus melaporkan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kegiatan pencatatan yang diatur dalam Keputusan Menteri ini secara berkala dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Keputusan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

1.      Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memberitahukan atau telah terdaftar berdasarkan Permenaker No.Per.05/Men/1998 atau Kepmenaker No.Kep.201/Men/1999, memberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dan diberi nomor bukti pencatatan baru selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri ini.

2.      Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 mulai berlaku, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah membertahukan atau telah terdaftar berdasarkan Permenaker No.Per.05/Men/1998 atau Kepmenaker No.Kep.201/Men/1999 tidak memberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sesuai dengan Keputusan Menteri ini, dianggap tidak mempunyai nomor bukti pencatatan.

BAB V

P E N U T U P

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.1/Perat. Tahun 1969 tentang Bantuan Luar Negeri bagi Organisasi Buruh/Pekerja/Karyawan di Indonesia, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.201/MEN/1999 tentang Organisasi Pekerja dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.202/MEN/1999 tentang Bentuk-bentuk Formulir Pendaftaran Organisasi Pekerja dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Februari 2001

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

ALHILAL HAMDI

.

.

Related posts:

1. KEP.187/MEN IX/2004 – IURAN ANGGOTA SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP.187/MEN...
2. PER.06/MEN/IV/2005 – PEDOMAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...
3. KEP.101/MEN/VI/2004 – Tentang TATA CARA PERIJINAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KEP.187/MEN IX/2004

TENTANG

IURAN ANGGOTA SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

1.      bahwa untuk mendorong peningkatan fungsi dan peran serikat pekerja/serikat buruh, perlu dukungan dana yang antara lain berasal dari iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh.

2.      bahwa agar dana yang berasal dari iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dihimpun dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien, perlu pedoman tata cara pemungutan, pemanfaatan dan pendistribusian iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh dengan Keputusan Menteri.

Mengingat:

1.      Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989).

2.      Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

3.      Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

Memperhatikan:

Hasil Pembahasan Sidang Sekretariat Lembaga Kerjasama Triparti Nasional tanggal 16 September 2004.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG IURAN ANGGOTA SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.      Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

2.      Serikat pekerja/Serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

3.      3    Federasi           Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh.

4.      Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/buruh

5.      Pengusaha :

1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

6.      Iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh adalah dana yang dihimpun dari upah anggota masing-masing serikat pekerja/serikat buruh yang dipungut setiap bulan dan besarnya ditetapkan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau peraturan organisasi.

Pasal 2

Keuangan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bersumber dari :

1. Iuran anggota yang besarnya ditetapkan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
2. Hasil usaha yang sah; dan
3. Bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 3

1.      Pembayaran iuran anggota dapat dilakukan melalui pemotongan upah setiap bulan.

2.      Pemotongan upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha.

3.      Pelaksanaan pungutan iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan dilakukan oleh pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.

Pasal 4

1.      Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh memutuskan untuk memungut iuran anggota melalui pemungutan upah pekerja/buruh maka pengurus serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan melakukan sosialisasi rencana pemungutan iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh melalui pemotongan upah dan pemanfaatan iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh kepada anggotanya.

2.      Pengurus Serikat pekerja/serikat buruh harus memberitahukan rencana pemungutan iuran anggota kepada pimpinan perusahaan secara tertulis dengan melampirkan :

1. nama-nama anggota serikat pekerja/serikat buruh.
2. nama-nama pengurus serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan yang bersangkutan dan pengesahan susunan pengurus serikat pekerja/serikat buruh;
3. copy surat bukti nomor pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada instansi yang berwenang;
4. surat kuasa dari pekerja/buruh yang bersangkutan;
5. copy peraturan organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang mengatur pemungutan dan penyaluran iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh;

Pasal 5

1.      Pengusaha hanya dapat melakukan pemungutan iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan surat kuasa dari pekerja/buruh yang bersangkutan kepada pengusaha untuk memotong upah pekerja/buruh.

2.      Pemungutan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicatat secara khusus oleh pengusaha.

3.      Dalam        hal anggota serikat pekerja/serikat buruh berhenti dari keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh maka pekerja/buruh yang bersangkutan membuat pencabutan kuasa pekerja/buruh yang bersangkutan kepada pengusaha untuk memotong upah.

