PENDAHULUAN

Setiap industri menginginkan tenaga kerja yang kompeten karena tenaga kerja yang kompeten sangat menguntungkan bagi industri maupun masyarakat pekerja. Bagi industri tenaga kerja kompeten dapat menjamin dihasilkan produk berkualitas sehingga daya saingnya tinggi. Bagi tenaga kerja dengan kompetensi yang tinggi dapat memperoleh jaminan gaji dan karir.

PERAN IHK DALAM MEMBANGUN KOMPETENSI

1. Lapangan kerja, penciptaan nilai secara produktif dan stabilitas ekonomi memerlukan produk yang inovatif dan mempunyai daya saing, pelayanan jasa dan staf yang kompeten dan berkualitas tinggi.
2. Melalui pendidikan kejuruan yang fokus menciptakan tenaga kerja harus mampu membangun sistem manajemen kompetensi sdm industri.
3. Pendidikan kejuruan harus ada yang mengorganisir, IHK ditetapkan oleh pemerintah Jerman dan dianggap sangat tepat karena mempunyai anggota perusahaan di bawahnya
4. Untuk menghemat uang harus merekrut para sukarelawan dan perlu dibentuk konsultan yang kompeten yang tugasnya adalah agar keinginan pemagang dapat hubungkan dengan perusahaan agar dapat dipenuhi
5. Ada UU sebagai persyaratan agar pendidikan berjalan dengan baik dan tentunya ini berkaitan dengan birokarasi dan perlu keseimbangan antara IHK dan birokrasi
6. Sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan IHK mewakili ekonomi regional mendapat hak istimewanya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam manajemen otonom
7. IHK berada dibawah kementrian perekonomian sedangkan pendidikan berada dibawah kementrian pendidikan/kebudayaan sehingga sering terjadi konflik, pendidikan lebih ingin teori dan perekonomian ingin praktis.
8. Efek dari penyerahan tugas kepada IHK :

Bagi Negara/Pemerintah :

• Pembebasan tugas
• Perampingan
• Penghematan biaya

Bagi Penerima/Kadin :

• Pengusaha menyusun tugasnya sendiri
• Solusi menjadi lebih terarah pada kepentingan bisnis
• Solusi menjadi lebih cepat
• Penyelesaian menjadi lebih murah

9. Contoh keberhasilan

Pendidikan dalam dunia usaha

• Industri, perdagangan, pertukangan, pertanian, profesi tidak terikat, administrasi umum, layanan kesehatan:
  • 500.000 perusahaan, rumah sakit, industri pertanian, praktek pengacara, dsb
  • 900 tempat pendidikan kejuruan dibeberapa perusahaan dengan tempat magang 100.000
• Tersedia 1 juta pendidik dan penguji yang berkualitas

Partner Dunia Usaha :

• Sekolah Kejuruan (2.000 Sekolah Kejuruan)
• Tenaga pengajar (130.000 pengajar, sebagian juga berprofesi sebagai penguji)

Kamar Dagang : Infrastruktur pengelolaan (480 Kadin mempunyai tugas ini)

• Untuk memberikan konsultasi pada perusahaan)
• Mendaftarkan trainee (1,7 juta)
• Untuk mensertifikasi kemampuan ahli pelatih
• Menerima ujian
• Melaksanakan dialog sosial di tingkat regional (BBA, Mediasi, ..)

10. Keberhasilan di atas hanya dapat dicapai oleh manajemen yang otonom!

• Seruan terhadap penyediaan tempat magang (7.000 Euro per Perusahaan/tahun)
• Tujuan : lebih banyak pendidikan atau pelatihan lanjutan dibeberapa perusahaan
• Kadin dengan pemerintah membangun suatu pakta pendidikan (tanggung jawab sendiri untuk menyediakan tempat magang)

