30 Juli 2009

Yth:

1. Para Gubernur
2. Para Bupati/ Walikota
3. Para Kepala Dinas Yang Membidangi Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Para Pimpinan Perusahaan di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SE. 280/MEN/PPK-PNK3/VII/2009

TENTANG

KESIAPSIAGAAN DALAM MENGHADAPI PANDEMI INFLUENZA DI TEMPAT KERJA

Telah diketahui bersama bahwa telah terjadi wabah Flu Baru H1N1 (swine flu/flu babi) di beberapa negara yang menimbulkan dampak yang bermakna terhadap dunia usaha dan ketenagakerjaan.

Penyakit influenza ini mempuyai kemampuan menyebar dengan cepat antarmanusia ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengingat perpindahan /mobilitas manusia pada saat ini tidak terbatas dan sangat cepat, baik melalui transportasi darat. laut, maupun udara.

Pada tangga! 11 Juni 2009, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan pandemi Influenza. Pandemi influenza adalah pandemi/wabah raya yang disebabkan oleh virus influenza yang baru dan menyebar ke seluruh dunia.

Berdasarkan kondisi tersebut, sektor ketenagakerjaan harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya pandemi influenza di Indonesia secara serius dan tepat serta  meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit influenza tersebut.

Guna mengantisipasi dan meminimalisasi dampak akibat pandemi influenza di tempat kerja, dipandang perlu mengambil langkah-langkah segera  sistematis dan efektif sebagai tindakan kesiapsiagaan terhadap terjadinya pandemi

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta bantuan para Gubernur, Bupati dan Walikota serta Kepala Dinas Yang Membidangi Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia untuk :

1.      Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dilaksanakannya peraturan perundangan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, khususnya dalam upaya pencegahan pandemi influenza.

2.      Menyebarluaskan informasi kepada semua jajaran organisasi dan pihak terkait yang berada dalam wilayah pembinaan dan pengawasan Saudara tentang pandemi  influenza   dan   dampaknya   terhadap   sektor ketenagakerjaan.

3.      Mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus / yang patut diduga kasus penyakit Flu Burung dan / atau Flu Baru H1N1 di tempat kerja.

4.      Mewajibkan kepada setiap Pimpinan Perusahaan untuk melakukan antisipasi terjadinya pandemi influenza di Indonesia dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat (cuci tangan. etika batuk. dan lain-lain) dan terintegrasi dalam program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pemberdayaan Panitia Pembina K3 dan optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja.

5.      Mendorong kepada setiap Pimpinan Perusahaan untuk segera membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi influenza di tempat kerja   dengan   tujuan  memperkecil risiko terhadap pekerja  dan Keberlangsungan usaha dengan melakukan tindakan-tindakan antara lain:

1. peningkatan kesadaran level manajer agar menerapkan kesiapsiagaan terhaoap kemungkinan terjadinya pandemi;
2. mengantisipasi terjadinya tingkat absensi sebesar 30% untuk perlode minimal 3 (tiga) bulan dengan menyelesaikan matriks persentase absensi untuk menentukan titik-titik rawan.
3. menentukan pihak-pihak terpenting serta kegiatan usaha yang vital dalam rangka menjaga kelangsungan usaha dalam kondisi pandemi;
4. mempersiapkan proses pendelegasian sederhana dalam pemberian persetujuan di perusahaan

6.      Mendata   perusahaan   yang   telah   meiakukan   tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5.

Kepada setiap pimpinan perusahaan dimintakan perhatian untuk:

1.      Melaksanakan ketentuan dalam Permennakertans No. PER. 02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja Dan Permennakertrans No. PER. 03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja sebagai bagian dari Penerapan Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam rangka Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza.

2.      Membina kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan Flu baru H1N1, dengan:

a.       a  cuci tangan pakai sabun dan air bersih sesering mungkin b  jagalah kebersihan diri dan lingkungan

b.      bila bersin.atau batuk. tutup hidung dan mulut dengan tisu dan buang tisu di tempat sampan

c.       jaga jarak sedikitnya satu meter dengan orang lain terutama jika sakit flu

d.      jangan meludah di sembarang tempat

e.       jika mengalami gejala flu segera ke dokter, puskesmas, rumah sakit

f.        atau klinik terdekat

3.      Membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi influenza di tempat kerja

4.      Memberikan informasi kepada pekerja/buruh tentang pandemi influenza dan rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi influenza yang telah dibuat oleh pengurus perusahaan.

5.      Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit flu burung atau Flu Baru H1N1 dan kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi influenza khususnya di tempat kerja.

Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

Dr. Ir. Erman Suparno, MBA, MSi

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
3. Komisi Nasional Flu Burung dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Pandemi Influenza

Related posts:

1. Pengantar 5S di Tempat Kerja – Tips Menerapkan 5S Tips Menerapkan 5S Tanggung jawab akhir ada pada Pimpinan Tertinggi...
2. UU NOMOR 34 TAHUN 1990 – PEMBERIAN TAMBAHAN SANTUNAN BAGI TENAGA KERJA YANG MENINGGAL DUNIA DAN MENGALAMI CACAT TOTAL TETAP KARENA KECELAKAAN KERJA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1990 TENTANG PEMBERIAN...
3. KEP-67/MEN/IV/2004 – PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA ASING KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

NOMOR : KEP.12/DPHI/IV/2005

TENTANG

MEKANISME DAN WAKTU PELAKSANAAN PENDATAAN DAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Menimbang :

a.       bahwa untuk memperoleh data keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh secara lengkap dan akurat, maka perlu dilakukan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

b.      bahwa sebagaimana diamanatkan pada pasal 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.06/MEN/IV/2005 tanggal 8 April 2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh perlu ditetapkan mekanisme dan waktu pelaksanaan pendataan dan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial.

Mengingat :

1.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

2.      Undang-Undang     Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3.      Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu.

4.      Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;

5.      Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.06/MEN/IV/2005 tanggal 8 April 2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANINSME DAN WAKTU PELAKSANAAN PENDATAAN DAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH.

Pasal 1.

Ruang lingkup, mekanisme dan waktu pendataan dan verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam keputusan ini adalah untuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan yang telah tercatat pada Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

Pasal 2

(1)     Mekanisme pendataan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a.       Instansi yang bertanggung jawab Dibidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota menyampaikan surat permintaan data keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada pimpinan perusahaan dan pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada Instansi yang Bertanggung jawab Dibidang Ketenagakerjaan untuk meminta data keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mutakhir;

b.      Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pimpinan perusahaan bersama pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyampaikan hasil pendataan keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Instansi yang Bertanggung jawab Dibidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;

c.       Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, oleh Instansi yang Bertanggung jawab Dibidang Ketenagakerjaan disusun dan dibuat rekapitulasi data keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berada di Kabupaten/Kota menurut afiliasi Federasi/Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lampiran II pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.06/MEN/IV/2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, selanjutnya disebut Permenakertrans Nomor : PER.06/MEN/IV/2005);

d.      Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, oleh Instansi yang Bertanggung jawab Dibidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Instansi yang Bertanggung jawab Dibidang Ketenagakerjaan Provinsi menurut afiliasi Federasi/Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lampiran III pada Permenakertrans Nomor : PER.06/MEN/IV/2005);

e.       Setelah menerima hasil rekapitulasi dari seluruh Kabupaten/Kota, Instansi yang Bertanggung jawab Dibidang Ketenagakerjaan Provinsi, menyusun rekapitulasi data keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