Pasal 6

1.      Penyaluran iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan kepada perangkat organisasi serikat pekerja/serikat buruh, dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan peraturan organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.

2.      Pengurus serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan wajib menyalurkan iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh kepada perangkat organisasi sesuai peraturan organisasi yang bersangkutan.

3.      Penyaluran iuran anggota dilakukan melalui tranfer bank dan dilarang dalam bentuk uang tunai.

4.      Untuk menjaga efektivitas penyaluran iuran serikat pekerja/serikat buruh, federasi atau konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dapat mengatur jumlah pengiriman iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh.

5.      Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan dapat meminta bukti transfer iuran anggota kepada pengusaha.

Pasal 7

Besarnya iuran, pemanfaatan dan atau pendistribusian iuran untuk kegiatan serikat pekerja/serikat buruh, federasi serikat pekerja/serikat buruh dan atau konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, diatur dalam anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan atau konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.

Pasal 8

1.      Dalam        hal pemungutan dan penyaluran iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh tidak diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka diatur dalam peraturan organisasi serikat pekerja/serikat buruh.

2.      Pembuatan peraturan organisasi serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

1. dalam hal serikat pekerja/serikat buruh tidak bergabung dalam federasi serikat pekerja/serikat buruh atau konfederasi serikat pekerja/serikat buruh maka peraturan organisasi dibuat oleh pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.
2. dalam hal serikat pekerja/serikat           buruh bergabung dalam federasi serikat pekerja/serikat buruh maka peraturan organisasi dibuat oleh pengurus federasi serikat pekerja/serikat buruh.
3. dalam hal federasi serikat pekerja/serikat buruh bergabung dalam konfederasi serikat pekerja/serikat buruh maka peraturan organisasi dibuat oleh pengurus konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 9

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Related posts:

1. PER.06/MEN/IV/2005 – PEDOMAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000: SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT...
3. KEP.101/MEN/VI/2004 – Tentang TATA CARA PERIJINAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER.06/MEN/IV/2005

TENTANG

PEDOMAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, menerima serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
3. Anggota serikat pekerja/serikat buruh adalah pekerja/buruh yang menyatakan diri secara tertulis menjadi anggota suatu serikat pekerja/serikat buruh.
4. Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh.
5. Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pengusaha adalah :
   a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
   b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
   c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
8. Verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh adalah proses pembuktian dan persahihan data keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan dan di luar perusahaan yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial.
10. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB II
TUJUAN VERIFIKASI

Pasal 2.

Verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh bertujuan untuk memperoleh data anggota serikat pekerja/serikat buruh secara lengkap dan akurat.

Pasal 3.

1. Untuk mendapatkan data anggota serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pendataan keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh.
2. Pendataan keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

BAB III
PENDATAAN

Pasal 4.

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan terhadap serikat pekerja/serikat buruh yang telah memiliki nomor bukti pencatatan sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Pasal 5

1. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota menyusun data serikat pekerja/serikat buruh beserta jumlah anggotanya yang tercatat di wilayahnya.
2. Berdasarkan data serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota melakukan pengecekan data serikat pekerja/serikat buruh.
3. Hasil pengecekan data serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk tabel sebagaimana terlampir dalam lampiran I Peraturan ini.
4. Tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh pengurus serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha yang bersangkutan.
5. Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh berada di luar perusahaan, tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan dan badan/instansi yang mempunyai otoritas pada lokasi kerja tersebut.
6. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi data keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan menggunakan bentuk formulir isian sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan ini.
7. Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh atau pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menolak menandatangani hasil pengecekan data serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi.

BAB V
PELAKSANAAN VERIFIKASI
KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Pasal 6

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) dilaksanakan sebagai berikut :

1. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan verifikasi.
2. seluruh kegiatan verifikasi diselesaikan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja.
3. pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan di perusahaan atau tempat lain yang ditentukan.
4. meneliti kartu tanda anggota serikat pekerja/serikat buruh atau pernyataan tertulis dari pekerja/buruh yang tidak memiliki kartu tanda anggota serikat pekerja/serikat buruh.
5. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibuat baik secara perorangan atau kolektif.
6. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d sekurang-kurangnya memuat :
   f.1. nama pekerja/buruh.
   f.2. bagian/unit/divisi tempat bekerja.
   f.3. pernyataan bahwa pekerja/buruh yang bersangkutan tidak memilki kartu tanda anggota serikat pekerja/serikat buruh.
   f.4. pernyataan pekerja/buruh bahwa yang bersangkutan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh tertentu.
7. Setelah meneliti kartu anggota serikat pekerja/serikat buruh dan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota menyusun nama-nama anggota serikat pekerja/serikat buruh dalam satu daftar sementara dan harus diumumkan dengan cara ditempelkan di papan pengumuman lingkungan perusahaan yang dapat dilihat dan dibaca oleh semua pihak.
8. Para pekerja/buruh yang nama-namanya tercantum dalam daftar sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan apabila yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana tercantum dalam daftar sementara tersebut.
9. Berdasarkan kartu anggota atau pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf g, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota melakukan koreksi terhadap susunan nama-nama anggota serikat pekerja/serikat buruh yang tercantum dalam daftar sementara dan menetapkan daftar tetap.

(2) Daftar tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ditandatangani oleh pengurus dan pengusaha serta petugas dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

Pasal 7.

1. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil pengecekan dan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh.
2. Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh menjadi anggota afiliasi federasi serikat pekerja/serikat buruh tertentu maka rekapitulasi hasil pengecekan dan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan afiliasi dimaksud.
3. Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.
4. Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dengan cara ditempelkan pada papan pengumuman di kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

BAB V
MEKANISME DAN WAKTU
PELAKSANAAN PENDATAAN DAN VERIFIKASI

Pasal 8

Mekanisme dan waktu pelaksanaan pendataan dan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 9

1. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota melaporkan hasil rekapitulasi kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
2. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi hasil laporan seluruh Kabupaten/Kota.
3. Rekapitulasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan tabel sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Peraturan ini.
4. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dengan cara ditempelkan di papan pengumuman yang dapat dilihat dan dibaca oleh semua pihak.
5. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi melaporkan hasil verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal.
6. Setelah menerima hasil rekapitulasi dari Provinsi, Direktur Jenderal melakukan rekapitulasi dari seluruh tingkat provinsi sebagai hasil rekapitulasi tingkat nasional.
7. Menteri menyampaikan hasil verifikasi kepada para pengurus serikat pekerja/serikat buruh tingkat nasional dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

PASAL 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2005

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

FAHMI IDRIS

Lampiran I :

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor : PER-06/MEN/IV/2005
Tanggal : 8 April 2005

FORMULIR ISIAN DATA
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Jumlah Tenaga Kerja :
Bidang Usaha Perusahaan :

Keterangan :

1. Dibuat rangkap 3.
2. Data diperoleh dari serikat pekerja/serikat buruh di Perusahaan yang bersangkutan.
3. Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh tidak berada di perusahaan maka nama “perusahaan ” diisi nama tempat/lokasi kerja.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2005

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

FAHMI IDRIS

Lampiran II :

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor : PER-06/MEN/IV/2005
Tanggal : 8 April 2005.

FORMULIR REKAPITULASI
KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
KABUPATEN/KOTA ……………………..

………………………,…………….,…………….

Kepala,
Dinas/Suku Dinas/Kantor yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota

……………………………………

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2005

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

FAHMI IDRIS

Lampiran III :

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor : PER-06/MEN/IV/2005
Tanggal : 8 April 2005

FORMULIR REKAPITULASI
KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
PROVINSI …………………………

………………………., ……………., ………….

Dinas/Suku Dinas/Kantor yang bertanggung
Jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi

…………………………………

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2005.

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

FAHMI IDRIS

.

Related posts:

1. PER-03/MEN/I/2005: TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...
2. KEP.101/MEN/VI/2004 – Tentang TATA CARA PERIJINAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...
3. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000: SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

NOMOR 9 TAHUN 1991

TENTANG

HARI PEKERJA INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.       bahwa Deklarasi Persatuan Buruh Indonesia tanggal 20 Pebruari 1973 merupakan tonggak sejarah bersatunya para pekerja Indonesia;

b.      bahwa untuk menumbuhkan jati diri di kalangan pekerja Indonesia, dan untuk lebih meningkatkan kebanggaan para pekerja Indonesia dalam rangka memotivasi pengabdiannya kepada pembangunan Nasional yang dilandasi sistem Hubungan Industrial Pancasila, dipandang perlu menetapkan tanggal 20 Pebruari sebagai Hari Pekerja Nasional;

Mengingat:

1        Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2        Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja;

3        Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional Yang Bukan Hari Libur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARI PEKERJA INDONESIA.