INFRASTRUKTUR DALAM PEMBANGUNAN SDM INDUSTRI DI JERMAN

1. Untuk membangun SDM Industri dibutuhkan landasan hukum yang mengatur secara khusus tentang pendidikan kejuruan sehingga peranan pemerintah dan dunia industri jelas. Di Jerman sesuai undang-undang yang diberlakukan, pendidikan kejuruan diserahkan secara penuh pada industri.
2. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut diperlukan perangkat yaitu : tempat pembelajaran teori (di sekolah), tempat magang, instruktur/trainer yang berkualifikasi, penilai/asesor, konsultan pendidikan
3. Infrastruktur harus mempunyai kualifikasi kompeten dibidang keahliannya, dan kompeten dalam metodologi pembelajaran
4. Pembelajaran di sekolah memberikan teori-teori yang diajarkan oleh guru, teori ini hanya 30% sedang 70%nya praktek atau magang industri
5. Tempat magang adalah industri yang secara sukarela bahkan bersedia membayar siswa magang. Sebelum menerima magang perusahaan ini terlebih dahulu diverifikasi oleh IHK untuk dinilai layak atau tidak untuk tempat magang

• Industri/tempat magang harus punya master.
• Tidak semua perusahaan boleh menerima magang

6.      Penilai atau asesor adalah orang yang mempunyai kewenangan melakukan pengujian. Asesor ini harus memenuhi syarat yaitu kompeten dibidang keahliannya dan menguasai metodologi pengujian berbasis kompetensi
7.      Konsultan pendidikan kejuruan adalah unit pelayanan pada siswa yang akan magang dan perusahaan yang akan magang

TINDAK LANJUT

1. Perlu kajian lebih lanjut implementasi pendidikan sistem ganda sesuai dengan kondisi riil di Indonesia sehingga dapat diperoleh konsep yang cocok
2. Di Indonesia perlu dipikirkan trainer industri yang menjembatani siswa menguasai teori dengan praktek/magang di Industri. Trainer yang berasal dari guru perlu magang industri dan trainer yang berasal dari industri perlu training metode mengajar (paedogogik)
3. Perlu terus didorong manajemen yang otonom dalam mengelola pendidikan kejuruan di Indonesia tentunya yang sesuai dengan unggulan masing-masing daerah tetapi tetap mengacu pada standar nasional
4. Dalam implementasi butir 3 perlu dibangun partnership lembaga pendidikan, pemerintah dan kadin sesuai dengan kewenangan masing-masing, perlu dilaksanakan lembaga konsultasi pendidikan kejuruan melalui BKSP
5. BKSP diharapkan segera mempersiapkan infrastruktur yang mendorong berjalannya pendidikan kejuran dengan sistem ganda, antara lain : konsultan pendidikan kejuruan (dalam hal ini dilaksanakan BKSP), trainer industri, asesor, standar operating prosedur membangun asesor, trainer dan implementasi system manajemen konsultasi

*) IHK = Kamar Dagang dan Industri  Jerman (German Chamber of Commerce)

Tulisan Asli dari artikel ini: Resume Laporan Kegiatan Kunjungan Kadin ke Jerman

Kontributor:

Iftida Yasar, SH, M.Si adalah alumni Fakultas Hukum UNPAD dan lulusan Magister Psikologi UI. Beliau adalah seorang entrepreneur dan konsultan SDM yang sangat dikenal dalam bidang hubungan industrial, terutama dalam bidang penempatan tenaga kerja / outsourcing, training baik klasikal / outbound, dan sebagai pengasuh di majalah bertemakan HRM

Selain sebagai Presiden Direktur di Persaels, sebuah perusahaan jasa bidang outsourcing, berbagai jabatan dalam aktivitasnya di bidang human development dipercaya pada beliau, diantaranya: Ketua Komite Tetap Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri pada Kamar Dagang dan Industri, Sebagai Wakil Sekertaris Umum APINDO, dan Penasehat ABADI (Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia)

Di sela-sela jabatan yang lebih bersifat formal di atas, Beliau juga banyak terlibat dalam berbagai aktivitas sosial yang menyangkut: Women issues, Labour issues, Youth issues, dan kegiatan masyarakat lainnya.