(2)     Dalam hal mekanisme pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan jumlah anggota yang tidak disepakati oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ada di perusahaan harus dilakukan verifikasi dengan tahapan sebagai berikut :

a.       Instansi yang Bertanggung jawab Dibidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota menunjuk petugas untuk menyaksikan pelaksanaan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada perusahaan yang bersangkutan;

b.      Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, berkoordinasi dengan pimpinan perusahaan dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk bersama-sama melakukan kegiatan verifikasi sesuai dengan Pasal 6 Permenakertrans Nomor ER.06/MEN/IV/2005 tanggal 8 April 2005;

c.       Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, oleh Instansi yang Bertanggung jawab Dibidang Ketenagakerjaan dibuat rekapitulasi data keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berada di Kabupaten/Kota;

d.      Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, oleh Instansi yang Bertanggung jawab Dibidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Instansi yang Bertanggung jawab Dibidang Ketenagakerjaan Provinsi;

e.       Instansi yang Bertanggung jawab Dibidang Ketenagakerjaan Provinsi, setelah menerima hasil rekapitulasi dari seluruh Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi data Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.

(3)     a. Verifikasi di perusahaan dilakukan dan dibuktikan dengan menunjukkan kartu anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bersangkutan;

b. Apabila anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh belum memiliki kartu anggota sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pekerja/buruh baik perorangan maupun kolektif wajib membuat surat pernyataan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan.

Pasal 3

Pelaksanaan pendataan dan verifikasi menggunakan tabel dan atau formulir isian sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) dan (6) dan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.06/MEN/IV/2005 tanggal 8 April 2005.

Pasal 4

Pendataan dan verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dilaksanakan selama 45 hari kerja.

Pasal 5

(1)     Pelaksanaan seluruh kegiatan dilakukan sesuai tahapan sebagai berikut : Pendataan dan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tingkat perusahaan, rekapitulasi hasil pendataan dan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tingkat Kabupaten/Kota, rekapitulasi hasil pendataan dan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tingkat Provinsi, dilaksanakan sedemikian rupa sehingga hasil rekapitulasi tingkat Provinsi sudah diterima di Pusat Cq. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial selambat-lambatnya tanggal 17 Juni 2005;

(2)     Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud butir (1) dapat menggunakan fax nomor (021)5203607/5269353 atau melalui Pos Kilat khusus.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 April 2005

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

MUZNI TAMBUSAI

.

.

.

.

LAMPIRAN I

SURAT PERNYATAAN

KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH (PERORANGAN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Umur Jenis:

Kelamin :

Perusahaan:

Divisi/Unit:

Menyatakan bahwa saya adalah anggota/bukan anggota *) Pekerja/Serikat Serikat Buruh…………………………….. di perusahaan …………………………………….

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

.

.

………………………..,………………..200

Yang membuat pernyataan

.

.

.

( ……………………………..)

*) coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN II

SURAT PERNYATAAN DATA KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

DI PERUSAHAAN ………………………….

(KOLEKTIF)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama:                                              Ketua SP/SB ………….

2. Nama:                                              Ketua SP/SB ………….

3. Nama:                                              Ketua SP/SB ………….

4. dst

Dengan ini kami masing-masing untuk dan atas nama Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan menyatakan bahwa jumlah dan nama-nama pekerja yang tercantum dalam lampiran Surat Pernyataan ini sebagai anggota Serikat Pekerja/serikat Buruh kami.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tidak ada sangkalan dari pihak manapun.

…………………………..,……………………………..200

LAMPIRAN III

Lampiran Surat             Pernyataan       Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Perusahaan                                        :………………………………

Serikat Pekerja/Serikat Buruh   : ………………………………

Related posts:

1. PER.06/MEN/IV/2005 – PEDOMAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...
2. KEP.16/MEN/2001 – TATA CARA PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...
3. KEP.187/MEN IX/2004 – IURAN ANGGOTA SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP.187/MEN...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP.16/MEN/2001

TENTANG

TATA CARA PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG :

a.       bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, perlu ditetapkan Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

b.      bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

MENGINGAT :

1.      Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 Tahun 1949 mengenai Berlakunya Dasar-dasar dari pada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1050;

2.      Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);

3.      Keputusan Presiden Republik         Indonesia Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/ SERIKAT BURUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.      Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

2.      Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan.

3.      Serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan.

4.      Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh.

5.      Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh.

BAB II

PEMBERITAHUAN

Pasal 2

1.      Serikat       pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah dibentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota berdasarkan domisili, untuk dicatat.

2.      Pemberitahuan secara tertulis          sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :

a.       daftar nama anggota pembentuk;

b.      anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

c.       susunan dan nama pengurus;

3.      Dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya harus memuat :

a.       nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh;

b.      dasar negara, asas dan tujuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

c.       tanggal pendirian;

d.      tempat kedudukan;

e.       persyaratan menjadi anggota dan persyaratan pemberhetiannya;

f.        hak dan kewajiban anggota;

g.       persyaratan menjadi pengurus dan persyaratan pemberhetiannya;

h.       hak dan kewajiban pengurus;

i.         sumber, tata cara penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan;

j.        ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga;

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan Menteri ini.

BAB III

PENCATATAN

Pasal 3

1.      Instansi       yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan atau menangguhkan pencatatan.

2.      Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam buku pencatatan.

3.      Buku pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurangkurangnya memuat:

a.       nama dan alamat serikat pekerja/serikat buruh;

b.      nama anggota pembentuk;

c.       susunan dan nama pengurus;

d.      tanggal pembuatan dan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga;

e.       nomor bukti pencatatan;

f.        tanggal pencatatan;

Tanggal pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dilakukan selambat-lambatnya 21 (duapuluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri ini.

Pasal 4

1.      Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri ini instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat menangguhkan pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan dengan memberitahukan kelengkapan yang harus dipenuhi, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan Menteri ini.

2.      Apabila      setelah lewat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh belum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri ini, maka berkas pemberitahuan dikembalikan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Keputusan Menteri ini.

Pasal 5

Pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh setelah menerima nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatan organisasinya.

Pasal 6

1.      Dalam hal terjadi perpindahan domisili, pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus memberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dimana serikat pekerja/serikat buruh tercatat dan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota di domisili baru dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran V Keputusan Menteri ini.

2.      Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dimana serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh tercatat sebelumnya, setelah menerima pemberitahuan pemindahan domisili harus menghapus nomor bukti pencatatan serikat pekerja/seikat buuruh tersebut.

3.      Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota domisili serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang baru, setelah menerima pemberitahuan pemindahan domisili harus mencatat permohonan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh tersebut dan memberikan nomor bukti pencatatan.

Pasal 7

1.      Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, pengurus harus memberitahukan secara tertulis mengenai pasal-pasal perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan dilampiri anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang baru, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Keputusan Menteri ini.

2.      Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mencatat perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh dalam buku pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri ini.