PERTAMA:

Tanggal 20 Pebruari ditetapkan sebagai Hari Pekerja Indonesia.

KEDUA:

Hari Pekerja Indonesia bukan merupakan hari libur.

KETIGA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Pebruari 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Related posts:

1. KepPres NOMOR 29 TAHUN 1999: BADAN KOORDINASI PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG BADAN...
2. Keppres NOMOR 25 TAHUN 2004 – TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN, PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGANTAR KERJA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN...
3. KEP.170/MEN/2000 – PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : KEP.204A/MEN/1991 KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP.170/MEN/2000 TENTANG...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

NOMOR 83 TAHUN 1998

TENTANG

PENGESAHAN CONVENTION (NUMBER 87) CONCERNING FREEDOM OF ASSOCIATION AND PROTECTION OF THE RIGHT TO ORGANISE (KONVENSI NOMOR 87 TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN HAK UNTUK BERORGANISASI)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.       bahwa sebagai hasil sidang Government Body International Labour Organisation di San Fransisco Amerika Serikat, pada tanggal 17 Juni 1948 telah diterima Convention  (Number 87) concerning Freedom of Association and Protection of   the Right to Organise, (Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi);

b.      bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik           Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan       Negara lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Convention tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN CONVENTION (NUMBER 87) CONCERNING FREEDOM OF ASSOCIATION AND PROTECTION OF THE RIGHT TO ORGANISE (KONVENSI NOMOR 87 TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN HAK UNTUK BERORGANISASI);

Pasal 1

Mengesahkan Convention (Number 87) concening Preedom of Association and Protection of the Right to Organise (Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi), yang telah diterima di San Fransisco, Amerika Serikat, pada tanggal 17 Juni 1948 sebagai hasil Sidang Governing Body International Labour Organisation, yang naskah aslinya dalam bahasa Inggeris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Convention dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 98

CONVENTION No. 87

Convention converning Preedom of Association and Protection of the Right to Organise 1

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at San Fransisco by the Governing Body of the International Labour Office,and having met its Thirty-first Session on 17 June 1948;

Having decide to adopt, in the form of a Convention, certain proposals concerning freedom of association and protection of the right to organise, which is the seventh item on the agenda of the session;

Considering that the Preamble to the Constitution of the International Labour Organisation declares “recognition of the principle of freedom of association “to be a means of improving conditions of labour and of establishing peace;

Considering that the Declaration of Philadelphia reaffirms that freedom of expression and of association are essential to sustained progress”;

Considering that the Internasional Labour Conference, at its Thirteith Session, unanimously adopted the principle which should form the basis for international regulation;

Considering that the General Assembly of the United Nations, at its Second Session, endorsed these principle and requested The International Labour Organisation to continue every effort in order that is may be possible to adopt one several International Conventions;

adopts this ninth day of July of the year one thousand nine hundred and forty eight the following

Convention, which may be cited as the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948:

Part I.

FREEDOM OF ASSOCIATION

Article 1

Each Member of the International Labour Organisation for which this Convention is in force undertakes to give effesct to the following provisions.

Article 2

Workers and employers, without distinetion whatsoever, shall have the right to establish and, subject only to the rullers of the organisation concerned, to join organisation of their own choosing without previous authorisation.

1.         Date of coming into force : 4 July 1950

Article 3

1                    Workers’ and employers’ organisations shall have the right to draw up then consitutions and rules, to elect their representaitves in full freedom, to organies their administration and activities and to formulate their programmes.

2                    The public authorities shall refrain from any interference which would restrict this right or impede the lawful exercise therof.

Article 4

Workers and employers’ organisations shall not be liable to be dissolved or suspended by administrative authority.

Article 5

Workers and employers organisations shall have the right to establish and join federations and confederations and any such organisation, federation, federation or confederation shall have the right to affiliate with international organisation of workers and employers.

Article 6

The provisions of Article 2, 3 and 4 hersof apply to federations and confederations of workers and employer organisations.