Related posts:

1. Peran Profesional HR dalam Six Sigma – Upaya untuk bisa terlibat aktif dalam Six Sigma HRD memiliki peranan substansial untuk kesuksesan inisiatif Six Sigma. Tapi...
2. Peran HR Professional dalam Six Sigma – Definisi & Peran-Peran Dalam Six Sigma Agar dapat memahami peranan penting HR dalam Six Sigma, penting...
3. Peran Profesional HR dalam Six Sigma – Wilayah Kontribusi & Tanggung Jawab Seiring dengan inisiatif Six sigma pada organisasi utama, masih banyak...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

NOMOR 83 TAHUN 1998

TENTANG

PENGESAHAN CONVENTION (NUMBER 87) CONCERNING FREEDOM OF ASSOCIATION AND PROTECTION OF THE RIGHT TO ORGANISE (KONVENSI NOMOR 87 TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN HAK UNTUK BERORGANISASI)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.       bahwa sebagai hasil sidang Government Body International Labour Organisation di San Fransisco Amerika Serikat, pada tanggal 17 Juni 1948 telah diterima Convention  (Number 87) concerning Freedom of Association and Protection of   the Right to Organise, (Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi);

b.      bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik           Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan       Negara lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Convention tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN CONVENTION (NUMBER 87) CONCERNING FREEDOM OF ASSOCIATION AND PROTECTION OF THE RIGHT TO ORGANISE (KONVENSI NOMOR 87 TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN HAK UNTUK BERORGANISASI);

Pasal 1

Mengesahkan Convention (Number 87) concening Preedom of Association and Protection of the Right to Organise (Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi), yang telah diterima di San Fransisco, Amerika Serikat, pada tanggal 17 Juni 1948 sebagai hasil Sidang Governing Body International Labour Organisation, yang naskah aslinya dalam bahasa Inggeris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Convention dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 98

CONVENTION No. 87

Convention converning Preedom of Association and Protection of the Right to Organise 1

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at San Fransisco by the Governing Body of the International Labour Office,and having met its Thirty-first Session on 17 June 1948;

Having decide to adopt, in the form of a Convention, certain proposals concerning freedom of association and protection of the right to organise, which is the seventh item on the agenda of the session;

Considering that the Preamble to the Constitution of the International Labour Organisation declares “recognition of the principle of freedom of association “to be a means of improving conditions of labour and of establishing peace;

Considering that the Declaration of Philadelphia reaffirms that freedom of expression and of association are essential to sustained progress”;

Considering that the Internasional Labour Conference, at its Thirteith Session, unanimously adopted the principle which should form the basis for international regulation;

Considering that the General Assembly of the United Nations, at its Second Session, endorsed these principle and requested The International Labour Organisation to continue every effort in order that is may be possible to adopt one several International Conventions;

adopts this ninth day of July of the year one thousand nine hundred and forty eight the following

Convention, which may be cited as the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948:

Part I.

FREEDOM OF ASSOCIATION

Article 1

Each Member of the International Labour Organisation for which this Convention is in force undertakes to give effesct to the following provisions.

Article 2

Workers and employers, without distinetion whatsoever, shall have the right to establish and, subject only to the rullers of the organisation concerned, to join organisation of their own choosing without previous authorisation.

1.         Date of coming into force : 4 July 1950

Article 3

1                    Workers’ and employers’ organisations shall have the right to draw up then consitutions and rules, to elect their representaitves in full freedom, to organies their administration and activities and to formulate their programmes.

2                    The public authorities shall refrain from any interference which would restrict this right or impede the lawful exercise therof.

Article 4

Workers and employers’ organisations shall not be liable to be dissolved or suspended by administrative authority.

Article 5

Workers and employers organisations shall have the right to establish and join federations and confederations and any such organisation, federation, federation or confederation shall have the right to affiliate with international organisation of workers and employers.

Article 6

The provisions of Article 2, 3 and 4 hersof apply to federations and confederations of workers and employer organisations.

Article 7

The acquisition of legal personality by workers’ and employers’ organisation, federation and confederations shall not be made subject to conditions of such a charater as to restrict the application of the provision of article 2, 3 and 4 hereof.

Article 8

1                    In exercising the rights provided for in this Convention workers anf employers and their respective organisations, like other persons or organised collectivities, shall respect the law the land.

2                    The law of the land shall not be such as to impair, not shall it be so applied as to impair, the guarantees provided for in this Convention.

Article 9

1                    The extent to with the guarantees provided for in this Convention shall apply to the armed forces and the police shall be determined by national laws or regulations.

2                    In accordance with the principle set forth in paragraph 8 of article 19 of the Constitution of the International Labour Organisation the ratification of this Convention by any Member shall not be deemed to affect any existing law, award custom or agreement in virtue of which members of the armed forces or the police enjoy any right guaranteed by this Convention.