Pasal 8

1.      Dalam hal pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh menerima bantuan keuangan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 untuk kegiatan organisasi, maka pengurus harus memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sesuai dengan domisili organisasinya sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari setelah bantuan tersebut diterima, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Keputusan Menteri ini.

2.      Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagekerjaan kabupaten/kota setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus membuat tanda bukti pemberitahuan bantuan keuangan dari luar negeri dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Keputusan Menteri ini.

Pasal 9

1.      Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan b Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000, pengurus memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Keputusan Menteri ini.

2.      Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dinyatakan bubar dengan keputusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000, maka setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, instansi pemerintah selaku penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Keputusan Menteri ini.

3.      Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau (2) di atas segera mencabut nomor bukti pencatatan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran X Keputusan Menteri ini.

Pasal 10

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota harus melaporkan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kegiatan pencatatan yang diatur dalam Keputusan Menteri ini secara berkala dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Keputusan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

1.      Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memberitahukan atau telah terdaftar berdasarkan Permenaker No.Per.05/Men/1998 atau Kepmenaker No.Kep.201/Men/1999, memberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dan diberi nomor bukti pencatatan baru selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri ini.

2.      Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 mulai berlaku, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah membertahukan atau telah terdaftar berdasarkan Permenaker No.Per.05/Men/1998 atau Kepmenaker No.Kep.201/Men/1999 tidak memberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sesuai dengan Keputusan Menteri ini, dianggap tidak mempunyai nomor bukti pencatatan.

BAB V

P E N U T U P

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.1/Perat. Tahun 1969 tentang Bantuan Luar Negeri bagi Organisasi Buruh/Pekerja/Karyawan di Indonesia, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.201/MEN/1999 tentang Organisasi Pekerja dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.202/MEN/1999 tentang Bentuk-bentuk Formulir Pendaftaran Organisasi Pekerja dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Februari 2001

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

ALHILAL HAMDI

.

.

Related posts:

1. KEP.187/MEN IX/2004 – IURAN ANGGOTA SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP.187/MEN...
2. PER.06/MEN/IV/2005 – PEDOMAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...
3. KEP.101/MEN/VI/2004 – Tentang TATA CARA PERIJINAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KEP.187/MEN IX/2004

TENTANG

IURAN ANGGOTA SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

1.      bahwa untuk mendorong peningkatan fungsi dan peran serikat pekerja/serikat buruh, perlu dukungan dana yang antara lain berasal dari iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh.

2.      bahwa agar dana yang berasal dari iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dihimpun dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien, perlu pedoman tata cara pemungutan, pemanfaatan dan pendistribusian iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh dengan Keputusan Menteri.

Mengingat:

1.      Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989).

2.      Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

3.      Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

Memperhatikan:

Hasil Pembahasan Sidang Sekretariat Lembaga Kerjasama Triparti Nasional tanggal 16 September 2004.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG IURAN ANGGOTA SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.      Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

2.      Serikat pekerja/Serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

3.      3    Federasi           Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh.

4.      Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/buruh

5.      Pengusaha :

1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

6.      Iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh adalah dana yang dihimpun dari upah anggota masing-masing serikat pekerja/serikat buruh yang dipungut setiap bulan dan besarnya ditetapkan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau peraturan organisasi.

Pasal 2

Keuangan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bersumber dari :

1. Iuran anggota yang besarnya ditetapkan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
2. Hasil usaha yang sah; dan
3. Bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 3

1.      Pembayaran iuran anggota dapat dilakukan melalui pemotongan upah setiap bulan.

2.      Pemotongan upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha.

3.      Pelaksanaan pungutan iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan dilakukan oleh pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.

Pasal 4

1.      Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh memutuskan untuk memungut iuran anggota melalui pemungutan upah pekerja/buruh maka pengurus serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan melakukan sosialisasi rencana pemungutan iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh melalui pemotongan upah dan pemanfaatan iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh kepada anggotanya.

2.      Pengurus Serikat pekerja/serikat buruh harus memberitahukan rencana pemungutan iuran anggota kepada pimpinan perusahaan secara tertulis dengan melampirkan :

1. nama-nama anggota serikat pekerja/serikat buruh.
2. nama-nama pengurus serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan yang bersangkutan dan pengesahan susunan pengurus serikat pekerja/serikat buruh;
3. copy surat bukti nomor pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada instansi yang berwenang;
4. surat kuasa dari pekerja/buruh yang bersangkutan;
5. copy peraturan organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang mengatur pemungutan dan penyaluran iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh;

Pasal 5

1.      Pengusaha hanya dapat melakukan pemungutan iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan surat kuasa dari pekerja/buruh yang bersangkutan kepada pengusaha untuk memotong upah pekerja/buruh.

2.      Pemungutan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicatat secara khusus oleh pengusaha.

3.      Dalam        hal anggota serikat pekerja/serikat buruh berhenti dari keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh maka pekerja/buruh yang bersangkutan membuat pencabutan kuasa pekerja/buruh yang bersangkutan kepada pengusaha untuk memotong upah.

Pasal 6

1.      Penyaluran iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan kepada perangkat organisasi serikat pekerja/serikat buruh, dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan peraturan organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.

2.      Pengurus serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan wajib menyalurkan iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh kepada perangkat organisasi sesuai peraturan organisasi yang bersangkutan.

3.      Penyaluran iuran anggota dilakukan melalui tranfer bank dan dilarang dalam bentuk uang tunai.

4.      Untuk menjaga efektivitas penyaluran iuran serikat pekerja/serikat buruh, federasi atau konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dapat mengatur jumlah pengiriman iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh.

5.      Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan dapat meminta bukti transfer iuran anggota kepada pengusaha.

Pasal 7

Besarnya iuran, pemanfaatan dan atau pendistribusian iuran untuk kegiatan serikat pekerja/serikat buruh, federasi serikat pekerja/serikat buruh dan atau konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, diatur dalam anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan atau konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.

Pasal 8

1.      Dalam        hal pemungutan dan penyaluran iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh tidak diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka diatur dalam peraturan organisasi serikat pekerja/serikat buruh.

2.      Pembuatan peraturan organisasi serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

1. dalam hal serikat pekerja/serikat buruh tidak bergabung dalam federasi serikat pekerja/serikat buruh atau konfederasi serikat pekerja/serikat buruh maka peraturan organisasi dibuat oleh pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.
2. dalam hal serikat pekerja/serikat           buruh bergabung dalam federasi serikat pekerja/serikat buruh maka peraturan organisasi dibuat oleh pengurus federasi serikat pekerja/serikat buruh.
3. dalam hal federasi serikat pekerja/serikat buruh bergabung dalam konfederasi serikat pekerja/serikat buruh maka peraturan organisasi dibuat oleh pengurus konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 9

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Related posts:

1. PER.06/MEN/IV/2005 – PEDOMAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000: SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT...
3. KEP.101/MEN/VI/2004 – Tentang TATA CARA PERIJINAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER.06/MEN/IV/2005

TENTANG

PEDOMAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, menerima serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
3. Anggota serikat pekerja/serikat buruh adalah pekerja/buruh yang menyatakan diri secara tertulis menjadi anggota suatu serikat pekerja/serikat buruh.
4. Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh.
5. Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pengusaha adalah :
   a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
   b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
   c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
8. Verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh adalah proses pembuktian dan persahihan data keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan dan di luar perusahaan yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial.
10. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB II
TUJUAN VERIFIKASI

Pasal 2.

Verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh bertujuan untuk memperoleh data anggota serikat pekerja/serikat buruh secara lengkap dan akurat.

Pasal 3.

1. Untuk mendapatkan data anggota serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pendataan keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh.
2. Pendataan keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

BAB III
PENDATAAN

Pasal 4.

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan terhadap serikat pekerja/serikat buruh yang telah memiliki nomor bukti pencatatan sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Pasal 5

1. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota menyusun data serikat pekerja/serikat buruh beserta jumlah anggotanya yang tercatat di wilayahnya.
2. Berdasarkan data serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota melakukan pengecekan data serikat pekerja/serikat buruh.
3. Hasil pengecekan data serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk tabel sebagaimana terlampir dalam lampiran I Peraturan ini.
4. Tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh pengurus serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha yang bersangkutan.
5. Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh berada di luar perusahaan, tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan dan badan/instansi yang mempunyai otoritas pada lokasi kerja tersebut.
6. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi data keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan menggunakan bentuk formulir isian sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan ini.
7. Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh atau pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menolak menandatangani hasil pengecekan data serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi.

BAB V
PELAKSANAAN VERIFIKASI
KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Pasal 6

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) dilaksanakan sebagai berikut :

1. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan verifikasi.
2. seluruh kegiatan verifikasi diselesaikan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja.
3. pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan di perusahaan atau tempat lain yang ditentukan.
4. meneliti kartu tanda anggota serikat pekerja/serikat buruh atau pernyataan tertulis dari pekerja/buruh yang tidak memiliki kartu tanda anggota serikat pekerja/serikat buruh.
5. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibuat baik secara perorangan atau kolektif.
6. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d sekurang-kurangnya memuat :
   f.1. nama pekerja/buruh.
   f.2. bagian/unit/divisi tempat bekerja.
   f.3. pernyataan bahwa pekerja/buruh yang bersangkutan tidak memilki kartu tanda anggota serikat pekerja/serikat buruh.
   f.4. pernyataan pekerja/buruh bahwa yang bersangkutan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh tertentu.
7. Setelah meneliti kartu anggota serikat pekerja/serikat buruh dan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota menyusun nama-nama anggota serikat pekerja/serikat buruh dalam satu daftar sementara dan harus diumumkan dengan cara ditempelkan di papan pengumuman lingkungan perusahaan yang dapat dilihat dan dibaca oleh semua pihak.
8. Para pekerja/buruh yang nama-namanya tercantum dalam daftar sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan apabila yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana tercantum dalam daftar sementara tersebut.
9. Berdasarkan kartu anggota atau pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf g, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota melakukan koreksi terhadap susunan nama-nama anggota serikat pekerja/serikat buruh yang tercantum dalam daftar sementara dan menetapkan daftar tetap.

(2) Daftar tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ditandatangani oleh pengurus dan pengusaha serta petugas dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

Pasal 7.

1. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil pengecekan dan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh.
2. Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh menjadi anggota afiliasi federasi serikat pekerja/serikat buruh tertentu maka rekapitulasi hasil pengecekan dan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan afiliasi dimaksud.
3. Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.
4. Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dengan cara ditempelkan pada papan pengumuman di kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

BAB V
MEKANISME DAN WAKTU
PELAKSANAAN PENDATAAN DAN VERIFIKASI

Pasal 8

Mekanisme dan waktu pelaksanaan pendataan dan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 9

1. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota melaporkan hasil rekapitulasi kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
2. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi hasil laporan seluruh Kabupaten/Kota.
3. Rekapitulasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan tabel sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Peraturan ini.
4. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dengan cara ditempelkan di papan pengumuman yang dapat dilihat dan dibaca oleh semua pihak.
5. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi melaporkan hasil verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal.
6. Setelah menerima hasil rekapitulasi dari Provinsi, Direktur Jenderal melakukan rekapitulasi dari seluruh tingkat provinsi sebagai hasil rekapitulasi tingkat nasional.
7. Menteri menyampaikan hasil verifikasi kepada para pengurus serikat pekerja/serikat buruh tingkat nasional dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

PASAL 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2005

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

FAHMI IDRIS

Lampiran I :

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor : PER-06/MEN/IV/2005
Tanggal : 8 April 2005

FORMULIR ISIAN DATA
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Jumlah Tenaga Kerja :
Bidang Usaha Perusahaan :

Keterangan :

1. Dibuat rangkap 3.
2. Data diperoleh dari serikat pekerja/serikat buruh di Perusahaan yang bersangkutan.
3. Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh tidak berada di perusahaan maka nama “perusahaan ” diisi nama tempat/lokasi kerja.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2005

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

FAHMI IDRIS

Lampiran II :

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor : PER-06/MEN/IV/2005
Tanggal : 8 April 2005.

FORMULIR REKAPITULASI
KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
KABUPATEN/KOTA ……………………..

………………………,…………….,…………….

Kepala,
Dinas/Suku Dinas/Kantor yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota

……………………………………

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2005

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

FAHMI IDRIS

Lampiran III :

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor : PER-06/MEN/IV/2005
Tanggal : 8 April 2005

FORMULIR REKAPITULASI
KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
PROVINSI …………………………

………………………., ……………., ………….

Dinas/Suku Dinas/Kantor yang bertanggung
Jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi

…………………………………

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2005.

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

FAHMI IDRIS

.

Related posts:

1. PER-03/MEN/I/2005: TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...
2. KEP.101/MEN/VI/2004 – Tentang TATA CARA PERIJINAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...
3. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000: SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

NOMOR 9 TAHUN 1991

TENTANG

HARI PEKERJA INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.       bahwa Deklarasi Persatuan Buruh Indonesia tanggal 20 Pebruari 1973 merupakan tonggak sejarah bersatunya para pekerja Indonesia;

b.      bahwa untuk menumbuhkan jati diri di kalangan pekerja Indonesia, dan untuk lebih meningkatkan kebanggaan para pekerja Indonesia dalam rangka memotivasi pengabdiannya kepada pembangunan Nasional yang dilandasi sistem Hubungan Industrial Pancasila, dipandang perlu menetapkan tanggal 20 Pebruari sebagai Hari Pekerja Nasional;

Mengingat:

1        Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2        Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja;

3        Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional Yang Bukan Hari Libur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARI PEKERJA INDONESIA.

PERTAMA:

Tanggal 20 Pebruari ditetapkan sebagai Hari Pekerja Indonesia.

KEDUA:

Hari Pekerja Indonesia bukan merupakan hari libur.