Article 7

The acquisition of legal personality by workers’ and employers’ organisation, federation and confederations shall not be made subject to conditions of such a charater as to restrict the application of the provision of article 2, 3 and 4 hereof.

Article 8

1                    In exercising the rights provided for in this Convention workers anf employers and their respective organisations, like other persons or organised collectivities, shall respect the law the land.

2                    The law of the land shall not be such as to impair, not shall it be so applied as to impair, the guarantees provided for in this Convention.

Article 9

1                    The extent to with the guarantees provided for in this Convention shall apply to the armed forces and the police shall be determined by national laws or regulations.

2                    In accordance with the principle set forth in paragraph 8 of article 19 of the Constitution of the International Labour Organisation the ratification of this Convention by any Member shall not be deemed to affect any existing law, award custom or agreement in virtue of which members of the armed forces or the police enjoy any right guaranteed by this Convention.

Article 10

In this Convention the term organisation means any organisation of workers or of employers for furthering and defending the interests of workers or of employers.

PART II. PROTECTION OF THE RIGHT TO ORGANISE

Article 11

Each Member of the International Labour Organisation for which this Convention is in force undertakes to take all necessary and applropriate measures to ensure that workers and employers may exercise freely the right to organise.

PART III. MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 12

1                    In respect of the territories referred to in article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation as amended by the Consitution of the International Labour Organisation Instrument of Amendment, 1946, other than the territories refferred to in paragraphs 4 and 5 of the said article as so amended, each Member of the Organisation which ratifies this Convention shall communicate to the Director-General of the International Labour Office with or as soon as possible after its ratification a declaration stating.

(a)          the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention shall be applied without modification;
(b)         the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention shall be applied subject to modifications, together with details of the said modifications;
(c)          the territories in respect of which the Convention is inapplicable and in such cases the grounds on which it is inapplicable;
(d)         the territories in respect of which reserves its decision.

2                    The undertakings referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this Article shall be deemed to be an integral part of the ratification and shall have the force of ratification.

3                    Any Member may at any time by a subsequent declaration cancel whole or in part any reservations made in its original declaration in virtue of subparagraph (b), (c) or (d) of paragraph 1 of this Article.

4                    Any Member may, at any time at which this Convention is subject to denunciation in accordance with the provision of Article 16, communication to the Director-General a declaration modifying in any agreement with the government of the terms of any former declaration and stating the present position in respect of such territories as it may specify.

Article 13

1                    Where the subject-matter of this Convention is within the self-governing powers of any non-metropolitan territory, the Member responsible for the international relations of that territory may, in agrrement with the government of the territory, communicate to the Director-General of the International Labour Office a declaration accepting on behalf or the territory the obligations of this Convention.

2                    A declaration accepting the obligations of this Conventions may be communicated to the Director-General of the International Labour Office.

(a)          by two or more Members of the Organisations in respect of any territory which is under their joint authority; or
(b)         by any international authority responsible for the administration of any territory, in virtue of the Charter of United Nations or otherwise, in respect of any such territory.

3                    Declaration communicated to the Directors-General of the International Labour Office in accordance with preceding paragraph of this Article shall indicate whether the provisions of the Convention will be applied in the territory concerned without modification or subject to modifications; when the declaration indicates that the provisions of the Convention will be applied subject to modifications it shall give details of the said modifications.

4                    The Member, Members or international authority concerned may at any time by a subsequent declaration renounce in whole or in part the right to have recourse to any modification indicated in any former declaration.

5                    The Member, Members or international authority concorned may, at any time at which this Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of article 16, communicate to the Director-General of the International Labour Office a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and starting the present position in respect of the application of the Convention.

PART IV. FINAL PROVISIONS

Article 14

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 15

1                    This Convention shall be binding anly upon those Members of the International Labour Organisation whose ratification have been registered with the Director-General.

2                    It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3                    Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 16

1                    A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.

2                    Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 17

1                    The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all declaration, declarations and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.

2                    When notifying the Members of the Organisation of the second ratification communicated to him, the Director-General shall be draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 18

The Director-General of the International Labour Office shall communicated to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particular of all ratifications, declarations and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 19

At such times it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working or this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 20

1                    Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides.

(a)          the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provision of Article 16 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;

(b)         as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2                    This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 21

The English and French version of the text this Convention are equally authoritive.