Article 10

In this Convention the term organisation means any organisation of workers or of employers for furthering and defending the interests of workers or of employers.

PART II. PROTECTION OF THE RIGHT TO ORGANISE

Article 11

Each Member of the International Labour Organisation for which this Convention is in force undertakes to take all necessary and applropriate measures to ensure that workers and employers may exercise freely the right to organise.

PART III. MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 12

1                    In respect of the territories referred to in article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation as amended by the Consitution of the International Labour Organisation Instrument of Amendment, 1946, other than the territories refferred to in paragraphs 4 and 5 of the said article as so amended, each Member of the Organisation which ratifies this Convention shall communicate to the Director-General of the International Labour Office with or as soon as possible after its ratification a declaration stating.

(a)          the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention shall be applied without modification;
(b)         the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention shall be applied subject to modifications, together with details of the said modifications;
(c)          the territories in respect of which the Convention is inapplicable and in such cases the grounds on which it is inapplicable;
(d)         the territories in respect of which reserves its decision.

2                    The undertakings referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this Article shall be deemed to be an integral part of the ratification and shall have the force of ratification.

3                    Any Member may at any time by a subsequent declaration cancel whole or in part any reservations made in its original declaration in virtue of subparagraph (b), (c) or (d) of paragraph 1 of this Article.

4                    Any Member may, at any time at which this Convention is subject to denunciation in accordance with the provision of Article 16, communication to the Director-General a declaration modifying in any agreement with the government of the terms of any former declaration and stating the present position in respect of such territories as it may specify.

Article 13

1                    Where the subject-matter of this Convention is within the self-governing powers of any non-metropolitan territory, the Member responsible for the international relations of that territory may, in agrrement with the government of the territory, communicate to the Director-General of the International Labour Office a declaration accepting on behalf or the territory the obligations of this Convention.

2                    A declaration accepting the obligations of this Conventions may be communicated to the Director-General of the International Labour Office.

(a)          by two or more Members of the Organisations in respect of any territory which is under their joint authority; or
(b)         by any international authority responsible for the administration of any territory, in virtue of the Charter of United Nations or otherwise, in respect of any such territory.

3                    Declaration communicated to the Directors-General of the International Labour Office in accordance with preceding paragraph of this Article shall indicate whether the provisions of the Convention will be applied in the territory concerned without modification or subject to modifications; when the declaration indicates that the provisions of the Convention will be applied subject to modifications it shall give details of the said modifications.

4                    The Member, Members or international authority concerned may at any time by a subsequent declaration renounce in whole or in part the right to have recourse to any modification indicated in any former declaration.

5                    The Member, Members or international authority concorned may, at any time at which this Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of article 16, communicate to the Director-General of the International Labour Office a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and starting the present position in respect of the application of the Convention.

PART IV. FINAL PROVISIONS

Article 14

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 15

1                    This Convention shall be binding anly upon those Members of the International Labour Organisation whose ratification have been registered with the Director-General.

2                    It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3                    Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 16

1                    A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.

2                    Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 17

1                    The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all declaration, declarations and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.

2                    When notifying the Members of the Organisation of the second ratification communicated to him, the Director-General shall be draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 18

The Director-General of the International Labour Office shall communicated to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particular of all ratifications, declarations and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 19

At such times it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working or this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 20

1                    Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides.

(a)          the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provision of Article 16 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;

(b)         as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2                    This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 21

The English and French version of the text this Convention are equally authoritive.

KONVENSI NOMOR 87

KONVENSI TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT

DAN

PERLINDUNGAN HAK BERORGANISASI

BAGIAN I

KEBEBASAN BERSERIKAT

Pasal 1

Setiap anggota Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dimana konvensi ini diberlakukan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan berikut ini.

Pasal 2

Pekerja dan pengusaha, tanpa perbedaan apapun, mempunyai hak untuk mendirikan dan, tunduk hanya pada peraturan-peraturan organisasi tersebut, untuk bergabung pada organisasi-organisasi pilihan mereka tanpa otorisasi sebelumnya.