KETIGA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Pebruari 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Related posts:

1. KepPres NOMOR 29 TAHUN 1999: BADAN KOORDINASI PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG BADAN...
2. Keppres NOMOR 25 TAHUN 2004 – TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN, PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGANTAR KERJA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN...
3. KEP.170/MEN/2000 – PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : KEP.204A/MEN/1991 KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP.170/MEN/2000 TENTANG...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

NOMOR 83 TAHUN 1998

TENTANG

PENGESAHAN CONVENTION (NUMBER 87) CONCERNING FREEDOM OF ASSOCIATION AND PROTECTION OF THE RIGHT TO ORGANISE (KONVENSI NOMOR 87 TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN HAK UNTUK BERORGANISASI)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.       bahwa sebagai hasil sidang Government Body International Labour Organisation di San Fransisco Amerika Serikat, pada tanggal 17 Juni 1948 telah diterima Convention  (Number 87) concerning Freedom of Association and Protection of   the Right to Organise, (Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi);

b.      bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik           Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan       Negara lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Convention tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN CONVENTION (NUMBER 87) CONCERNING FREEDOM OF ASSOCIATION AND PROTECTION OF THE RIGHT TO ORGANISE (KONVENSI NOMOR 87 TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN HAK UNTUK BERORGANISASI);

Pasal 1

Mengesahkan Convention (Number 87) concening Preedom of Association and Protection of the Right to Organise (Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi), yang telah diterima di San Fransisco, Amerika Serikat, pada tanggal 17 Juni 1948 sebagai hasil Sidang Governing Body International Labour Organisation, yang naskah aslinya dalam bahasa Inggeris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Convention dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 98

CONVENTION No. 87

Convention converning Preedom of Association and Protection of the Right to Organise 1

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at San Fransisco by the Governing Body of the International Labour Office,and having met its Thirty-first Session on 17 June 1948;

Having decide to adopt, in the form of a Convention, certain proposals concerning freedom of association and protection of the right to organise, which is the seventh item on the agenda of the session;

Considering that the Preamble to the Constitution of the International Labour Organisation declares “recognition of the principle of freedom of association “to be a means of improving conditions of labour and of establishing peace;

Considering that the Declaration of Philadelphia reaffirms that freedom of expression and of association are essential to sustained progress”;

Considering that the Internasional Labour Conference, at its Thirteith Session, unanimously adopted the principle which should form the basis for international regulation;

Considering that the General Assembly of the United Nations, at its Second Session, endorsed these principle and requested The International Labour Organisation to continue every effort in order that is may be possible to adopt one several International Conventions;

adopts this ninth day of July of the year one thousand nine hundred and forty eight the following

Convention, which may be cited as the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948:

Part I.

FREEDOM OF ASSOCIATION

Article 1

Each Member of the International Labour Organisation for which this Convention is in force undertakes to give effesct to the following provisions.

Article 2

Workers and employers, without distinetion whatsoever, shall have the right to establish and, subject only to the rullers of the organisation concerned, to join organisation of their own choosing without previous authorisation.

1.         Date of coming into force : 4 July 1950

Article 3

1                    Workers’ and employers’ organisations shall have the right to draw up then consitutions and rules, to elect their representaitves in full freedom, to organies their administration and activities and to formulate their programmes.

2                    The public authorities shall refrain from any interference which would restrict this right or impede the lawful exercise therof.

Article 4

Workers and employers’ organisations shall not be liable to be dissolved or suspended by administrative authority.

Article 5

Workers and employers organisations shall have the right to establish and join federations and confederations and any such organisation, federation, federation or confederation shall have the right to affiliate with international organisation of workers and employers.

Article 6

The provisions of Article 2, 3 and 4 hersof apply to federations and confederations of workers and employer organisations.

Article 7

The acquisition of legal personality by workers’ and employers’ organisation, federation and confederations shall not be made subject to conditions of such a charater as to restrict the application of the provision of article 2, 3 and 4 hereof.

Article 8

1                    In exercising the rights provided for in this Convention workers anf employers and their respective organisations, like other persons or organised collectivities, shall respect the law the land.

2                    The law of the land shall not be such as to impair, not shall it be so applied as to impair, the guarantees provided for in this Convention.

Article 9

1                    The extent to with the guarantees provided for in this Convention shall apply to the armed forces and the police shall be determined by national laws or regulations.

2                    In accordance with the principle set forth in paragraph 8 of article 19 of the Constitution of the International Labour Organisation the ratification of this Convention by any Member shall not be deemed to affect any existing law, award custom or agreement in virtue of which members of the armed forces or the police enjoy any right guaranteed by this Convention.

Article 10

In this Convention the term organisation means any organisation of workers or of employers for furthering and defending the interests of workers or of employers.

PART II. PROTECTION OF THE RIGHT TO ORGANISE

Article 11

Each Member of the International Labour Organisation for which this Convention is in force undertakes to take all necessary and applropriate measures to ensure that workers and employers may exercise freely the right to organise.

PART III. MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 12

1                    In respect of the territories referred to in article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation as amended by the Consitution of the International Labour Organisation Instrument of Amendment, 1946, other than the territories refferred to in paragraphs 4 and 5 of the said article as so amended, each Member of the Organisation which ratifies this Convention shall communicate to the Director-General of the International Labour Office with or as soon as possible after its ratification a declaration stating.

(a)          the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention shall be applied without modification;
(b)         the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention shall be applied subject to modifications, together with details of the said modifications;
(c)          the territories in respect of which the Convention is inapplicable and in such cases the grounds on which it is inapplicable;
(d)         the territories in respect of which reserves its decision.

2                    The undertakings referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this Article shall be deemed to be an integral part of the ratification and shall have the force of ratification.

3                    Any Member may at any time by a subsequent declaration cancel whole or in part any reservations made in its original declaration in virtue of subparagraph (b), (c) or (d) of paragraph 1 of this Article.

4                    Any Member may, at any time at which this Convention is subject to denunciation in accordance with the provision of Article 16, communication to the Director-General a declaration modifying in any agreement with the government of the terms of any former declaration and stating the present position in respect of such territories as it may specify.

Article 13

1                    Where the subject-matter of this Convention is within the self-governing powers of any non-metropolitan territory, the Member responsible for the international relations of that territory may, in agrrement with the government of the territory, communicate to the Director-General of the International Labour Office a declaration accepting on behalf or the territory the obligations of this Convention.

2                    A declaration accepting the obligations of this Conventions may be communicated to the Director-General of the International Labour Office.

(a)          by two or more Members of the Organisations in respect of any territory which is under their joint authority; or
(b)         by any international authority responsible for the administration of any territory, in virtue of the Charter of United Nations or otherwise, in respect of any such territory.

3                    Declaration communicated to the Directors-General of the International Labour Office in accordance with preceding paragraph of this Article shall indicate whether the provisions of the Convention will be applied in the territory concerned without modification or subject to modifications; when the declaration indicates that the provisions of the Convention will be applied subject to modifications it shall give details of the said modifications.

4                    The Member, Members or international authority concerned may at any time by a subsequent declaration renounce in whole or in part the right to have recourse to any modification indicated in any former declaration.

5                    The Member, Members or international authority concorned may, at any time at which this Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of article 16, communicate to the Director-General of the International Labour Office a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and starting the present position in respect of the application of the Convention.

PART IV. FINAL PROVISIONS

Article 14

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 15

1                    This Convention shall be binding anly upon those Members of the International Labour Organisation whose ratification have been registered with the Director-General.