KONVENSI NOMOR 87

KONVENSI TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT

DAN

PERLINDUNGAN HAK BERORGANISASI

BAGIAN I

KEBEBASAN BERSERIKAT

Pasal 1

Setiap anggota Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dimana konvensi ini diberlakukan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan berikut ini.

Pasal 2

Pekerja dan pengusaha, tanpa perbedaan apapun, mempunyai hak untuk mendirikan dan, tunduk hanya pada peraturan-peraturan organisasi tersebut, untuk bergabung pada organisasi-organisasi pilihan mereka tanpa otorisasi sebelumnya.

Pasal 3

1          Organisasi pekerja dan pengusaha mempunyai hak untuk menyusun konstitusi dan peraturan-peraturan untuk memilih wakil-wakil mereka dengan penuh kebebasan, menentukan administrasi dan kegiatan-kegiatannya dan memformulasikan rencana-rencana mereka.

2          Pemerintah wajib menghentikan setiap campur tangan yang membatasi hak mereka ini atau yang menghalangi pelaksanaannya.

Pasal 4

Organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha tidak dapat dibubarkan atau ditunda oleh Pemerintah.

Pasal 5

Organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha mempunyai hak untuk mendirikan dan bergabung dengan federasi-federasi dan konfederasi dan organisasi apapun, federasi atau konfederasi mempunyai hak untuk berafiliasi dengan organisasi pekerja dan pengusaha internasional.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan pada pasal 2, 3, dan 4 dimaksud berlaku untuk federasi-federasi dan konfederasi dari organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha.

Pasal 7

Penerimaan kepribadian yang sah oleh organisasi-organisasi, federasi-federasi, konfederasi-konfederasi pekerja dan pengusaha tidak tunduk pada kondisi-kondisi karakter sebagaimana untuk membatasi penerapan ketentuan-ketentuan dalam pasal 2, 3, dan 4 diatas.

Pasal 8

1                    Dalam melaksanakan hak-hak yang dimuat dalam Konvensi ini pekerja dan pengusaha organisasi-organisasi mereka masing-masing, sama seperti orang-orang lain atau perkumpulan-perkumpulan lainnya, harus menghormati hukum negara setempat.

2                    Hukum negara setempat tidak menghalangi, ataupun dibuat untuk menghalangi, jaminan-jaminan yang dimuat dalam Konvensi ini.

Pasal 9

1                    Tingkat dari jaminan yang dimuat dalam Konvensi ini berlaku untuk anggota angkatan bersenjata dan polisi ditentukan oleh hukum nasional atau peraturan perundangan.

2                    Berkaitan dengan prinsip yang dinyatakan dalam ayat 8 pasal 19 Undang-undang Organisasi Ketenagakerjaan Internasional, ratifikasi Konvensi ini oleh anggota manapun dianggap tidak mempengaruhi hukum yang sedang berlaku, penghargaan yang diterima (award), kebiasaan atau perjanjian demi kebaikan anggota-anggota angkatan bersenjata atau polisi menikmati hak apapun yang dijamin oleh Konvensi ini.

Pasal 10

Dalam Konvensi ini istilah “organisasi” adalah organisasi manapun dari pekerja dan pengusaha yang memajukan dan membela interest para pekerja dan pengusaha tersebut.

BAGIAN II

PERLINDUNGAN HAK UNTUK BERORGANISASI

Pasal 11

Setiap anggota dari Organisasi Internasional dimana Konvensi ini diberlakukan mengambil hal-hal yang penting dan tepat untuk memastikan bahwa pekerja dan pengusaha dapat melaksanakan hak berorganisasi dengan bebas.

BAGIAN III

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 14-21:

Deklarasi dari aplikasi untuk wilayah-wilayah metropolitan.

BAGIAN IV

KETENTUAN-KETENTUAN AKHIR

Pasal 14-21:

Standar Ketentuan-ketentuan akhir.

Related posts:

1. KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 83 TAHUN 1998 – PENGESAHAN KONVENSI ILO NO. 87 MENGENAI KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN HAK UNTUK BERORGANISASI KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 83 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN...
2. UU NOMOR 7 TAHUN 1984 – PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI TERHADAP WANITA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI...
3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 1998 – TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.