Pasal 3

1          Organisasi pekerja dan pengusaha mempunyai hak untuk menyusun konstitusi dan peraturan-peraturan untuk memilih wakil-wakil mereka dengan penuh kebebasan, menentukan administrasi dan kegiatan-kegiatannya dan memformulasikan rencana-rencana mereka.

2          Pemerintah wajib menghentikan setiap campur tangan yang membatasi hak mereka ini atau yang menghalangi pelaksanaannya.

Pasal 4

Organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha tidak dapat dibubarkan atau ditunda oleh Pemerintah.

Pasal 5

Organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha mempunyai hak untuk mendirikan dan bergabung dengan federasi-federasi dan konfederasi dan organisasi apapun, federasi atau konfederasi mempunyai hak untuk berafiliasi dengan organisasi pekerja dan pengusaha internasional.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan pada pasal 2, 3, dan 4 dimaksud berlaku untuk federasi-federasi dan konfederasi dari organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha.

Pasal 7

Penerimaan kepribadian yang sah oleh organisasi-organisasi, federasi-federasi, konfederasi-konfederasi pekerja dan pengusaha tidak tunduk pada kondisi-kondisi karakter sebagaimana untuk membatasi penerapan ketentuan-ketentuan dalam pasal 2, 3, dan 4 diatas.

Pasal 8

1                    Dalam melaksanakan hak-hak yang dimuat dalam Konvensi ini pekerja dan pengusaha organisasi-organisasi mereka masing-masing, sama seperti orang-orang lain atau perkumpulan-perkumpulan lainnya, harus menghormati hukum negara setempat.

2                    Hukum negara setempat tidak menghalangi, ataupun dibuat untuk menghalangi, jaminan-jaminan yang dimuat dalam Konvensi ini.

Pasal 9

1                    Tingkat dari jaminan yang dimuat dalam Konvensi ini berlaku untuk anggota angkatan bersenjata dan polisi ditentukan oleh hukum nasional atau peraturan perundangan.

2                    Berkaitan dengan prinsip yang dinyatakan dalam ayat 8 pasal 19 Undang-undang Organisasi Ketenagakerjaan Internasional, ratifikasi Konvensi ini oleh anggota manapun dianggap tidak mempengaruhi hukum yang sedang berlaku, penghargaan yang diterima (award), kebiasaan atau perjanjian demi kebaikan anggota-anggota angkatan bersenjata atau polisi menikmati hak apapun yang dijamin oleh Konvensi ini.

Pasal 10

Dalam Konvensi ini istilah “organisasi” adalah organisasi manapun dari pekerja dan pengusaha yang memajukan dan membela interest para pekerja dan pengusaha tersebut.

BAGIAN II

PERLINDUNGAN HAK UNTUK BERORGANISASI

Pasal 11

Setiap anggota dari Organisasi Internasional dimana Konvensi ini diberlakukan mengambil hal-hal yang penting dan tepat untuk memastikan bahwa pekerja dan pengusaha dapat melaksanakan hak berorganisasi dengan bebas.

BAGIAN III

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 14-21:

Deklarasi dari aplikasi untuk wilayah-wilayah metropolitan.

BAGIAN IV

KETENTUAN-KETENTUAN AKHIR

Pasal 14-21:

Standar Ketentuan-ketentuan akhir.

Related posts:

1. KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 83 TAHUN 1998 – PENGESAHAN KONVENSI ILO NO. 87 MENGENAI KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN HAK UNTUK BERORGANISASI KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 83 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN...
2. UU NOMOR 7 TAHUN 1984 – PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI TERHADAP WANITA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI...
3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 1998 – TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-67/MEN/IV/2004

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA ASING

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a.       bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan sosial Tenaga Kerja pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja diberlakukan kepada setiap tenaga kerja yang bekerja di Indonesia:

b.      bahwa perlu ditetapkan kewajiban bagi pengusaha untuk mengukutsertakan tenaga kerja asing yang dipekerjakannya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Keputusan Menteri;

Mengingat  :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4 );
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) ;
3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3520);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/ M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER 05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan,  Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI KERJA ASING.

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud :

1.      Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja,sakit,hamil,bersalin,hari tua dan meninggal dunia.