2                    It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3                    Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 16

1                    A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.

2                    Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 17

1                    The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all declaration, declarations and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.

2                    When notifying the Members of the Organisation of the second ratification communicated to him, the Director-General shall be draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 18

The Director-General of the International Labour Office shall communicated to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particular of all ratifications, declarations and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 19

At such times it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working or this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 20

1                    Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides.

(a)          the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provision of Article 16 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;

(b)         as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2                    This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 21

The English and French version of the text this Convention are equally authoritive.

KONVENSI NOMOR 87

KONVENSI TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT

DAN

PERLINDUNGAN HAK BERORGANISASI

BAGIAN I

KEBEBASAN BERSERIKAT

Pasal 1

Setiap anggota Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dimana konvensi ini diberlakukan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan berikut ini.

Pasal 2

Pekerja dan pengusaha, tanpa perbedaan apapun, mempunyai hak untuk mendirikan dan, tunduk hanya pada peraturan-peraturan organisasi tersebut, untuk bergabung pada organisasi-organisasi pilihan mereka tanpa otorisasi sebelumnya.

Pasal 3

1          Organisasi pekerja dan pengusaha mempunyai hak untuk menyusun konstitusi dan peraturan-peraturan untuk memilih wakil-wakil mereka dengan penuh kebebasan, menentukan administrasi dan kegiatan-kegiatannya dan memformulasikan rencana-rencana mereka.

2          Pemerintah wajib menghentikan setiap campur tangan yang membatasi hak mereka ini atau yang menghalangi pelaksanaannya.

Pasal 4

Organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha tidak dapat dibubarkan atau ditunda oleh Pemerintah.

Pasal 5

Organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha mempunyai hak untuk mendirikan dan bergabung dengan federasi-federasi dan konfederasi dan organisasi apapun, federasi atau konfederasi mempunyai hak untuk berafiliasi dengan organisasi pekerja dan pengusaha internasional.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan pada pasal 2, 3, dan 4 dimaksud berlaku untuk federasi-federasi dan konfederasi dari organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha.

Pasal 7

Penerimaan kepribadian yang sah oleh organisasi-organisasi, federasi-federasi, konfederasi-konfederasi pekerja dan pengusaha tidak tunduk pada kondisi-kondisi karakter sebagaimana untuk membatasi penerapan ketentuan-ketentuan dalam pasal 2, 3, dan 4 diatas.

Pasal 8

1                    Dalam melaksanakan hak-hak yang dimuat dalam Konvensi ini pekerja dan pengusaha organisasi-organisasi mereka masing-masing, sama seperti orang-orang lain atau perkumpulan-perkumpulan lainnya, harus menghormati hukum negara setempat.

2                    Hukum negara setempat tidak menghalangi, ataupun dibuat untuk menghalangi, jaminan-jaminan yang dimuat dalam Konvensi ini.

Pasal 9

1                    Tingkat dari jaminan yang dimuat dalam Konvensi ini berlaku untuk anggota angkatan bersenjata dan polisi ditentukan oleh hukum nasional atau peraturan perundangan.

2                    Berkaitan dengan prinsip yang dinyatakan dalam ayat 8 pasal 19 Undang-undang Organisasi Ketenagakerjaan Internasional, ratifikasi Konvensi ini oleh anggota manapun dianggap tidak mempengaruhi hukum yang sedang berlaku, penghargaan yang diterima (award), kebiasaan atau perjanjian demi kebaikan anggota-anggota angkatan bersenjata atau polisi menikmati hak apapun yang dijamin oleh Konvensi ini.

Pasal 10

Dalam Konvensi ini istilah “organisasi” adalah organisasi manapun dari pekerja dan pengusaha yang memajukan dan membela interest para pekerja dan pengusaha tersebut.

BAGIAN II

PERLINDUNGAN HAK UNTUK BERORGANISASI

Pasal 11

Setiap anggota dari Organisasi Internasional dimana Konvensi ini diberlakukan mengambil hal-hal yang penting dan tepat untuk memastikan bahwa pekerja dan pengusaha dapat melaksanakan hak berorganisasi dengan bebas.

BAGIAN III

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 14-21:

Deklarasi dari aplikasi untuk wilayah-wilayah metropolitan.

BAGIAN IV

KETENTUAN-KETENTUAN AKHIR

Pasal 14-21:

Standar Ketentuan-ketentuan akhir.

Related posts:

1. KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 83 TAHUN 1998 – PENGESAHAN KONVENSI ILO NO. 87 MENGENAI KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN HAK UNTUK BERORGANISASI KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 83 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN...
2. UU NOMOR 7 TAHUN 1984 – PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI TERHADAP WANITA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI...
3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 1998 – TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

NOMOR 25 TAHUN 2004

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN, PERANTARA HUBUNGAN

INDUSTRIAL DAN PENGANTAR KERJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang      :

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan Industrial, dan Pengantar Kerja, dipandang perlu memberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan Industrial, dan Pengantar Kerja dengan Keputusan Presiden ;

Mengingat        :

1.      Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2.      Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 390);

3.      Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);

4.      Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

5.      Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

6.      6.

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan     :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN, PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL, DAN PENGANTAR KERJA.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.      Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.      Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perantara Hubungan Industrial adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.      Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengantar Kerja adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

(1)     Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsonal Pengawas Ketenagakerjaan, diberikan Tunjangan Pengawas Ketenagakejaan setiap bulan.

(2)     Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsonal Perantara Hubungan Industrial, diberikan Tunjangan Perantara Hubungan Industrial setiap bulan.

(3)     Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsonal Pengantar Kerja, diberikan Tunjangan Pengantar Kerja setiap bulan.

Pasal 3

(1)     Besarnya Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.

(2)     Besarnya Tunjangan Perantara Hubungan Industrial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.

(3)     Besarnya Tunjangan Pengantar Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan, Tunjangan Perantara Hubungan Industrial, dan Tunjangan Pengantar Kerja dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau dalam jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomr 31 Tahun 1993 tentang Tunjangan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeriksa Bea dan Cukai, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengamat Meteorologi dan Geofisika, Penyuluh Kehutanan, Juru Penerang, Pekerja Sosial, dan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Maret 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II

Edy Sudibyo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 25 Tahun 2004
TANGGAL: 24 Maret 2004

      TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
- ----------------------------------------------------------------
No. JABATAN FUNGSIONAL      JABATAN                      BESAR
                                                      TUNJANGAN
- ----------------------------------------------------------------
1        2                    3                           4
- ----------------------------------------------------------------
1. Pengawas           Pengawas Ketenagakerjaan       Rp 400.000,00
   Ketenagakerjaan    Madya
   Ahli               Pengawas Ketenagakerjaan       Rp 300.000,00
                      Muda
                      Pengawas Ketenagakerjaan       Rp 200.000,00
                      Pertama
- ---------------------------------------------------------------
2. Pengawas           Pengawas Ketenagakerjaan       Rp 225.000,00
   Ketenagakerjaan    Penyelia
   Terampil           Pengawas Ketenagakerjaan       Rp 175.000,00
                      Pelaksana Lanjutan
                      Pengawas Ketenagakerjaan       Rp 125.000,00
                      Pelaksana
- ----------------------------------------------------------------