2.      Pengusaha adalah :

a.          orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b.         orang perseorangan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c.          orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pasal 2

Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia wajib mengikutsertakan tenaga kerja asing yang bersangkutan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 3

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Pasal 4

Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Segala ketentuan bertentangan dengan Keputusan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 April 2004

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

JACOB NUWAWEA

Related posts:

1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 1998 – TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN...
2. KEP.173/MEN/2000 – JANGKA WAKTU IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP.173/MEN/2000 TENTANG...
3. PER-15/MEN/IV/2006 – PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER: 07/MEN/III/2006 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Tes komprehensif di 41 negara   berdasar survei The OECD Programme for International Student Assessment (PISA) telah dilakukan oleh Organisation for Economic Cooperation and Develompement ( OECD) tahun 2003 dan 2006 (pertiga tahun). Test  dilakukan melalui pengukuran kemampuan mathematics, reading, science, dan problem solving yang nantinya ditujukan untuk peningkatan kualitas sistem pendidikan.  Bagaimana dengan  posisi Indonesia? Di bidang Mathematika ( skor rata-rata 484,84), Indonesia tahun 2003 dengan skor 360 menempati urutan ke 32, sementara pada tahun 2006 dengan skor 391 naik dibanding tetapi urutannya  tak berubah. Kemudian dalam kemampuan membaca (reading), Indonesia tahun 2003 menempati urutan 31 dengan skor 381,dan  skor tahun 2006 meningkat menjadi 393 namun dengan urutan yang juga tidak berubah. Seperti halnya di dua jenis kemampuan terdahulu, urutan kemampuan di bidang sains tetap pada posisi 31 walaupun angka skornya relatif sedikit turun yakni dari 395 di tahun 2003 menjadi 393 di tahun 2006. Angka-angka skor ini lebih rendah ketimbang Thailand, terlebih dengan Jepang dan Finlandia.

Dalam bidang teknologi, Global Information Technology Rank 2008 yang dilansir baru-baru ini oleh World Economic Forum, derajat penguasaan teknologi informasi di Indonesia tergolong rendah. Indonesia berada di peringkat ke-76. Peringkat tersebut masih kalah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnnya seperti Singapura (5), Malaysia (26), Thailand (40), dan Vietnam (73). Rendahnya tingkat penguasaan teknologi berdampak pada lemahnya daya saing ekonomi Indonesia. Masih mengacu pada data World Economic Forum, daya saing ekonomi Indonesia -yang dicirikan melalui indikator pertumbuhan, institusi publik, dan teknologi- masih di bawah rata-rata. Indonesia masih bercokol di peringkat ke-54, jauh di bawah negeri jiran, Malaysia dan Thailand.

Kondisi sumberdaya manusia di atas dan kondisi pasar kerja diduga ada hubungannya dengan fenomena pengangguran di kalangan terdidik. Hasil survei angkatan kerja nasional Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2007 mencatat pengangguran 10.547.900 orang (9,75%), sedangkan pengangguran intelektual tercatat 740.206 orang atau 7,02%. Hasil survei serupa pada Februari 2008, total pengangguran sebanyak 9.427.610 orang atau menurun 1,2 % dibanding Februari 2007; sementara itu pengangguran intelektual  mencapai  1.461. 000 orang (15.5%)  atau meningkat 1,02% dari tahun 2007. Ditinjau dari sisi mikro maka pengangguran intelektual bisa jadi disebabkan faktor karakter dan potensi akademik lulusannya. Pertanyaan yang diajukan adalah seberapa jauh intelektual penganggur dapat ikut menjawab tantangan pasar kerja? Dengan kata lain seberapa besar para penganggur dengan kemampuan intelektualnya dapat menciptakan lapangan kerjanya sendiri? Dan bagaimana pula sumbangan mereka yang sudah bekerja dalam membangun kesejahteraan masyarakat? Tidak ada data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.

Diambil contoh, jumlah lulusan perguruan tinggi di Amerika Serikat selama 1929-1957, mampu meningkatkan pendapatan per kapita di negara itu sekitar 42 persen. Lebih jauh,  peningkatan jumlah kelulusan perguruan tinggi di Jepang mampu meningkatkan pendapatan per kapita per tahun sebesar 0,35 persen selama 1961-1971. Dalam kaitan itu bisa diduga makin rendah mutu lulusan plus kurangnya spirit juang untuk menciptakan lapangan kerja sendiri maka semakin bergantunglah sang lulusan pada orang atau pihak lain. Apalagi kalau mutu lulusan adalah pas-pasan dilihat dari kecerdasan intelektual dan soft skillsnya. Bisa diduga pula alih-alih para lulusan menyumbang bagi kesejahteraan masyarakat tetapi malah menambah beban masyarakat dan negara.

“Kita hidup dalam sebuah ekonomi pengetahuan (knowledge economy) dan sebuah masyarakat berpengetahuan (knowledge society). Ekonomi pengetahuan bertumbuh karena adanya kreativitas dan kemampuan mencipta yang memungkinkan pemecahan masalah secara cerdas (ingenuity). Sekolah dalam masyarakat berpengetahuan harus menciptakan kualitas ini; kalau tidak, masyarakat dan bangsa akan ditinggalkan.” (Andy Hargreaves, 2003). Sementara itu, dilihat  dari unsur penyebab rendahnya mutu SDM maka telaahan sisi makro yang selalu menjadi biang keladinya adalah (1) kebijakan pendidikan yang tidak berorientasi pada kebutuhan  pasar, (2) kebijakan ekonomi khususnya  investasi yang tidak mampu menyediakan lapangan kerja sesuai dengan jumlah angkatan kerja, dan (3) kebijakan pembangunan ekonomi yang cenderung berientasi pada padat modal ketimbang pada padat karya.

Visi depdiknas  ke depan menetapkan persoalan daya saing bangsa sebagai fokus utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan persoalan pendidikan di Indonesia. Hal ini mengingat dalam banyak aspek, kualitas daya bangsa kita sangat rendah. Upaya ini sekarang mendapat dukungan yang signifikan dari aspek anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari APBN yang berarti sekitar Rp 244 triliun. Ini baru bermakna jika direfleksikan dengan konsep dan program pendidikan yang tepat oleh semua jajaran Diknas. Karena itu dalam mengembangkan mutu sumberdaya manusia sesuai dengan perkembangan ipteks dan permintaan pasar maka:

• Pemerintah dan perguruan tinggi harus segera menseleksi semua program studi yang sudah termasuk kategori titik jenuh pasar. Sebaliknya membuka program-program kejuruan yang berorientasi pada pengetahuan, sikap, dan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
• Pembelajaran hendaknya berorientasi pada kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual yang tak terpisahkan dari pengembangan kurikulum berbasis soft skills dan kurikulum berbasis kompetensi; baik lewat jalur pendidikan informal, nonformal dan formal; yang didukung dengan mutu dan kesejahteraan guru dan dosen yang berkualitas tinggi.
• Pengembangan kemampuan daya saing dengan cara meningkatkan motivasi pembangunan dan peningkatan kesadaran dan asupan gizi untuk membentuk keluarga sehat yang ujungnya peningkatan  kesejahteraan bangsa.
• Program festival lomba karya ilmiah dan karya inovatif dari siswa tingkat sekolah dasar sampai mahasiswa perguruan tinggi harus menjadi agenda tetap dan berkelanjutan dari depdiknas dan sekolah atau perguruan tinggi masing-masing.

Editorial ini dan Artikel menarik lainnya dapat diaskes di:  SUMBERDAYA MANUSIA: KAPAN BERKEMAMPUAN KOMPETITIF?

Kontributor:
Prof. Dr. Ir. H. Sjafri Mangkuprawira seorang blogger yang produktif, beliau adalah Guru Besar di Institut Pertanian Bogor yang mengasuh berbagai mata kuliah di tingkat S1 sampai S3 untuk mata kuliah, di antaranya: MSDM Strategik, Ekonomi Sumberdaya Manusia, Teori Organisasi Lanjutan, Perencanaan SDM, Manajemen Kinerja, Manajemen Pelatihan, Manajemen Program Komunikasi. MSDM Internasional, Manajemen Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan,

Beliau adalah salah seorang pemrakarsa berdirinya Program Doctor bidang Bisnis dan dan saat ini masih aktif berbagi ilmu di Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (MB-IPB).
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang diri dan pemikiran-pemikiran beliau, silakan kunjungi Blog beliau di Rona Wajah

Related posts:

1. KEP. 230/MEN/2003 – GOLONGAN DAN JABATAN TERTENTU YANG DAPAT DIPUNGUT BIAYA PENEMPATAN TENAGA KERJA KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...
2. KEP. 223/MEN/2003 – JABATAN-JABATAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR KOMPENSASI KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP....
3. KEP. 227/MEN/2003 – TATA CARA PENETAPAN STANDARD KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Kalau tidak disiapkan kebijakan moneter dan ekonomi yang stratejik maka dikhawatirkan dapat menimbulkan krisis moneter dan ekonomi jilid kedua. Seperti diketahui Indonesia mengalami krisis moneter dan ekonomi yang parah pada tahun 1997-1998. Ketika itu nilai dolar US yang menguat belipat di sisi yang satu dan sisi lain fundamental ekonomi yang rapuh mengakibatkan  dunia usaha banyak yang kolaps. Akibat lanjutannya adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).  Akankah hal itu terjadi lagi sekarang? Hal itu sangat bergantung pada derajad pengaruh dari kebijakan bale out AS. Kalau minimal dalam sebulan ini kebijakan itu mampu meredam krisis multidimensi di AS maka diharapkan dapat memperkecil efek negatif terhadap kondisi moneter dan ekonomi global. Sementara di Indonesia, kebijakan uang ketat dan menaikkan BI rate hingga menjadi 9.25% mudah-mudahan dapat menjadi remedi jangka pendek. Selain itu kegiatan ekspor tetap harus digalakkan dengan pemberian insentif fiskal misalnya. Dengan demikian target pertumbuhan ekonomi tahun 2008 sebesar 6.3% bisa terpenuhi.

Di tingkat mikro, perusahaan harus mampu meredam keresahan di kalangan karyawannya yang menyangkut isu PHK. Perusahaan harus memiliki strategi SDM yang efektif dan efisien untuk menghadapi efek domino dari krisis moneter dunia dan domestik. Untuk itu strategi peningkatan produktifitas dan mutu kerja harus dapat diterapkan. Program supervisi terhadap proses produk barang dan jasa semakin diperketat. Pendekatan mutu kehidupan kerja di dalam kelompok-kelompok kerja sangat efektif untuk meningkatkan  produktifitas kerja karyawan. Selain itu anjuran penghematan dalam penggunaan sumberdaya perusahaan, misalnya listerik, BBM, dan air, perlu digalakkan. Disinilah dituntut peran manajer yang mampu mendorong suasana kerja yang nyaman. Koordinasi intensif dari manajer sangatlah dibutuhkan manakala perusahaan sudah memiliki target-target tertentu untuk ekspor, misalnya. Untuk itu diharapkan manajemen kompensasi berupa insentif bonus juga dapat menolong terwujudnya kestabilan produktifitas kerja yang standar.

Tulisan asli dari artikel ini dapat di lihat juga di: STRATEGI SDM VS KRISIS MONETER GLOBAL

Kontributor:
Prof. Dr. Ir. H. Sjafri Mangkuprawira seorang blogger yang produktif, beliau adalah Guru Besar di Institut Pertanian Bogor yang mengasuh berbagai mata kuliah di tingkat S1 sampai S3 untuk mata kuliah, di antaranya: MSDM Strategik, Ekonomi Sumberdaya Manusia, Teori Organisasi Lanjutan, Perencanaan SDM, Manajemen Kinerja, Manajemen Pelatihan, Manajemen Program Komunikasi. MSDM Internasional, Manajemen Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan,

Beliau adalah salah seorang pemrakarsa berdirinya Program Doctor bidang Bisnis dan dan saat ini masih aktif berbagi ilmu di Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (MB-IPB).
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang diri dan pemikiran-pemikiran beliau, silakan kunjungi Blog beliau di Rona Wajah

Related posts:

1. ORGANISASI PEMBELAJARAN VS KRISIS MONETER GLOBAL Tantangan yang dihadapi perusahaan saat kini adalah membuat kemajuan yang...
2. MANAJEMEN PANIK VS KRISIS MONETER GLOBAL Secara teoretis kepanikan timbul kalau seseorang atau lembaga tertentu tidak...
3. MANAJEMEN PERUBAHAN VS KRISIS MONETER GLOBAL Untuk mencapai keberhasilan suatu program perubahan maka setiap orang harus...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.