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 25 Tahun 2004
TANGGAL: 24 Maret 2004

    TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL
- ----------------------------------------------------------------
No. JABATAN FUNGSIONAL      JABATAN                     BESAR
                                                     TUNJANGAN
- ----------------------------------------------------------------
1        2                      3                         4
- ----------------------------------------------------------------
   Perantara Hubungan   Perantara Hubungan          Rp 400.000,00
   Industrial Ahli      Industrial Madya
                        Perantara Hubungan          Rp 300.000,00
                        Industrial Muda
                        Perantara Hubungan          Rp 200.000,00
                        Industrial Pertama
- ----------------------------------------------------------------

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 25 Tahun 2004
TANGGAL: 24 Maret 2004

         TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA
- ----------------------------------------------------------------
No. JABATAN FUNGSIONAL          JABATAN                  BESAR
                                                       TUNJANGAN
- ----------------------------------------------------------------
1        2                         3                       4
- ----------------------------------------------------------------
1. Pengantar Kerja       Pengantar Kerja Madya       Rp 400.000,00
   Ahli                  Pengantar Kerja Muda        Rp 300.000,00
                         Pengantar Kerja Pertama     Rp 200.000,00
- ----------------------------------------------------------------
2. Pengantar Kerja       Pengantar Kerja Penyelia    Rp 225.000,00
   Terampil              Pengantar Kerja Pelaksana
                         Lanjutan                    Rp 175.000,00
                         Pengantar Kerja Pelaksana   Rp 125.000,00
- ----------------------------------------------------------------

Related posts:

1. PERPEPU NOMOR 1 TAHUN 2005 – PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2005...
2. KepPres NOMOR 29 TAHUN 1999: BADAN KOORDINASI PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG BADAN...
3. KEP.15A/MEN/1994: PETUNJUK PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI TINGKAT PERUSAHAAN DAN PEMERANTARAAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NO.KEP.15A/MEN/1994 TENTANG PETUNJUK PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 1999

TENTANG

BADAN KOORDINASI

PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang      :

(1)     bahwa untuk meningkatkan kualitas dan keamanan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, perlu dilakukan upaya peningkatan pemasaran, penyediaan, dan perlindungan tenaga kerja.

(2)     bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan koordinasi antar instransi terkait dengan membentuk Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Mengingat        :

1.      Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

2.      Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan -ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912).

MEMUTUSKAN

Menetapkan     :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN KOORDINASI PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)     Badan Koordinasi penempatan Tenaga Kerja Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BKPTKI, adalah lembaga nonstructural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2)     BPKTKI dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 2

BPKTKI mempunyai tugas membantu Presiden dalam meningkatkan program dan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, BKPTKI mempunyai fungsi :

1. perluasan dan peningkatan pemasaran tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
2. peningkatan kualitas dan jumlah penyediaan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;
3. peningkatan kualitas dan jumlah penyediaan tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
4. peningkatan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 4

Susunan keanggotaan BKPTKI terdiri dari :

a.  Ketua merangkap Anggota: Menteri Tenaga Kerja

b.  Anggota       :

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Luar Negeri;

3. Menteri Kehakiman;

4. Menteri Penerangan;

5. Menteri Agama;

6. Menteri Negara Peranan Wanita;

7. Kepala Kepolisian;

8. Gubernur Bank Indonesia.

c.  Sekretaris merangkap Pelaksana Harian:        Direktur Jenderal Pembina Penempatan Tenaga Keja, Departemen Kerja PP DDDDirektuDirektur

Pasal 5

BKPTKI mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 3 (tiga ) bulan.

Pasal 6

(1)     Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Sekretaris selaku Pelaksana Harian, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja selaku Ketua BKPTKI.

(2)     Sekretaris BKPTKI dapat membentuk Tim Kerja yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja selaku Ketua BKPTKI.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembinaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan tugas BKPTKI dibebankan kepada anggaran belanja Departemen Tenaga Kerja.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dilakukan secara koordinatif dan terpadu oleh instansi terkait dalam pelayanan satu atap dengan memanfaatkan unit pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia yang ada di Departemen Tenaga Kerja.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 April 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Lamboeck V. Nahattands

Related posts:

1. Perpres NOMOR 81 TAHUN 2006 – BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2006 TENTANG BADAN...
2. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1995 – PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1995 TENTANG PENGGUNAAN...
3. KEP. 230/MEN/2003 – GOLONGAN DAN JABATAN TERTENTU YANG DAPAT DIPUNGUT BIAYA PENEMPATAN TENAGA KERJA KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

NOMOR 81 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.       bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagai lembaga pemerintah untuk melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi;

b.      bahwa pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri merupakan tanggung jawab bersama dan melibatkan instansi pemerintah terkait, sehingga Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia beranggotakan wakil-wakil instansi terkait

c.       bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 2

(1)   BNP2TKI yang beranggotakan wakil-wakil instansi Pemerintah terkait mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi

(2)   Bidang tugas masing-masing Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, hubungan luar negeri, administrasi kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang dianggap perlu.

(3)   Wakil-wakil instansi pemerintah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan dari dan selalu berkoordinasi dengan instansi induk masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

(4)   Status kepegawaian Pegawai negeri Sipil yang berasal dari wakil instansi pemerintah terkait yang ditugaskan ke BNP2TKI adalah dipekerjakan.

(5)   Pengangkatan dan pemberhentian jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI

Pasal 3

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNP2TKI menyelenggarakan tugas :

a.       melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna Tenaga Kerja Indonesia atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan;

b.      memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai :

1.      dokumen;

2.      pembekalan akhir pemberangkatan (PAP)

3.      penyelesaian masalah;

4.      sumber-sumber pembiayaan;

5.      pemberangkatan sampai pemulangan;

6.      peningkatan kualitas calon Tenaga Kerja Indonesia;

7.      informasi;

8.      kualitas pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia; dan

9.      peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya BNP2TKI dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

O R G A N I S A S I

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

BNP2TKI terdiri dari :

a.         Kepala;

b.         Sekretariat Utama;

c.         Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi;

d.         Deputi Bidang Penempatan;

e.         Deputi Bidang Perlindungan;

f.          Inspektorat;

g.         Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 6

Kepala adalah Pimpinan BNP2TKI

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas memimpin BNP2TKI dalam menjalankan tugas BNP2TKI

Bagian Ketiga

Sekretariat Utama

Pasal 8

(1)     Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNP2TKI.

(2)     Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan serta melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, perencanaan, anggaran, kepegawaian, umum, hukum, hubungan masyarakat, penelitian dan pengembangan, dan informasi di lingkungan BNP2TKI.

Pasal 10

Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak 4(empat) Biro, masing-masing Biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Bagian Keempat

Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi

Pasal 11

(1)     Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi adalah unsur pelaksana tugas BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNP2TKI

(2)     Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 12

Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi mempunyai tugas :

(1)     menyiapkan bahan teknis di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia untuk kerja sama bilateral, regional dan multilateral, di tingkat Pertemuan Pejabat Tinggi, Menteri dan Kepala Negara/Pemerintahan, serta melakukan promosi Tenaga Kerja Indonesia.

(2)     merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia untuk kerjasama bilateral, regional dan multilateral di tingkat Pertemuan Pejabat Tinggi, Menteri dan Kepala Negara/Pemerintahan, serta melakukan promosi Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 13

Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi terdiri dari paling banyak 4 (empat) Direktorat masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subdirektorat, dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Bagian Kelima

Deputi Bidang Penempatan

Pasal 14

(1)        Deputi Bidang Penempatan adalah unsur pelaksana tugas BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNP2TKI

(2)        Deputi Bidang Penempatan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 15

Deputi Bidang Penempatan mempunyai tugas :

(1)     melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna Tenaga Kerja Indonesia dan/atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan atau negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

(2)     merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri meliputi penyuluhan, perekrutan, dan penyiapan penempatan.

Pasal 16

Deputi Bidang Penempatan terdiri dari paling banyak 4 (empat) Direktorat masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subdirektorat, dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Bagian Keenam

Deputi Bidang Perlindungan

Pasal 17

(1)     Deputi Bidang Perlindungan adalah unsur pelaksana tugas BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNP2TKI

(2)     Deputi Bidang Perlindungan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 18

Deputi Bidang Perlindungan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang meliputi standardisasi, sosialisasi dan pelaksanaan perlindungan mulai dari pra-pemberangkatan selama penempatan, sampai dengan pemulangan

Pasal 19

Deputi Bidang Perlindungan terdiri dari paling banyak 4 (empat) Direktorat masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subdirektorat, dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Bagian Ketujuh

Inspektorat

Pasal 20

(1)     Inspektorat adalah unsur pelaksana tugas BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNP2TKI

(2)     Deputi Bidang Perlindungan dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 21

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional atas pelaksanaan tugas di lingkungan BNP2TKI

Pasal 22

Inspektorat terdiri 1 (satu) subbagian, dan kelompok jabatan fungsional auditor.

Bagian Kedelapan

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia

Pasal 23

(1)     Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia, dibentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Ibukota Propinsi dan/atau tempat pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia yang dianggap perlu

(2)     Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNP2TKI

(3)     Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dipimpin oleh Kepala Balai.

Pasal 24

(1)     Balai pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing-masing Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

(2)     Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam melaksanakan tugas pemberian kemudahan pelayanan pemrosesan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan instansi Pemerintah terkait baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

(3)     Bidang tugas masing-masing Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi ketenagakerjaan, keimigrasian, verifikasi dokumen kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang dianggap perlu.

Pasal 25

(1)     Pembentukan Balai pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

(2)     Pembentukan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 26

Balai pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

Bagian Kesembilan

Pos Pelayanan

Pasal 27

(1)     Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia di pintu-pintu embarkasi dan debarkasi tertentu dibentuk Pos-pos pelayanan

(2)     Pos Pelayanan mempunyai tugas melakukan pelayanan untuk memperlancar pemberangkatan dan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia.

(3)     Pos Pelayanan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

(4)     Pos Pelayanan dipimpin oleh seorang Koordinator.

Pasal 28

Pembentukan Pos Pelayanan dan fasilitas pendukungnya yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kesepuluh

Jabatan Fungsional

Pasal 29

Di lingkungan BNP2TKI dapat ditetapkan jabatan tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 30

Dalam hubungan luar negeri di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, Kepala BNP2TKI berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggungjawab di bidang hubungan luar negeri melalui Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan

Pasal 31

Semua unsur di lingkungan BNP2TKI dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BNP2TKI sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB IV

ESELONISASI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 36

(1)     Kepala BNP2TKI adalah jabatan negeri

(2)     Kepala BNP2TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijabat oleh bukan Pegawai Negeri

Pasal 37

a.       Kepala BNP2TKI yang berasal dari Pegawai Negeri, Sekretaria Utama, dan Deputi adalah jabatan eselon I.a

b.      Kepala Biro, Direktur, Inspektur adalah jabatan eselon II.a.

c.       Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kepala Bagian, dan Kepala Subdirektorat adalah jabatan eselon III.a.

d.      Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.

Pasal 38

(1)     Kepala BNP2TKI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2)     Sekretaris Utama dan Deputi, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BNP2TKI.

(3)     Pejabat eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNP2TKI.

Pasal 39

Hak keuangan, administrasi, dan fasilitas-fasilitas lain bagi Kepala BNP2TKI yang dijabat oleh bukan Pegawai Negeri diberikan setingkat dengan jabatan eselon I.a.

BAB V

TENAGA PROFESIONAL

Pasal 40

Untuk menggali pemikiran dan pandangan dari para ahli di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia guna mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, dan tugas BNP2TKI, di lingkungan BNP2TKI dapat diangkat Tenaga Profesional.

Pasal 41

Tenaga Profesional mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala BNP2TKI dalam perumusan kebijakan teknis penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 42

(1)     Tenaga Profesional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNP2TKI

(2)     Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pakar dan/atau praktisi yang bergerak di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 43

Jumlah Tenaga Profesional di lingkungan BNP2TKI paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 44

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tenaga Profesional di lingkungan BNP2TKI difasilitasi oleh Sekretariat Utama.

Pasal 45

Ketentuan mengenai pengangkatan dan atau pemberhentian, rincian tugas, masa bakti dan tata kerja Tenaga Profesional diatur lebih lanjut oleh Kepala BNP2TKI

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 46

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BNP2TKI, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BNP2TKI ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republika Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006, dihapus.

Pasal 49

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini :

a.       bidang tugas penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai dengan selesainya penataan organisasi BNP2TKI berdasarkan Peraturan Presiden ini;

b.      Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan menyerahkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang tugas penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri kepada BNP2TKI;

c.       Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dan Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Pegawai negeri Sipil pada BNP2TKI dengan kertentuan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dapat memilih status tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil BNP2TKI atau Pegawai negeri Sipil Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;

d.      Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, Kepala BNP2TKI, dan Kepala Badan Kepegawaian negara mengatur penyelesaian administrasi pengalihan Pegawai Negeri Sipil dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada BNP2TKI sebagaimana dimaksud pada huruf c;

e.       seluruh aset Negara yang dikelola dan digunakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasiuntuk pelaksanaan bidang tugas penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, beralih pengelolaan dan penggunaannya kepada BNP2TKI setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggungjawab di bidang keuangan;

f.        seluruh hak dan kewajiban Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bidang tugas penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, kecuali yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, beralih kepada BNP2TKI.

Pasal 50

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, biaya pelaksanaan tugas dan fungsi BNP2TKI dibebankan kepada anggaran belanja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai dengan BNP2TKI memiliki anggaran sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 September 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONSEIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Related posts:

1. INPRES NOMOR 6 TAHUN 2006: KEBIJAKAN REFORMASI SISTEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGAKERJA INDONESIA INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG KEBIJAKAN...
2. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1995 – PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1995 TENTANG PENGGUNAAN...
3. KEP. 230/MEN/2003 – GOLONGAN DAN JABATAN TERTENTU YANG DAPAT DIPUNGUT BIAYA PENEMPATAN TENAGA KERJA KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.